DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2012

Nomor: 80
Tahun: 2012
Ditetapkan: 12 Oktober 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2.Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3.Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4.Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.
5.Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 2

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan:

a.terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
b.terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
c.terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
d.terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

BAB II

TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Pasal 3

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:

a.Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
b.tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
c.fisik Kendaraan Bermotor;
d.daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
e.izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 4

(1)Pemeriksaan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
1. a.kepemilikan;
2. b.kesesuaian Surat Izin Mengemudi dengan identitas pengemudi;
3. c.kesesuaian golongan Surat Izin Mengemudi dengan jenis kendaraan;
4. d.masa berlaku; dan
5. e.keaslian.
(2)Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
1. a.kepemilikan;
2. b.kesesuaian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan identitas Kendaraan Bermotor;
3. c.masa berlaku; dan
4. d.keaslian.
(3)Pemeriksaan . . .
(3)Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
1. a.spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan;
2. b.masa berlaku; dan
3. c.keaslian.

Pasal 5

Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a.kepemilikan;
b.kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas Kendaraan Bermotor;
c.masa berlaku; dan
d.keaslian.

Pasal 6

(1)Pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.
(2)Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atas:
1. a.susunan, terdiri atas:
  1. 1.rangka landasan;
  2. 2.motor penggerak;
  3. 3.sistem pembuangan;
  4. 4.sistem penerus daya;
  5. 5.sistem roda-roda;
  6. 6.sistem suspensi;
  7. 7.sistem alat kemudi;
  8. 8.sistem rem;
  9. 9.sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas: a) lampu utama dekat; b) lampu utama jauh; c) lampu penunjuk arah; d) lampu rem; e) lampu posisi depan; f) lampu posisi belakang; dan g) lampu mundur;
  10. 10.komponen . . .
  11. 10.komponen pendukung, terdiri atas: a) pengukur kecepatan (speedometer); b) kaca spion; c) penghapus kaca kecuali sepeda motor; d) klakson; e) spakbor; dan f) bumper kecuali sepeda motor.
2. b.Perlengkapan kendaraan bermotor selain sepeda motor, terdiri atas:
  1. 1.sabuk keselamatan;
  2. 2.ban cadangan;
  3. 3.segitiga pengaman;
  4. 4.dongkrak;
  5. 5.pembuka roda;
  6. 6.helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
  7. 7.peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
3. c.perlengkapan sepeda motor berupa helm bagi pengemudi dan penumpang;
4. d.ukuran kendaraan bermotor, terdiri atas:
  1. 1.panjang;
  2. 2.lebar dan tinggi;
  3. 3.julur depan;
  4. 4.julur belakang; dan
  5. 5.sudut pergi.
5. e.karoseri, yang ditujukan atas badan kendaraan, terdiri atas:
  1. 1.kaca-kaca;
  2. 2.pintu;
  3. 3.engsel;
  4. 4.tempat duduk;
  5. 5.tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
  6. 6.tempat keluar darurat (khusus mobil bus);
  7. 7.tangga (khusus mobil bus); dan
  8. 8.perisai kolong (khusus mobil barang).
6. f.rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, terdiri atas:
  1. 1.ketersediaan dan kesesuaian antara jumlah tempat duduk dengan daya muatnya;
  2. 2.ketersediaan . . .
  3. 2.ketersediaan alat pegangan penumpang berdiri bagi mobil bus angkutan umum perkotaan; dan
  4. 3.ketersediaan bak muatan terbuka atau tertutup bagi Kendaraan Bermotor angkutan barang.
7. g.pemuatan, ditujukan atas tata cara memuat orang dan/atau barang; dan
8. h.penggandengan dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor, ditujukan atas ketersediaan alat perangkai dan/atau ketersediaan roda kelima yang dilengkapi alat pengunci.
(3)Pemeriksaan atas persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.emisi gas buang;
2. b.kebisingan suara;
3. c.efisiensi sistem rem utama;
4. d.efisiensi sistem rem parkir;
5. e.kincup roda depan;
6. f.suara klakson;
7. g.daya pancar dan arah sinar lampu utama;
8. h.radius putar;
9. i.akurasi alat penunjuk kecepatan;
10. j.kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan/atau
11. k.kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Pasal 7

Pemeriksaan daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

a.jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan pada setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan; dan
b.tata cara pengangkutan barang.

Pasal 8

(1)Pemeriksaan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi pemeriksaan atas dokumen perizinan dan dokumen angkutan orang atau angkutan barang yang diwajibkan dalam izin.
(2)Pemeriksaan atas dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.dokumen . . .
2. a.dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
3. b.dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek; dan
4. c.dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.
(3)Pemeriksaan atas dokumen angkutan orang yang diwajibkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.tiket penumpang umum;
2. b.tanda pengenal bagasi; dan
3. c.manifes.
(4)Pemeriksaan atas dokumen angkutan barang yang diwajibkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.surat perjanjian pengangkutan; dan
2. b.surat muatan barang.

Pasal 9

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

a.Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b.Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 10

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara berkala atau insidental.

