DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran angkutan penyeberangan, perlu dibuat dokumen muatan kapal berupa daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 25 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAANANGKUTANPENYEBERANGAN MENTERIPERHUBUNGAN

Mengingat

3.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
8.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
9.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 633);
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/ atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
2.Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan termasuk awak kendaraan.
3.Penumpang pejalan kaki adalah penumpang yang akan mempergunakan jasa angkutan penyeberangan tanpa menggunakan kendaraan.
4.Penumpang Pada Kendaraan adalah penumpang yang akan mempergunakan jasa angkutan penyeberangan dengan menggunakan kendaraan.
5.Kendaraan adalah suatu saran a angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
6.Surat Persetujuan Berlayar ( Port Clearance ) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
7.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan j atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan PENYEBERANGAN. ANGKUTANKENDARAANDANPENUMPANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI PERHUBUNGANTENTANG DAFTAR Menetapkan Pasa13 Daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.penumpang pejalan kaki;
b.penumpang pad a kendaraan;
c.kendaraan golongan I sid IX. Pasa12

(1)Setiap kapal angkutan penyeberangan yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar.
(2)Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan.

BAB II

MEKANISMEPEMBUATAN DAFTARPENUMPANGDANKENDARAAN Perhubungan Darat.

Pasal 4

(1)Penumpang pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebelum masuk terminal penumpang wajib membeli tiket.
(2)Petugas operator pelabuhan di loket penjualan tiket wajib mencatatkan data identitas penumpang.
(3)Data identitas penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
(1)Petugas loket menyerahkan kembali daftar penumpang pada kendaraan, data kendaraan, dan manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada pengemudi.
(3)Pengemudi yang tidak menyerahkan daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana pada ayat (2) tidak akan dilayani pembelian tiket. dan awaka. nama penumpang termasuk balita kendaraan;
1. b.jenis kelamin;
2. c.usia;
3. d.alamat (kota domisili);
4. e.nomor kendaraan bermotor;
5. f.jenis / golongan. Pasa18
(1)Pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e sebelum membeli tiket wajib mengisi daftar Penumpang Pada Kendaraan dan data Kendaraan pada formulir yang telah disediakan oleh operator pelabuhan.
(2)Daftar penumpang pada kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

Pasal 7

Pengemudi kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan terdiri atas: a.. pengemudi kendaraan perorangan untuk angkutan penumpang;

b.pengemudi kendaraan perorangan untuk angkutan barang;
c.pengemudi kendaraan umum untuk angkutan barang;
d.pengemudi kendaraan angkutan umum untuk angkutan orang yang melayani trayek tetap lintas antar negara, antarkota antarprovinsi dan antarkota dalam provinsi;
e.pengemudi kendaraan umum untuk angkutan penumpang selain yang diatur dalam huruf d. Pasa112

(1)Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebelum membeli tiket wajib menyerahkan manifes penumpang dan kendaraan sebagimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada petugas loket sebagai persyaratan membeli tiket.
(2)Pengemudi kendaraan umum untuk angkutan penumpang yang tidak menyerahkan manifes sebagaimana pada ayat
(1)tidak akan dilayani pembelian tiket.

Pasal 11

Pengemudi kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebelum masuk pelabuhan wajib melakukan pengecekan dan Zatau penyempurnaan manifes. Pasall0 {I} Perusahaan angkutan urnum orang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani trayek tetap lintas antar negara, antar kota an tar provinsi dan an tar kota dalam provinsi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 166 dan Pasal 167 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib membuat manifes.

(2)Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib diserahkan kepada pengemudi.
(2)Daftar penumpang pada kendaraan, data kendaraan, dan manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh pengemudi kepada operator kapal sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam kapal angkutan penye berangan.
(3)Daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1)Daftar penumpang pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasa115 huruf a dibuat berdasarkan sobekan tiket. Operator kapal wajib membuat:
1. a.daftar penumpang pejalan kaki;
2. b.daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan. Pasa115

BAB III

OPERATORKAPAL

Pasal 14

Petugas operator kapal wajib menurunkan penumpang dari kendaraannya dan mengarahkan ke tempat duduk penumpang dikapal.

