DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 ten tang Penyelenggaraan Perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian perlu mengatur peraturan yang terkait dengan sertifikasi tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang SERTIFlKASI TENAGA PEMERIKSA SARANAPERKERETAAPJAN PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR: PM 8 TAHUN 2017 TENTANG MENTERIPERHUBUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : TENTANG SARANA MEMUTUSKAN: MENTERI PERHUBUNGAN TENAGA PEMERIKSA PERATURAN SERTIFIKASI

3.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8;
5.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75;
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1022); Menetapkan
1.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraantransportasi kereta api.
2.Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga pemeriksa sarana gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3.Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4.Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian.
5.Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian adalah tenaga pemeriksa sarana yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian.
6.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
7.Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengaJar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraantransportasi.
8.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian.
9.Assesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, tenaga Pasa12

(1)Setiap penyelenggara sarana perkeretaapian wajib melaksanakan pemeriksaan saran a perkeretaapian yang dioperasikan untuk mengetahui kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian.
(2)Pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan oleh tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan sarana perkeretaapian.
(3)Tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas :
1. a.mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur pemeriksaan saran a perkeretaapian;
2. b.mengetahui dan memahami spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
3. c.mampu melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan komponen sarana perkeretaapian;
4. d.mampu melakukan perbaikan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan saran a perkeretaapian;
5. e.mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
  1. 10.Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
  2. 11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian, Pasa14 Jenis Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
6. a.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan PenggerakListrik;
7. b.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan PenggerakNon Listrik; dan
8. c.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak. Pasa13
(1)Tenaga pemeriksa sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
(2)Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah Lulus uji kompetensi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
(3)Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kartu identitas dalam bentuk smart card yang diberikan kepada seseorang yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian.
(4)Sertifikat Keahliandan Tanda Pengenal tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama 4 (empat)tahun.
1. h.mampu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap sarana perkeretaapian. sarana
2. f.mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan sarana perkeretaapian;
3. g.mampu menilai hasil pemeriksaan perkeretaapian; dan Pasal 6 Untuk mendapat Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
4. e.memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap sarana perkeretaapian. saranapemeriksaan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan tingkat kewenangannya terdiri atas:
5. a.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana tingkat Pelaksana; dan
6. b.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana tingkat Pelaksana Lanjutan.
(2)Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana tingkat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian; dan
2. b.menyusun laporan hasil pemeriksaan sarana perkeretaapian.
(3)Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana tingkat Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.merencanakan pelaksanaan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
2. b.melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
3. c.melakukan evaluasi hasil pemeriksaan sarana perkeretaapian;
4. d.menetapkan hasil SaranaPemeriksa Pasa15 TenagaKeahlian(1) Sertifikat Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan harus memenuhi persyaratan : 1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana; 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan; dan 3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan. Saranab. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana yaitu : 1) pria atau wanita; 2) sehatjasmani dan rohani; 3) tidak buta warna; 4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik, atau lulus pendidikan di Bidang Perkeretaapian setingkat Diploma III; 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana; dan 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana. Saranaa. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana yaitu : 1) pria atau wanita; 2) sehat jasmani dan rohani; 3) tidak buta warna; 4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Pemeriksa Saran a Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III; 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana; dan 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana.
5. b.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan yaitu : 1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana; 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan; dan SaranaPemeriksaTenagaKeahlian Pasal 7 Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
6. a.Sertifikat Lanjutan, harus memenuhi persyaratan : 1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana; Perkeretaapian Tanpa Tenaga Pemeriksa Sarana Penggerak tingkat Pelaksana KeahlianSertifikatb. Pasa18 Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, harus memenuhi persyaratan :
7. a.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana, harus memenuhi persyaratan : 1) pria atau wanita; 2) sehat jasmani dan rohani; 3) tidak buta warna; 4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III; 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana; dan 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana. 3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan. Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (IL permohonan diajukan dengan melampirkan :
8. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
9. b.pas foto terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 3 em x 4 ern sebanyak 1 (satu) lembar;
10. c.fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
11. d.tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkat yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. Sarana Pasa19
(1)Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh:
1. a.badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi;
2. b.unit kerja tempat pemohon bekerja; atau
3. c.penyelenggara saran a perkeretaapian.
(2)Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa BABIV PROSEDUR SERTIFIKASITENAGAPEMERIKSASARANA PERKERETAAPIAN 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak Tingkat Pelaksana Lanjutan; dan 3} lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana Lanjutan.

