Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016
- Nomor
- 25
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 25 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAANANGKUTANPENYEBERANGAN MENTERIPERHUBUNGAN
BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
ANGKUTANKENDARAANDANPENUMPANG
MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI PERHUBUNGANTENTANG DAFTAR Menetapkan Pasa13 Daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
Pasa12
BAB II
(2)Petugas operator pelabuhan di loket penjualan tiket wajib mencatatkan data identitas penumpang. (3)Data identitas penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: Bagian Kedua Penumpang Pejalan Kaki Pasa19
(3)Pengemudi yang tidak menyerahkan daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana pada ayat (2) tidak akan dilayani pembelian tiket. dan awaka. nama penumpang termasuk balita kendaraan;
Pasa18
Pengemudi kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan terdiri atas: a.. pengemudi kendaraan perorangan untuk angkutan penumpang;
Pasa112 (1)Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebelum membeli tiket wajib menyerahkan manifes penumpang dan kendaraan sebagimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada petugas loket sebagai persyaratan membeli tiket. (2)Pengemudi kendaraan umum untuk angkutan penumpang yang tidak menyerahkan manifes sebagaimana pada ayat
Pengemudi kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebelum masuk pelabuhan wajib melakukan pengecekan dan Zatau penyempurnaan manifes. Pasall0 {I} Perusahaan angkutan urnum orang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani trayek tetap lintas antar negara, antar kota an tar provinsi dan an tar kota dalam provinsi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 166 dan Pasal 167 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib membuat manifes.
Operator kapal wajib membuat:
Pasa115 BAB III OPERATORKAPAL
BAB III
Petugas operator kapal wajib menurunkan penumpang dari kendaraannya dan mengarahkan ke tempat duduk penumpang dikapal.
(1)Petugas loket menyerahkan kembali manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasa112 kepada pengemudi.
(3)Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat:
diangkut sehingga sesuai dengan daftar penumpang pada kendaraan dan data kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
wajib akan operator kapal kendaraan yang
(1)Daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibuat berdasarkan:
(2)Berdasarkan pengecekan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) operator kapal mengesahkan daftar manifes penumpang pada kendaraan dan data kendaraan serta manifes penumpang dan data kendaraan.
(2)Daftar penumpang pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
Dalarn hal pengawasan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 22 ditemukan pelanggaran, Direktur Angkutan dan Multirnoda melaporkan kepada Direktur Jenderal. Pasa122 Pengawasan pelaksanaan daftar penurnpang dan data kendaraan di pelabuhan dilakukan oleh Direktur J enderal dalarn hal In! dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan. BABIV PENGAWASAN Pasal 21 Daftar penurnpang pejalan kaki, daftar penurnpang pada kendaraan dan kendaraan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 16 dan Pasal 17 serta rekapitulasi data penurnpang dan kendaraan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 18 wajib didokurnentasikan oleh operator kapal. Pasa120 Rekapitulasi daftar pen urnpang dan kendaraan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 18 sebagai dasar untuk pengajuan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar seternpat sebagairnana diatur dalarn Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
Pelaksanaan daftar penurnpang dan data kendaraan (rnanifes kapal) di atas kapal rnenjadi tanggung jawab Nakhoda. pengoperasian kapal angkutan penyeberangan. persetujuanpencabutanberupaadministratif Pasa125
BABV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 28 Peraturan Menteri ini mulai berlaku paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal diundangkan. Pasa127 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AP.005/6/14/DRJD/2011 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 26 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikeluarkan oleh Direktur J enderal dan dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan. SRILESTARIRAHA U Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya KE~LA 11:0 rKUM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 413 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2016 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya, ttd Pengemudi Formulir disediakan oleh operator pelabuhan, diisi oleh pengemudi dan diserahkan kepada operator kapal DAFTAR PENUMPANG PADA KENDARAAN DAN KENDARAAN TANGGAL ~ ................ .o ••••• NO.KENDARAAN .................. JENIS/GOLONGAN ................. JENIS ALAMAT NO PASPOR No NAMA KELAMIN USIA L P (DOMISILI) (PENUMPANG WNA) -- JUMLAH Contoh 1 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 25 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN 1 SRILESTARlRAHAYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 1989032001 MENTERIPERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN Formulir disediakan oleh operator pelabuhan, diisi oleh operator kapal ttd Petugas Operator Kapal DAFTAR PENUMPANG PEJALAN KAKI TANGGAL . ···'··· ..·1'·'··· JENIS ALAMAT NO PASPOR No NAMA KELAMIN USIA L P (DOMISILI) (PENUMPANG WNA) ! -, JUMLAH Contoh 2 2 Salin~71~~~~:/f1nya SRILESTARIRA~YU Pembina Utama Muda (IV/ c) NIP. 19620620 198903 2 001 IGNASIUSJONAN MENTERIPERHUBUNGAN ttd Forrnulir disediakan oleh operator pelabuhan, rekapitulasi data diisi oleh operator kapal. TANGGAL NAMAKAPAL WAKTUTIBA DERMAGA WAKTU BERANGKAT PENUMPANG KENDARAAN
I Petugas Operator Kapal I ttd I .4 •••....•••••••..•••••••. .. REKAPITULASI DATA PENUMPANG DAN KENDARAAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 25 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN 3
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)