Pasal 13

(1)Petugas loket menyerahkan kembali manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasa112 kepada pengemudi.
(2)Petugas operator kapal wajib meminta manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam kapal angkutan penyeberangan.
(3)Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat:
1. a.nama penumpang termasuk balita dan awak kendaraan;
2. b.jenis kelamin;
3. c.usia;
4. d.alamat (kota domisili);
5. e.nomor kendaraan bermotor;
6. f.jenis / golongan. diangkut sehingga sesuai dengan daftar penumpang pada kendaraan dan data kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
(2)Rekapitulasi daftar penumpang dan kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. wajib akan operator kapal kendaraan yang

Pasal 18

(1)Sebelum kapal berangkat, menghitung penumpang dan Pasal 17
(1)Daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibuat berdasarkan:
1. a.daftar penumpang pada kendaraan dan data kendaraan yang diserahkan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
2. b.manifes penumpang dan data kendaraan sebagaimana dimaksud dalam 12.
(2)Berdasarkan pengecekan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) operator kapal mengesahkan daftar manifes penumpang pada kendaraan dan data kendaraan serta manifes penumpang dan data kendaraan.
1. a.nama;
2. b.jenis kelamin;
3. c.usia; dan
4. d.alamat (kota domisili).
(3)Daftar penumpang pejalan kaki sebagaimana tercantum dalam contoh 2 lampiran 1 peraturan ini.
(2)Daftar penumpang pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

Pasal 23

Dalarn hal pengawasan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 22 ditemukan pelanggaran, Direktur Angkutan dan Multirnoda melaporkan kepada Direktur Jenderal. Pasa122 Pengawasan pelaksanaan daftar penurnpang dan data kendaraan di pelabuhan dilakukan oleh Direktur J enderal dalarn hal In! dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan. BABIV PENGAWASAN Pasal 21 Daftar penurnpang pejalan kaki, daftar penurnpang pada kendaraan dan kendaraan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 16 dan Pasal 17 serta rekapitulasi data penurnpang dan kendaraan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 18 wajib didokurnentasikan oleh operator kapal. Pasa120 Rekapitulasi daftar pen urnpang dan kendaraan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 18 sebagai dasar untuk pengajuan Surat Persetujuan Berlayar kepada Syahbandar seternpat sebagairnana diatur dalarn Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Pasal 19

Pelaksanaan daftar penurnpang dan data kendaraan (rnanifes kapal) di atas kapal rnenjadi tanggung jawab Nakhoda. pengoperasian kapal angkutan penyeberangan. persetujuanpencabutanberupaadministratif Pasa125

(1)Sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2)Dalam hal operator kapal tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi Pasa124
(1)Direktur Jenderal selaku pemberi izin memberikan sanksi administratif kepada operator kapal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pembekuan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan;dan
2. b.pencabutan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan. BABV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 28 Peraturan Menteri ini mulai berlaku paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal diundangkan. Pasa127 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AP.005/6/14/DRJD/2011 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 26 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikeluarkan oleh Direktur J enderal dan dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan. SRILESTARIRAHA U Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya KE~LA 11:0 rKUM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 413 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2016 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya, ttd Pengemudi Formulir disediakan oleh operator pelabuhan, diisi oleh pengemudi dan diserahkan kepada operator kapal DAFTAR PENUMPANG PADA KENDARAAN DAN KENDARAAN TANGGAL ~ ................ .o ••••• NO.KENDARAAN .................. JENIS/GOLONGAN ................. JENIS ALAMAT NO PASPOR No NAMA KELAMIN USIA L P (DOMISILI) (PENUMPANG WNA) -- JUMLAH Contoh 1 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 25 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN 1 SRILESTARlRAHAYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 1989032001 MENTERIPERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN Formulir disediakan oleh operator pelabuhan, diisi oleh operator kapal ttd Petugas Operator Kapal DAFTAR PENUMPANG PEJALAN KAKI TANGGAL . ···'··· ..·1'·'··· JENIS ALAMAT NO PASPOR No NAMA KELAMIN USIA L P (DOMISILI) (PENUMPANG WNA) ! -, JUMLAH Contoh 2 2 Salin~71~~~~:/f1nya SRILESTARIRA~YU Pembina Utama Muda (IV/ c) NIP. 19620620 198903 2 001 IGNASIUSJONAN MENTERIPERHUBUNGAN ttd Forrnulir disediakan oleh operator pelabuhan, rekapitulasi data diisi oleh operator kapal. TANGGAL NAMAKAPAL WAKTUTIBA DERMAGA WAKTU BERANGKAT PENUMPANG KENDARAAN
3. l.Dewasa l. Golongan I unit
4. a.laki-Iaki 2. Golongan II unit
5. b.perempuan 3. Golongan III unit
  1. 2.Balita 4. Golongan IV A unit Golongan IV B unit
  2. 5.Golongan VA unit Golongan V B unit
  3. 6.Golongan VI A unit Golongan VI B unit
  4. 7.Golongan VII unit
  5. 8.Golongan VIII unit
  6. 9.Golongan IX unit Jumlah penumpang: Jumlah kendaraan: I Petugas Operator Kapal I ttd I .4 •••....•••••••..•••••••. .. REKAPITULASI DATA PENUMPANG DAN KENDARAAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 25 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN 3

