Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2017
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang SERTIFlKASI TENAGA PEMERIKSA SARANAPERKERETAAPJAN PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR: PM 8 TAHUN 2017 TENTANG MENTERIPERHUBUNGAN
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : BAB I KETENTUANUMUM PERKERETAAPIAN. TENTANG SARANA MEMUTUSKAN: MENTERI PERHUBUNGAN TENAGA PEMERIKSA PERATURAN SERTIFIKASI
1022); Menetapkan
BAB II JENIS DAN KLASIFlKASI KEAHLIAN TENAGA PEMERIKSA SARANA PERKERETAAPIAN penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana Perkeretaapian.
Pasa13
sarana
BAB III PERSYARATANSERTIFIKASITENAGAPEMERIKSA SARANAPERKERETAAPIAN perkeretaapian; dan
saranapemeriksaan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan tingkat kewenangannya terdiri atas:
dan
1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana; 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan; dan 3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan. Saranab. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana yaitu : 1) pria atau wanita; 2) sehatjasmani dan rohani; 3) tidak buta warna; 4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik, atau lulus pendidikan di Bidang Perkeretaapian setingkat Diploma III; 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana; dan 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana. Saranaa. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana yaitu : 1) pria atau wanita; 2) sehat jasmani dan rohani; 3) tidak buta warna; 4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Pemeriksa Saran a Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III; 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana; dan 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana.
1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana; 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan; dan SaranaPemeriksaTenagaKeahlian Pasal 7 Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana; Perkeretaapian Tanpa Tenaga Pemeriksa Sarana Penggerak tingkat Pelaksana KeahlianSertifikatb. Pasa18 Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, harus memenuhi persyaratan :
1) pria atau wanita; 2) sehat jasmani dan rohani; 3) tidak buta warna; 4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III; 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana; dan 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana. 3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan. Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (IL permohonan diajukan dengan melampirkan :
Sarana Pasa19
2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak Tingkat Pelaksana Lanjutan; dan 3} lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana Lanjutan.
BAB III
Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi Pemeriksa Sarana Perkeretaapian. BABV PERSYARATANDANKOMPETENSIASSESOR BIDANG PEMERIKSASARANAPERKERETAAPIAN
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kompetensi, permohonan sertifikat, perpanjangan, permohonan penggantian yang hilang atau yang rusak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Penerbitan Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.
Untuk memperoleh sertifikat dan / atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
BABVI KEWAJIBANPEMEGANGSERTIFlKATKEAHLIAN TENAGAPEMERIKSASARANAPERKERETAAPIAN
Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus mempunyai kompetensi mengetahui, memahami, tata cara dan prosedur Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)