DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017

Nomor: 26
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Maret 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam ketentuan Pasal 46, Pasal 80 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 87 ayat (5), Pasal 120 ayat (5) dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan diatur tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, kearnanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek; Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 26 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAANANGKUTANORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAMTRAYEK MENTERIPERHUBUNGAN

Mengingat

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5317);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perneriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek; Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAANBERMOTORUMUMTIDAKDALAMTRAYEK. Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
13.Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Boger, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); Menetapkan Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu temp at ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
2.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan '\, yang digunakan untuk angkutan barang dany atau orang dengan dipungut bayaran.
3.Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan / atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
4.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan Zatau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
5.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakanjasa Perusahaan Angkutan Umum.
6.Penumpang adalah orang yang berada ill kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
7.Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
8.Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis . kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
9.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

10.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11.Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
12.Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (de1apan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
13.Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu] kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sernbilan ribu] milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu] milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
14.Mobil Bus Tingkat adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram, panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter, lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empatribu dua ratus) milimeter.
15.Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, rnemiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitaspenduduk yang tinggi.
16.Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, yang selanjutnya disebut Angkutan Taksi, adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang urnum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayahoperasi dalam kawasan perkotaan.
17.Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan MobilPenumpang umum atau MobilBus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa khusus.
18.Angkutan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan MobilPenumpang umum dan MobilBus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memilikitujuan tempat wisata.
19.Angkutan Orang di KawasanTertentu adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokaldan jalan lingkungan.
20.Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.
21.Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang danzatau bagasi.

Pasal 3

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdiri atas:

a.Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
a.JenlS pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
b.pengusahaan angkutan;
c.penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi;
d.pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
e.peran serta masyarakat; dan
f.sanksi administratif. Perhubungan Darat.
1. 24.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
2. 25.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. JenderalDirekturadalahJenderal23. Direktur
3. 22.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasa15

(1)Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
1. a.wilayah operas! pelayanan berada di dalam kawasan perkotaan;
2. b.tidak berjadwal;
3. c.pelayanan dari pintu ke pintu;
4. d.tujuan perjalanan ditentukan oleh penggunajasa; Pasa14
(1)Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diklasifikasikan menjadi:
1. a.reguler; dan
2. b.eksekutif;
(2)Pelayanan Angkutan Taksi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan paling sedikit 1.000 (seribu) centimeter cubic sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) centimeter cubic dilengkapi dengan fasilitas standar pada kendaraan.
(3)Pelayanan Angkutan Taksi eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan diatas 1.500 (seribu lima ratus) centimeter cubic dilengkapi dengan fasilitas standar dan fasilitas tambahan pada kendaraan.
1. b.Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
2. c.Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
3. d.Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
4. e.tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
5. f.besaran tarif berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. g.wajib rnemenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
7. h.pembayaran pada pelayanan Angkutan Taksi yang dilakukan berdasarkan argometer dilengkapi dengan alat bukti pembayaran yang tercetak; dan
  1. 1.pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
(2)Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.kendaraan yang dipergunakan meliputi:
  1. 1.Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/ atau
  2. 2.Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
2. b.tulisan "TARsr yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
3. c.dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
4. d.argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.nama perusahaan dan / atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan darr/ atau merek dagang;

BAB II

JENIS PELAYANANANGKUTANORANGDENGANKENDARAAN BERMOTORUMUMTIDAKDALAMTRAYEK Pasa12 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri im meliputi:

Pasal 6

(1)Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dipasang media reklame dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.dipasang pada badan kendaraan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas kendaraan;
2. b.dipasang membujur di atas atap kendaraan memiliki ukuran paling tinggi 400 (empat ratus)
3. f.lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
4. g.identitas pengemudi ditempatkan pada kabin keridaraan, mudah terlihat jelas oleh penurnpang, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
5. h.alat komunikasi sebagai penghubung an tara pengemudi dengan pusat pengendali operas! danj atau sebaliknya, baik secara audio, visual, atau data;
  1. 1.keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu, dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang; J. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;
6. k.nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan, dan bagian dalam kendaraan; dan
  1. 1.nomor pengaduan masyarakat yang dicantumkan di bagian. dalam danjatau di bagian luar kendaraan.
(3)Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam contoh 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. mempertimbangkan:
1. a.penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
2. b.perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi:
3. c.perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
4. d.tersedianya prasarana jalan yang memadai.
(3)Wilayah operasi Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
1. a.Kepala Badan, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
2. b.Gubernur, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupatenjkota dalam 1 (satu) Provinsi; Taksi sebagaimana ditetapkan dengan
(2)