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran angkutan penyeberangan, perlu dibuat dokumen muatan kapal berupa daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 25 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAANANGKUTANPENYEBERANGAN MENTERIPERHUBUNGAN

Mengingat

3.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5093);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
8.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
9.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 633);
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/ atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
2.Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan termasuk awak kendaraan.
3.Penumpang pejalan kaki adalah penumpang yang akan mempergunakan jasa angkutan penyeberangan tanpa menggunakan kendaraan.
4.Penumpang Pada Kendaraan adalah penumpang yang akan mempergunakan jasa angkutan penyeberangan dengan menggunakan kendaraan.
5.Kendaraan adalah suatu saran a angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
6.Surat Persetujuan Berlayar ( Port Clearance ) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
7.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan j atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan PENYEBERANGAN. ANGKUTANKENDARAANDANPENUMPANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI PERHUBUNGANTENTANG DAFTAR Menetapkan Pasa13 Daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.penumpang pejalan kaki;
b.penumpang pad a kendaraan;
c.kendaraan golongan I sid IX. Pasa12

(1)Setiap kapal angkutan penyeberangan yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar.
(2)Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan daftar penumpang dan kendaraan di atas kapal angkutan penyeberangan.

BAB II

MEKANISMEPEMBUATAN DAFTARPENUMPANGDANKENDARAAN Perhubungan Darat.

Pasal 4

(1)Penumpang pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebelum masuk terminal penumpang wajib membeli tiket.
(2)Petugas operator pelabuhan di loket penjualan tiket wajib mencatatkan data identitas penumpang.
(3)Data identitas penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
(1)Petugas loket menyerahkan kembali daftar penumpang pada kendaraan, data kendaraan, dan manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada pengemudi.
(3)Pengemudi yang tidak menyerahkan daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana pada ayat (2) tidak akan dilayani pembelian tiket. dan awaka. nama penumpang termasuk balita kendaraan;
1. b.jenis kelamin;
2. c.usia;
3. d.alamat (kota domisili);
4. e.nomor kendaraan bermotor;
5. f.jenis / golongan. Pasa18
(1)Pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e sebelum membeli tiket wajib mengisi daftar Penumpang Pada Kendaraan dan data Kendaraan pada formulir yang telah disediakan oleh operator pelabuhan.
(2)Daftar penumpang pada kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

Pasal 7

Pengemudi kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan terdiri atas: a.. pengemudi kendaraan perorangan untuk angkutan penumpang;

b.pengemudi kendaraan perorangan untuk angkutan barang;
c.pengemudi kendaraan umum untuk angkutan barang;
d.pengemudi kendaraan angkutan umum untuk angkutan orang yang melayani trayek tetap lintas antar negara, antarkota antarprovinsi dan antarkota dalam provinsi;
e.pengemudi kendaraan umum untuk angkutan penumpang selain yang diatur dalam huruf d. Pasa112

(1)Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebelum membeli tiket wajib menyerahkan manifes penumpang dan kendaraan sebagimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada petugas loket sebagai persyaratan membeli tiket.
(2)Pengemudi kendaraan umum untuk angkutan penumpang yang tidak menyerahkan manifes sebagaimana pada ayat
(1)tidak akan dilayani pembelian tiket.

Pasal 11

(2)Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib diserahkan kepada pengemudi.
(2)Daftar penumpang pada kendaraan, data kendaraan, dan manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh pengemudi kepada operator kapal sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam kapal angkutan penye berangan.
(3)Daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1)Daftar penumpang pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasa115 huruf a dibuat berdasarkan sobekan tiket. Operator kapal wajib membuat:
1. a.daftar penumpang pejalan kaki;
2. b.daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan. Pasa115

BAB III

OPERATORKAPAL

Pasal 14

Petugas operator kapal wajib menurunkan penumpang dari kendaraannya dan mengarahkan ke tempat duduk penumpang dikapal.