BAB III

PERSYARATANSERTIFIKASITENAGAPEMERIKSA SARANAPERKERETAAPIAN perkeretaapian; dan

Pasal 11

(1)Untuk sertifikat yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang.
(2)Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan :
1. a.surat permohonan;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)yang masih berlaku;
3. c.pas foto terbaru dengan latar belakang merah sebanyak 1 (satu) lembar berukuran 3 em x 4 cm;
4. d.sertifikat keahlian yang masih berlaku; dan
5. e.sertifikat pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh sertifikat keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.
(2)Uji kompetensi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian terdiri atas :
1. a.teori;
2. b.praktek;
3. c.wawancara; dan
4. d.tes kesehatan.
(3)Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, peserta yang lulus diberikan sertifikat keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sesuai dengan tingkatannya.
(4)Peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat keahlian.

Pasal 15

Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi Pemeriksa Sarana Perkeretaapian. BABV PERSYARATANDANKOMPETENSIASSESOR BIDANG PEMERIKSASARANAPERKERETAAPIAN

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kompetensi, permohonan sertifikat, perpanjangan, permohonan penggantian yang hilang atau yang rusak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 13

Penerbitan Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 12

Untuk memperoleh sertifikat dan / atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a.surat permohonan;
b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
c.surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan; dan
d.sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi yang rusak; atau
e.surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang.

(3)Perpanjangan masa berlakunya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sertifikat setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pasal 19

(1)Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib: BABVI KEWAJIBANPEMEGANGSERTIFlKATKEAHLIAN TENAGAPEMERIKSASARANAPERKERETAAPIAN

Pasal 18

(1)Sertifikat Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian.
(2)Pendidikan dan Pelatihan Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat J enderal Perkeretaapian dan dapat dilimpahkan kepada Badan Hukum atau lembaga yang diakreditasi oleh Menteri.
(3)Sertifikat Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 17

Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus mempunyai kompetensi mengetahui, memahami, tata cara dan prosedur Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 ten tang Penyelenggaraan Perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian perlu mengatur peraturan yang terkait dengan sertifikasi tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : TENTANG SARANA MEMUTUSKAN: MENTERI PERHUBUNGAN TENAGA PEMERIKSA PERATURAN SERTIFIKASI

3.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8;
5.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75;
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1022); Menetapkan
1.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraantransportasi kereta api.
2.Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga pemeriksa sarana gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3.Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4.Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian.
5.Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian adalah tenaga pemeriksa sarana yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian.
6.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
7.Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengaJar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraantransportasi.
8.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian.
9.Assesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, tenaga Pasa12