Pasal 7

(1)Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan dan pelayanan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya. Wilayah operasi Angkutan dimaksud pada ayat (1),
(2)Dalam hal pelayanan Angkutan Taksi dari dan ke simpul transportasi lainnya, dapat diberikan persyaratan tambahan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

(1)Untuk mernenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Taksi pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi.
(2)Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
(3)Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Kepala Badan, paling sedikit memuat:
1. a.perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalarn kawasan perkotaan yang rnelampaui lebih dad 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
2. b.kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Taksi; dan
3. c.alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaterr/kota dalam kawasan perkotaan melebihi 1 (satu) daerah provmsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
(4)Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Kepala Badan atau Gubernur sesuai kewenangannya, paling sedikit memuat:
1. a.perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam wilayah kawasan perkotaan yang melampaui wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
2. b.kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Taksi: dan
3. c.alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan.
(5)Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan
1. c.BupatijWalikota, untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam wilayah kabupaten/kota. PasallO Rencana Kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima)tahun. perjalanan;
2. d.penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
3. e.pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan:
  1. 1.tingkat penggunaan kendaraan bermotor; dan
  2. 2.kapasitas kendaraan yang akan melayani.
(2)Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
(3)Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan. bangkitanperhitunganc. penentuan model Pasa19
(1)Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit meliputi kegiatan:
1. a.penelitian potensi bangkitan perjalanan;
2. b.penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan; oleh BupatijWalikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur, paling sedikit memuat:
3. a.perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam wilayah kabupatenjkota; dan
4. b.kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk melayani kebutuhan pengguna jasa Angkutan Taksi.

Pasal 12

(1)Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
(2)Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
1. a.memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan;
2. b.pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (limaratus) kilometer;
3. c.tidak singgah di terminal;
4. d.tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
5. e.tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sarna;
6. f.tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan

Pasal 11

Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Angkutan yang melayani:

a.angkutan antar jemput;
b.angkutan permukiman;
c.angkutan karyawan;
d.angkutan carter; dan
e.angkutan sewa.
a.meneantumkan papan nama perusahaan;
g.wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

(3)Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput meliputi:
  1. 1.mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 . (dua ribu) centimeter cubic; dan/ atau
  2. 2.mobil bus keeil.
2. b.dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warn a dasar kuning tulisan hitam;
3. c.nama perusahaan dany atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
4. d.identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-rnasing perusahaan angkutan umum;
5. e.dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
6. f.mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan.
(4)Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam eontoh 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1)Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
(2)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, darr/ atau kawasan industri.
(3)Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
1. a.khusus mengangkut penumpang dari kawasan perrnukiman ke pusat kegiatan;
2. b.memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh perusahaan angkutan;
3. c.tidak singgah di terminal;
4. d.tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
5. e.tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
6. f.wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
(4)Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Permukiman meliputi:
  1. 1.Mobil Bus Besar; dan/ atau
  2. 2.Mobil Bus Sedang.
2. b.tersedia tempat parkir kendaraan;
3. c.tersedia ruang tunggu penumpang;
4. d.tersedia ruang administrasi perkantoran;
5. e.tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
6. f.tersedia fasilitas toilet.

Pasal 15

(1)Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawanjpekerja dari dan ke lokasi kerja.
1. c.kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
2. d.dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan huruf kapital dan tebal dengan tulisan yang menyatakan nama kawasan "PERMUKIMAN"yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
3. e.logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.;
4. f.tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
5. g.dokumen kendaraan yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
6. h.dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
  1. 1.mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
(5)Bentuk dan ukuran stiker angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, tercantum dalam contoh 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. marun; Permukiman menggunakan warn a dasar merah Angkutanpelayananuntukb. kendaraan
(2)Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat menggunakan:
1. a.kendaraan milik 'perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
2. b.kendaraan umum yang disewa dari perusahaan angkutan umum.
(3)Angkutan Karyawan yang menggunakan kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diperlukan izin penyelenggaraan angkutan, namun berkewajiban melaporkan kepada Gubernur sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(4)Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
1. a.pelayanan angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa angkutan dengan perusahaan angkutan umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
2. b.kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
3. c.tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan angkutan;
4. d.tidak singgah di terminal;
5. e.tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawanjpekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan angkutan karyawan; dan
6. f.wajib memenuhi Standar Pe1ayanan Minimal yang ditetapkan.
(5)Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.-menggunakan kendaraan Mobil Bus umum; dan

