Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017
- Nomor
- 26
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 34
Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 26 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAANANGKUTANORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAMTRAYEK MENTERIPERHUBUNGAN
5025);
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek; Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAANBERMOTORUMUMTIDAKDALAMTRAYEK. Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
Menetapkan Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUANUMUM 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdiri atas:
BAB II JENIS PELAYANANANGKUTANORANGDENGANKENDARAAN BERMOTORUMUMTIDAKDALAMTRAYEK Pasa12 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri im meliputi:
Perhubungan Darat.
JenderalDirekturadalahJenderal23. Direktur
Pasa15
Pasa14
Paragraf 1 Pelayanan Angkutan Orang dengan MenggunakanTaksi Bagian Kedua Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi
BAB II
J. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;
mempertimbangkan:
Taksi sebagaimana ditetapkan dengan (2)
Wilayah operasi Angkutan dimaksud pada ayat (1), Paragraf 2 Penetapan Wilayah Operasi Taksi dan Perencanaan Kebutuhan Angkutan Taksi milimeter dan ke belakarig paling panjang 1.000 (seribu) milimeter dan bagian belakang dengan ketebalan 200 (dua ratus) milimeter.
PasallO Rencana Kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima)tahun. perjalanan;
dan
bangkitanperhitunganc. penentuan model Pasa19
oleh BupatijWalikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur, paling sedikit memuat:
Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Angkutan yang melayani:
Paragraf 1 Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu Bagian Ketiga Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu Pasal 13 Perusahaan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memiliki tempat pemberangkatan yang permanen di setiap kota asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(dua ribu) centimeter cubic; dan/ atau
Paragraf 3 Angkutan Permukiman
Paragraf 4 Angkutan Karyawan
marun; Permukiman menggunakan warn a dasar merah Angkutanpelayananuntukb. kendaraan
(1), dapat menggunakan:
(4), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)