Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2023
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
6022); Menetapkan :
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 8 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA SARANA PERKERETAAPIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210) diubah sebagai berikut:
Untuk mendapat Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan:
a) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat atau yang telah memiliki ijazah kelulusan paket C dan lulus Pendidikan dan Pelatihan dasar tenaga pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik; atau b) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan telah bekerja/magang paling singkat 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik; atau c) jenjang Diploma III di bidang perkeretaapian;
dan
Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak non listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
a) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat atau yang telah memiliki ijazah kelulusan paket C dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian dengan penggerak non listrik; b) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan telah bekerja/magang paling singkat 2 (dua) tahun di bidang pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan penggerak non listrik; atau c) jenjang Diploma III di bidang perkeretaapian;
Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, harus memenuhi persyaratan:
atau
(1), diajukan dengan melampirkan:
Untuk memperoleh sertifikat dan/atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib:
pemeriksaan sarana
pemeriksaan sarana
Pemeriksa
dan
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2023 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 439
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)