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam ketentuan Pasal 46, Pasal 80 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 87 ayat (5), Pasal 120 ayat (5) dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan diatur tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, kearnanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek; Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 26 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAANANGKUTANORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAMTRAYEK MENTERIPERHUBUNGAN

Mengingat

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5317);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perneriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
13.Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Boger, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); Menetapkan Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu temp at ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
2.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan '\, yang digunakan untuk angkutan barang dany atau orang dengan dipungut bayaran.
3.Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan / atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
4.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan Zatau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
5.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakanjasa Perusahaan Angkutan Umum.
6.Penumpang adalah orang yang berada ill kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
7.Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
8.Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis . kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
9.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

10.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11.Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
12.Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (de1apan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
13.Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu] kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sernbilan ribu] milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu] milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
14.Mobil Bus Tingkat adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram, panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter, lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empatribu dua ratus) milimeter.
15.Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, rnemiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitaspenduduk yang tinggi.
16.Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, yang selanjutnya disebut Angkutan Taksi, adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang urnum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayahoperasi dalam kawasan perkotaan.
17.Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan MobilPenumpang umum atau MobilBus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa khusus.
18.Angkutan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan MobilPenumpang umum dan MobilBus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memilikitujuan tempat wisata.
19.Angkutan Orang di KawasanTertentu adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokaldan jalan lingkungan.
20.Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.
21.Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang danzatau bagasi.

Pasal 3

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdiri atas:

a.Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
a.JenlS pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
b.pengusahaan angkutan;
c.penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi;
d.pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
e.peran serta masyarakat; dan
f.sanksi administratif. Perhubungan Darat.
1. 24.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
2. 25.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. JenderalDirekturadalahJenderal23. Direktur
3. 22.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasa15

(1)Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
1. a.wilayah operas! pelayanan berada di dalam kawasan perkotaan;
2. b.tidak berjadwal;
3. c.pelayanan dari pintu ke pintu;
4. d.tujuan perjalanan ditentukan oleh penggunajasa; Pasa14
(1)Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diklasifikasikan menjadi:
1. a.reguler; dan
2. b.eksekutif;
(2)Pelayanan Angkutan Taksi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan paling sedikit 1.000 (seribu) centimeter cubic sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) centimeter cubic dilengkapi dengan fasilitas standar pada kendaraan.
(3)Pelayanan Angkutan Taksi eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan diatas 1.500 (seribu lima ratus) centimeter cubic dilengkapi dengan fasilitas standar dan fasilitas tambahan pada kendaraan.
1. b.Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
2. c.Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
3. d.Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.
4. e.tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
5. f.besaran tarif berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. g.wajib rnemenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
7. h.pembayaran pada pelayanan Angkutan Taksi yang dilakukan berdasarkan argometer dilengkapi dengan alat bukti pembayaran yang tercetak; dan
  1. 1.pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
(2)Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.kendaraan yang dipergunakan meliputi:
  1. 1.Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/ atau
  2. 2.Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
2. b.tulisan "TARsr yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
3. c.dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
4. d.argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.nama perusahaan dan / atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan darr/ atau merek dagang;

BAB II

JENIS PELAYANANANGKUTANORANGDENGANKENDARAAN BERMOTORUMUMTIDAKDALAMTRAYEK Pasa12 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri im meliputi:

Pasal 6

(1)Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dipasang media reklame dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.dipasang pada badan kendaraan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas kendaraan;
2. b.dipasang membujur di atas atap kendaraan memiliki ukuran paling tinggi 400 (empat ratus)
3. f.lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
4. g.identitas pengemudi ditempatkan pada kabin keridaraan, mudah terlihat jelas oleh penurnpang, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
5. h.alat komunikasi sebagai penghubung an tara pengemudi dengan pusat pengendali operas! danj atau sebaliknya, baik secara audio, visual, atau data;
  1. 1.keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu, dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang; J. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;
6. k.nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan, dan bagian dalam kendaraan; dan
  1. 1.nomor pengaduan masyarakat yang dicantumkan di bagian. dalam danjatau di bagian luar kendaraan.
(3)Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam contoh 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. mempertimbangkan:
1. a.penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
2. b.perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi:
3. c.perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
4. d.tersedianya prasarana jalan yang memadai.
(3)Wilayah operasi Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
1. a.Kepala Badan, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
2. b.Gubernur, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupatenjkota dalam 1 (satu) Provinsi; Taksi sebagaimana ditetapkan dengan
(2)