(1)Setiap penyelenggara sarana perkeretaapian wajib melaksanakan pemeriksaan saran a perkeretaapian yang dioperasikan untuk mengetahui kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian.
(2)Pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan oleh tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan sarana perkeretaapian.
(3)Tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas :
1. a.mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur pemeriksaan saran a perkeretaapian;
2. b.mengetahui dan memahami spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
3. c.mampu melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan komponen sarana perkeretaapian;
4. d.mampu melakukan perbaikan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan saran a perkeretaapian;
5. e.mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
  1. 10.Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
  2. 11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian, Pasa14 Jenis Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
6. a.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan PenggerakListrik;
7. b.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan PenggerakNon Listrik; dan
8. c.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak. Pasa13
(1)Tenaga pemeriksa sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
(2)Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah Lulus uji kompetensi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
(3)Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kartu identitas dalam bentuk smart card yang diberikan kepada seseorang yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian.
(4)Sertifikat Keahliandan Tanda Pengenal tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama 4 (empat)tahun.
1. h.mampu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap sarana perkeretaapian. sarana
2. f.mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan sarana perkeretaapian;
3. g.mampu menilai hasil pemeriksaan perkeretaapian; dan Pasal 6 Untuk mendapat Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
4. e.memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap sarana perkeretaapian. saranapemeriksaan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan tingkat kewenangannya terdiri atas:
5. a.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana tingkat Pelaksana; dan
6. b.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana tingkat Pelaksana Lanjutan.
(2)Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana tingkat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian; dan
2. b.menyusun laporan hasil pemeriksaan sarana perkeretaapian.
(3)Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana tingkat Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.merencanakan pelaksanaan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
2. b.melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
3. c.melakukan evaluasi hasil pemeriksaan sarana perkeretaapian;
4. d.menetapkan hasil SaranaPemeriksa Pasa15 TenagaKeahlian(1) Sertifikat Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan harus memenuhi persyaratan : 1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana; 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan; dan 3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan. Saranab. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana yaitu : 1) pria atau wanita; 2) sehatjasmani dan rohani; 3) tidak buta warna; 4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik, atau lulus pendidikan di Bidang Perkeretaapian setingkat Diploma III; 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana; dan 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana. Saranaa. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana yaitu : 1) pria atau wanita; 2) sehat jasmani dan rohani; 3) tidak buta warna; 4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Pemeriksa Saran a Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III; 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana; dan 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana.
5. b.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan yaitu : 1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana; 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan; dan SaranaPemeriksaTenagaKeahlian Pasal 7 Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
6. a.Sertifikat Lanjutan, harus memenuhi persyaratan : 1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana; Perkeretaapian Tanpa Tenaga Pemeriksa Sarana Penggerak tingkat Pelaksana KeahlianSertifikatb. Pasa18 Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, harus memenuhi persyaratan :
7. a.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana, harus memenuhi persyaratan : 1) pria atau wanita; 2) sehat jasmani dan rohani; 3) tidak buta warna; 4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III; 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana; dan 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana. 3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan. Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (IL permohonan diajukan dengan melampirkan :
8. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
9. b.pas foto terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 3 em x 4 ern sebanyak 1 (satu) lembar;
10. c.fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
11. d.tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkat yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. Sarana Pasa19
(1)Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh:
1. a.badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi;
2. b.unit kerja tempat pemohon bekerja; atau
3. c.penyelenggara saran a perkeretaapian.
(2)Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa BABIV PROSEDUR SERTIFIKASITENAGAPEMERIKSASARANA PERKERETAAPIAN 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak Tingkat Pelaksana Lanjutan; dan 3} lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana Lanjutan.

BAB III

PERSYARATANSERTIFIKASITENAGAPEMERIKSA SARANAPERKERETAAPIAN perkeretaapian; dan

Pasal 11

(1)Untuk sertifikat yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang.
(2)Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan :
1. a.surat permohonan;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)yang masih berlaku;
3. c.pas foto terbaru dengan latar belakang merah sebanyak 1 (satu) lembar berukuran 3 em x 4 cm;
4. d.sertifikat keahlian yang masih berlaku; dan
5. e.sertifikat pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh sertifikat keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.
(2)Uji kompetensi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian terdiri atas :
1. a.teori;
2. b.praktek;
3. c.wawancara; dan
4. d.tes kesehatan.
(3)Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, peserta yang lulus diberikan sertifikat keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sesuai dengan tingkatannya.
(4)Peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat keahlian.

Pasal 15

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kompetensi, permohonan sertifikat, perpanjangan, permohonan penggantian yang hilang atau yang rusak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 13

Pasal 12

Untuk memperoleh sertifikat dan / atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a.surat permohonan;
b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
c.surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan; dan
d.sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi yang rusak; atau
e.surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang.

(3)Perpanjangan masa berlakunya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sertifikat setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pasal 19

(1)Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib: BABVI KEWAJIBANPEMEGANGSERTIFlKATKEAHLIAN TENAGAPEMERIKSASARANAPERKERETAAPIAN

Pasal 18

(1)Sertifikat Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian.
(2)Pendidikan dan Pelatihan Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat J enderal Perkeretaapian dan dapat dilimpahkan kepada Badan Hukum atau lembaga yang diakreditasi oleh Menteri.
(3)Sertifikat Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 17

Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus mempunyai kompetensi mengetahui, memahami, tata cara dan prosedur Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PERSYARATANSERTIFIKASITENAGAPEMERIKSA SARANAPERKERETAAPIAN perkeretaapian; dan

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PERSYARATANSERTIFIKASITENAGAPEMERIKSA SARANAPERKERETAAPIAN perkeretaapian; dan

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2009