Pasal 11

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pemeriksaan atas ruang lingkup pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e secara berkala atau insidental.
(2)Pemeriksaan . . .
(2)Pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di Jalan wajib didampingi petugas Kepolisian Negara

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2.Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3.Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4.Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.
5.Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 2

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan:

a.terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
b.terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
c.terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
d.terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

BAB II

TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Pasal 3

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:

a.Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
b.tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
c.fisik Kendaraan Bermotor;
d.daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
e.izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 4

(1)Pemeriksaan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
1. a.kepemilikan;
2. b.kesesuaian Surat Izin Mengemudi dengan identitas pengemudi;
3. c.kesesuaian golongan Surat Izin Mengemudi dengan jenis kendaraan;
4. d.masa berlaku; dan
5. e.keaslian.
(2)Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
1. a.kepemilikan;
2. b.kesesuaian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan identitas Kendaraan Bermotor;
3. c.masa berlaku; dan
4. d.keaslian.
(3)Pemeriksaan . . .
(3)Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
1. a.spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan;
2. b.masa berlaku; dan
3. c.keaslian.

Pasal 5

Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a.kepemilikan;
b.kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas Kendaraan Bermotor;
c.masa berlaku; dan
d.keaslian.

Pasal 6

(1)Pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.
(2)Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atas:
1. a.susunan, terdiri atas:
  1. 1.rangka landasan;
  2. 2.motor penggerak;
  3. 3.sistem pembuangan;
  4. 4.sistem penerus daya;
  5. 5.sistem roda-roda;
  6. 6.sistem suspensi;
  7. 7.sistem alat kemudi;
  8. 8.sistem rem;
  9. 9.sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas: a) lampu utama dekat; b) lampu utama jauh; c) lampu penunjuk arah; d) lampu rem; e) lampu posisi depan; f) lampu posisi belakang; dan g) lampu mundur;
  10. 10.komponen . . .
  11. 10.komponen pendukung, terdiri atas: a) pengukur kecepatan (speedometer); b) kaca spion; c) penghapus kaca kecuali sepeda motor; d) klakson; e) spakbor; dan f) bumper kecuali sepeda motor.
2. b.Perlengkapan kendaraan bermotor selain sepeda motor, terdiri atas:
  1. 1.sabuk keselamatan;
  2. 2.ban cadangan;
  3. 3.segitiga pengaman;
  4. 4.dongkrak;
  5. 5.pembuka roda;
  6. 6.helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
  7. 7.peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
3. c.perlengkapan sepeda motor berupa helm bagi pengemudi dan penumpang;
4. d.ukuran kendaraan bermotor, terdiri atas:
  1. 1.panjang;
  2. 2.lebar dan tinggi;
  3. 3.julur depan;
  4. 4.julur belakang; dan
  5. 5.sudut pergi.
5. e.karoseri, yang ditujukan atas badan kendaraan, terdiri atas:
  1. 1.kaca-kaca;
  2. 2.pintu;
  3. 3.engsel;
  4. 4.tempat duduk;
  5. 5.tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
  6. 6.tempat keluar darurat (khusus mobil bus);
  7. 7.tangga (khusus mobil bus); dan
  8. 8.perisai kolong (khusus mobil barang).
6. f.rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, terdiri atas:
  1. 1.ketersediaan dan kesesuaian antara jumlah tempat duduk dengan daya muatnya;
  2. 2.ketersediaan . . .
  3. 2.ketersediaan alat pegangan penumpang berdiri bagi mobil bus angkutan umum perkotaan; dan
  4. 3.ketersediaan bak muatan terbuka atau tertutup bagi Kendaraan Bermotor angkutan barang.
7. g.pemuatan, ditujukan atas tata cara memuat orang dan/atau barang; dan
8. h.penggandengan dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor, ditujukan atas ketersediaan alat perangkai dan/atau ketersediaan roda kelima yang dilengkapi alat pengunci.
(3)Pemeriksaan atas persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.emisi gas buang;
2. b.kebisingan suara;
3. c.efisiensi sistem rem utama;
4. d.efisiensi sistem rem parkir;
5. e.kincup roda depan;
6. f.suara klakson;
7. g.daya pancar dan arah sinar lampu utama;
8. h.radius putar;
9. i.akurasi alat penunjuk kecepatan;
10. j.kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan/atau
11. k.kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Pasal 7

Pemeriksaan daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

a.jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan pada setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan; dan
b.tata cara pengangkutan barang.

Pasal 8

(1)Pemeriksaan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi pemeriksaan atas dokumen perizinan dan dokumen angkutan orang atau angkutan barang yang diwajibkan dalam izin.
(2)Pemeriksaan atas dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.dokumen . . .
2. a.dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
3. b.dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek; dan
4. c.dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.
(3)Pemeriksaan atas dokumen angkutan orang yang diwajibkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.tiket penumpang umum;
2. b.tanda pengenal bagasi; dan
3. c.manifes.
(4)Pemeriksaan atas dokumen angkutan barang yang diwajibkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.surat perjanjian pengangkutan; dan
2. b.surat muatan barang.

Pasal 9

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

a.Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b.Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 10

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara berkala atau insidental.

Pasal 11

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan pemeriksaan atas ruang lingkup pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e secara berkala atau insidental.
(2)Pemeriksaan . . .
(2)Pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di Jalan wajib didampingi petugas Kepolisian Negara

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (13)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (13)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2020