Pasal 7

(1)Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan dan pelayanan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya. Wilayah operasi Angkutan dimaksud pada ayat (1),
(2)Dalam hal pelayanan Angkutan Taksi dari dan ke simpul transportasi lainnya, dapat diberikan persyaratan tambahan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

(1)Untuk mernenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Taksi pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi.
(2)Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
(3)Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Kepala Badan, paling sedikit memuat:
1. a.perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalarn kawasan perkotaan yang rnelampaui lebih dad 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
2. b.kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Taksi; dan
3. c.alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaterr/kota dalam kawasan perkotaan melebihi 1 (satu) daerah provmsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
(4)Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Kepala Badan atau Gubernur sesuai kewenangannya, paling sedikit memuat:
1. a.perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam wilayah kawasan perkotaan yang melampaui wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
2. b.kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Taksi: dan
3. c.alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan.
(5)Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan
1. c.BupatijWalikota, untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam wilayah kabupaten/kota. PasallO Rencana Kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima)tahun. perjalanan;
2. d.penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
3. e.pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan:
  1. 1.tingkat penggunaan kendaraan bermotor; dan
  2. 2.kapasitas kendaraan yang akan melayani.
(2)Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
(3)Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan. bangkitanperhitunganc. penentuan model Pasa19
(1)Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit meliputi kegiatan:
1. a.penelitian potensi bangkitan perjalanan;
2. b.penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan; oleh BupatijWalikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur, paling sedikit memuat:
3. a.perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam wilayah kabupatenjkota; dan
4. b.kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk melayani kebutuhan pengguna jasa Angkutan Taksi.

Pasal 12

(1)Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
(2)Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
1. a.memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan;
2. b.pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (limaratus) kilometer;
3. c.tidak singgah di terminal;
4. d.tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
5. e.tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sarna;
6. f.tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan

Pasal 11

Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Angkutan yang melayani:

a.angkutan antar jemput;
b.angkutan permukiman;
c.angkutan karyawan;
d.angkutan carter; dan
e.angkutan sewa.
a.meneantumkan papan nama perusahaan;
g.wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

(3)Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1),wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput meliputi:
  1. 1.mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 . (dua ribu) centimeter cubic; dan/ atau
  2. 2.mobil bus keeil.
2. b.dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warn a dasar kuning tulisan hitam;
3. c.nama perusahaan dany atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
4. d.identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-rnasing perusahaan angkutan umum;
5. e.dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
6. f.mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan.
(4)Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam eontoh 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1)Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
(2)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, darr/ atau kawasan industri.
(3)Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
1. a.khusus mengangkut penumpang dari kawasan perrnukiman ke pusat kegiatan;
2. b.memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh perusahaan angkutan;
3. c.tidak singgah di terminal;
4. d.tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
5. e.tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
6. f.wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
(4)Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Permukiman meliputi:
  1. 1.Mobil Bus Besar; dan/ atau
  2. 2.Mobil Bus Sedang.
2. b.tersedia tempat parkir kendaraan;
3. c.tersedia ruang tunggu penumpang;
4. d.tersedia ruang administrasi perkantoran;
5. e.tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
6. f.tersedia fasilitas toilet.

Pasal 15

(1)Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawanjpekerja dari dan ke lokasi kerja.
1. c.kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
2. d.dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan huruf kapital dan tebal dengan tulisan yang menyatakan nama kawasan "PERMUKIMAN"yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
3. e.logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.;
4. f.tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
5. g.dokumen kendaraan yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
6. h.dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
  1. 1.mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
(5)Bentuk dan ukuran stiker angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, tercantum dalam contoh 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. marun; Permukiman menggunakan warn a dasar merah Angkutanpelayananuntukb. kendaraan
(2)Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat menggunakan:
1. a.kendaraan milik 'perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
2. b.kendaraan umum yang disewa dari perusahaan angkutan umum.
(3)Angkutan Karyawan yang menggunakan kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diperlukan izin penyelenggaraan angkutan, namun berkewajiban melaporkan kepada Gubernur sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(4)Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
1. a.pelayanan angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa angkutan dengan perusahaan angkutan umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
2. b.kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
3. c.tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan angkutan;
4. d.tidak singgah di terminal;
5. e.tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawanjpekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan angkutan karyawan; dan
6. f.wajib memenuhi Standar Pe1ayanan Minimal yang ditetapkan.
(5)Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.-menggunakan kendaraan Mobil Bus umum; dan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016