Pasal 13

(1)Petugas loket menyerahkan kembali manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasa112 kepada pengemudi.
(2)Petugas operator kapal wajib meminta manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam kapal angkutan penyeberangan.
(3)Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat:
1. a.nama penumpang termasuk balita dan awak kendaraan;
2. b.jenis kelamin;
3. c.usia;
4. d.alamat (kota domisili);
5. e.nomor kendaraan bermotor;
6. f.jenis / golongan. diangkut sehingga sesuai dengan daftar penumpang pada kendaraan dan data kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
(2)Rekapitulasi daftar penumpang dan kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. wajib akan operator kapal kendaraan yang

Pasal 18

(1)Sebelum kapal berangkat, menghitung penumpang dan Pasal 17
(1)Daftar penumpang pada kendaraan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibuat berdasarkan:
1. a.daftar penumpang pada kendaraan dan data kendaraan yang diserahkan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
2. b.manifes penumpang dan data kendaraan sebagaimana dimaksud dalam 12.
(2)Berdasarkan pengecekan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) operator kapal mengesahkan daftar manifes penumpang pada kendaraan dan data kendaraan serta manifes penumpang dan data kendaraan.
1. a.nama;
2. b.jenis kelamin;
3. c.usia; dan
4. d.alamat (kota domisili).
(3)Daftar penumpang pejalan kaki sebagaimana tercantum dalam contoh 2 lampiran 1 peraturan ini.
(2)Daftar penumpang pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

Pasal 23

Pasal 19

(1)Sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2)Dalam hal operator kapal tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi Pasa124
(1)Direktur Jenderal selaku pemberi izin memberikan sanksi administratif kepada operator kapal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pembekuan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan;dan
2. b.pencabutan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan. BABV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 28 Peraturan Menteri ini mulai berlaku paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal diundangkan. Pasa127 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AP.005/6/14/DRJD/2011 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 26 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikeluarkan oleh Direktur J enderal dan dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan atau Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan. SRILESTARIRAHA U Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya KE~LA 11:0 rKUM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 413 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2016 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya, ttd Pengemudi Formulir disediakan oleh operator pelabuhan, diisi oleh pengemudi dan diserahkan kepada operator kapal DAFTAR PENUMPANG PADA KENDARAAN DAN KENDARAAN TANGGAL ~ ................ .o ••••• NO.KENDARAAN .................. JENIS/GOLONGAN ................. JENIS ALAMAT NO PASPOR No NAMA KELAMIN USIA L P (DOMISILI) (PENUMPANG WNA) -- JUMLAH Contoh 1 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 25 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN 1 SRILESTARlRAHAYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 1989032001 MENTERIPERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN Formulir disediakan oleh operator pelabuhan, diisi oleh operator kapal ttd Petugas Operator Kapal DAFTAR PENUMPANG PEJALAN KAKI TANGGAL . ···'··· ..·1'·'··· JENIS ALAMAT NO PASPOR No NAMA KELAMIN USIA L P (DOMISILI) (PENUMPANG WNA) ! -, JUMLAH Contoh 2 2 Salin~71~~~~:/f1nya SRILESTARIRA~YU Pembina Utama Muda (IV/ c) NIP. 19620620 198903 2 001 IGNASIUSJONAN MENTERIPERHUBUNGAN ttd Forrnulir disediakan oleh operator pelabuhan, rekapitulasi data diisi oleh operator kapal. TANGGAL NAMAKAPAL WAKTUTIBA DERMAGA WAKTU BERANGKAT PENUMPANG KENDARAAN
3. l.Dewasa l. Golongan I unit
4. a.laki-Iaki 2. Golongan II unit
5. b.perempuan 3. Golongan III unit
  1. 2.Balita 4. Golongan IV A unit Golongan IV B unit
  2. 5.Golongan VA unit Golongan V B unit
  3. 6.Golongan VI A unit Golongan VI B unit
  4. 7.Golongan VII unit
  5. 8.Golongan VIII unit
  6. 9.Golongan IX unit Jumlah penumpang: Jumlah kendaraan: I Petugas Operator Kapal I ttd I .4 •••....•••••••..•••••••. .. REKAPITULASI DATA PENUMPANG DAN KENDARAAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 25 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN 3

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 23

Pasal 19

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 16

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 23

Pasal 19

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015