DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2010

Nomor: 2
Tahun: 2010
Ditetapkan: 8 Januari 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan keputusan Menteri Perhubungan No. KM 17 Tahun 2000 telah ditetapkan Pedoman Penanganan Barang Berbahaya dalam kegiatan Pelayaran di Indonesia telah diatur berdasarkan ketentuan IMDG Code;
b.bahwa melalui keputusan Komite Keselamatan Maritilri/Maritime Safety Committee Resolution / MSC Res 262(84~ telah dilakukan Amandemen terhadap International Maritime Dangerous Goods Code / IMDG Code dengan Amandemen 34-08 (lMDG Code 2008);
c.bahwa dengan pertimbangan hal sebagaimana perlu merubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang8elayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5.Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention For The Safety Of Life At Sea 1974" Sebagai Hasil Konferensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa Oi Laut 1974, Yang Telah Oitandatangani Oleh Oelegasi Pemerintah Republik Indonesia, Oi London, Pada Tanggal 1 Nopember 1974, Yang Merupakan Pengganti "International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1960";
6.Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention For The Prevention Of Pollution From Ships 1973;
7.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Oalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;
8.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Oepartemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008; ...>~

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUsAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BAHAN/BARANG BERBAHAYA DALAM KEGIATAN PELAYARAN 01 INDONESIA. Pasall Oiantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1)Menunjuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Otoritas yang berkompeten (Competent Authority) dalam pelaksanaan peraturan Internasional tentang Pengangkutan Barang Berbahaya melalui laut (International Maritime Dangerous Goods/lMOG Code 2008) di wilayah Perairan Indonesia.
(2)Oirektur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan tugasnya sebagai Otoritas yang berkompeten (Competent Authority) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
1. a.menyelenggarakan dan menetapkan persyaratan pelatihan penanganan barang berbahaya;
2. b.menetapkan klasifikasi barang berbahaya;
3. c.mengesahkan kemasan barang berbahaya;
4. d.memberikan pengesahan terhadap persyaratan tertentu dari IMOG Code 2008;
5. e.memberikan pembebasan terhadap persyaratan dari IMOG Code 2008. 2
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Pasalll Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di J A K ART A Pada tanggal 8 Januari 2010 MENTERIPERHUBUNGAN, ttd FREDDY NUMBERI Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2.Menteri Keuangan;
3.Menteri Dalam Negeri;
4.Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5.Menteri Kelautan dan Perikanan;
6.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7.Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8.Menteri Negara BUMN;
9.Menteri Sekretaris Negara;
10.Kepala Kepolisian Negara RI;
11.Panglima TNI;
12.Kepala Stat Angkatan Laut;
13.Sesjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Laut;
14.Ketua DPP INSA;
15.Ketua DPP APBMI. SALINAN sesuai Kepala 0 u RIS SH MM MH P bina Tk.1 (IV/b) NIP. 19630220198903 1 001

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan keputusan Menteri Perhubungan No. KM 17 Tahun 2000 telah ditetapkan Pedoman Penanganan Barang Berbahaya dalam kegiatan Pelayaran di Indonesia telah diatur berdasarkan ketentuan IMDG Code;
b.bahwa melalui keputusan Komite Keselamatan Maritilri/Maritime Safety Committee Resolution / MSC Res 262(84~ telah dilakukan Amandemen terhadap International Maritime Dangerous Goods Code / IMDG Code dengan Amandemen 34-08 (lMDG Code 2008);
c.bahwa dengan pertimbangan hal sebagaimana perlu merubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang8elayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5.Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "International Convention For The Safety Of Life At Sea 1974" Sebagai Hasil Konferensi Internasional Tentang Keselamatan Jiwa Oi Laut 1974, Yang Telah Oitandatangani Oleh Oelegasi Pemerintah Republik Indonesia, Oi London, Pada Tanggal 1 Nopember 1974, Yang Merupakan Pengganti "International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1960";
6.Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention For The Prevention Of Pollution From Ships 1973;
7.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Oalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;
8.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Oepartemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008; ...>~

Menetapkan

Pasal 1

(1)Menunjuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Otoritas yang berkompeten (Competent Authority) dalam pelaksanaan peraturan Internasional tentang Pengangkutan Barang Berbahaya melalui laut (International Maritime Dangerous Goods/lMOG Code 2008) di wilayah Perairan Indonesia.
(2)Oirektur Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan tugasnya sebagai Otoritas yang berkompeten (Competent Authority) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
1. a.menyelenggarakan dan menetapkan persyaratan pelatihan penanganan barang berbahaya;
2. b.menetapkan klasifikasi barang berbahaya;
3. c.mengesahkan kemasan barang berbahaya;
4. d.memberikan pengesahan terhadap persyaratan tertentu dari IMOG Code 2008;
5. e.memberikan pembebasan terhadap persyaratan dari IMOG Code 2008. 2
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Pasalll Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di J A K ART A Pada tanggal 8 Januari 2010 MENTERIPERHUBUNGAN, ttd FREDDY NUMBERI Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2.Menteri Keuangan;
3.Menteri Dalam Negeri;
4.Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5.Menteri Kelautan dan Perikanan;
6.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7.Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8.Menteri Negara BUMN;
9.Menteri Sekretaris Negara;
10.Kepala Kepolisian Negara RI;
11.Panglima TNI;
12.Kepala Stat Angkatan Laut;
13.Sesjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Laut;
14.Ketua DPP INSA;
15.Ketua DPP APBMI. SALINAN sesuai Kepala 0 u RIS SH MM MH P bina Tk.1 (IV/b) NIP. 19630220198903 1 001

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 1986

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 1986