DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2017

Nomor: 32
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 April 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 408/M/Kp/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Dalam Rangka Perubahan Bentuk Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya Menjadi Politeknik Penerbangan Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 123/KPT/I/2016 tanggal 10 Maret 2016, maka status kelembagaan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Perhubungan berubah menjadi Politeknik Penerbangan Surabaya;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 32 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA POLITEKNIK PENERBANGANSURABAYA MENTERIPERHUBUNGAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4956);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Surabaya; Mengingat Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

16.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERj02jM.PANjIj2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan PoIa Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; tentang Negara
14.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4502);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000);
17.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan NomorKM64 Tahun 2009;
18.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/l1/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan LembagaPemerintah Non Kementerian;
19.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
21.Peraturan Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081);
22.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor466);
23.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang penerbangan. tugasmempunyai Pasa12 SurabayaPenerbanganPoltek

Pasal 1

(1)Politeknik Penerbangan Surabaya yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri mt disingkat Poltek Penerbangan Surabaya merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
(2)Pembinaan Poltek Penerbangan Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara akademik dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi, sedangkan pembinaan administratif dan operasional dilakukan oleh Menteri Perhubungan.
(3)Poltek Penerbangan Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur. BABI KEDUDUKAN,TUGAS,DANFUNGSI PENERBANGANSURABAYA. KERJATATA TENTANG POLITEKNIK PERHUBUNGANMENTERI DAN PERATURAN ORGANISASI MEMUTUSKAN: 1012);

24.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.OS/2011 tentang Penetapan ATKP Surabaya pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Menetapkan Pasa14 (I) Organisasi Poltek Penerbangan Surabaya terdiri atas:

a.Direktur dan Wakil Direktur;
b.Senat;
c.Dewan Penyantun;
d.Dewan Pengawas;
e.Satuan Pemeriksaan Intern;
f.Satuan Penjaminan Mutu; Umum penerbangan;
c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada rnasyarakat;
d.pelaksanaan perneriksaan intern;
e.pelaksanaan sertifikasi profesi kerja di bidang penerbangan;
f.pengembangan sistem penjaminan rnutu;
g.pengelolaan keuangan dan adrninistrasi urnum;
h.pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
1. 1.pengernbangan program, data, dan evaluasi; J. pengelolaan perpustakaan, laboratoriurn, sarana, dan prasarana;
k.pelaksanaan pengernbangan usaha dan kerja sarna;
1. 1.pelaksanaan pembangunan karakter;
m.pernbinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
n.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. bidang Pasa13 Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2, Poltek Penerbangan Surabaya rnenyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan rencana dan program pendidikan;
b.penyelenggaraan pendidikan vokasi di

BAB II

SUSUNANORGANISASI

Pasal 7

(1)Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pe1aksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, Pasa16
(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga)orang Wakil Direktur yang bertanggungjawab kepada Direktur.
(2)WakilDirektur terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut WakilDirektur I;
2. b.Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, yang selanjutnya disebut WakilDirektur II; dan
3. c.Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut WakilDirektur III. Pasa15 Direktur merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Poltek Penerbangan Surabaya.
4. g.Bagian Keuangan dan Umum;
5. h.Bagian AdministrasiAkademikdan Ketarunaan;
  1. 1.Program Studi; J. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. k.Pusat Pembangunan Karakter;
  1. 1.DivisiPengembangan Usaha dan Kerja Sarna;
7. m.Unit Penunjang; dan
8. n.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Bagan organisasi Poltek Penerbangan Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini. Pasa18
(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur penyusun kebijakan Poltek Penerbangan Surabaya.
(2)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain.
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Statuta Poltek Penerbangan Surabaya.
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam rnemimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan umum.
(3)Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi ketarunaan dan alumni, pembangunan karakter, serta kesehatan dan kesejahteraan taruna.

Pasal 11

(I) Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, merupakan unsur

Pasal 10

(1)Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf I, merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu.
(2)Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Anggota Satuan Penjaminan Mutu merupakan pegawai yang diberi tugas untuk me1aksanakan dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu.
(1)Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pemeriksa dengan yang menjalankan tugas pemeriksaan intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Anggota Satuan Pemeriksaan Intern merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipimpin oleh Kepala Subbagian

Pasal 14

a.Subbagian Keuangan; dan
b.Subbagian Umum.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan rencana dan program;
b.pengelolaan keuangan;
c.pengelolaan ketatausahaan;
d.pengelolaan administrasi kepegawaian;
e.pembinaan tenaga kependidikan;
f.penyiapan pelaksanan urusan hukum;
g.pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokoleran;
h.pengelolaan kerumahtanggaan, Barang Milik Negara (BMN),investasi dan aset;
1. 1.pelaksanaan perawatan dan perbaikan; dan J. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

penunjang administrasi di bidang keuangan dan umum.

(2)Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari dibina oleh Wakil Direktur II.

Pasal 18

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan, pengelolaan beasiswa taruna, praktek kerja taruna, alumni, pengembangan program, serta data dan evaluasi akademik.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 408/M/Kp/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Dalam Rangka Perubahan Bentuk Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya Menjadi Politeknik Penerbangan Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 123/KPT/I/2016 tanggal 10 Maret 2016, maka status kelembagaan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Perhubungan berubah menjadi Politeknik Penerbangan Surabaya;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 32 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA POLITEKNIK PENERBANGANSURABAYA MENTERIPERHUBUNGAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4956);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

16.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERj02jM.PANjIj2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan PoIa Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; tentang Negara
14.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Republik Indonesia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4502);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000);
17.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan NomorKM64 Tahun 2009;
18.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/l1/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan LembagaPemerintah Non Kementerian;
19.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
20.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
21.Peraturan Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081);
22.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor466);
23.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang penerbangan. tugasmempunyai Pasa12 SurabayaPenerbanganPoltek

Pasal 1

(1)Politeknik Penerbangan Surabaya yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri mt disingkat Poltek Penerbangan Surabaya merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
(2)Pembinaan Poltek Penerbangan Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara akademik dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi, sedangkan pembinaan administratif dan operasional dilakukan oleh Menteri Perhubungan.
(3)Poltek Penerbangan Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur. BABI KEDUDUKAN,TUGAS,DANFUNGSI PENERBANGANSURABAYA. KERJATATA TENTANG POLITEKNIK PERHUBUNGANMENTERI DAN PERATURAN ORGANISASI MEMUTUSKAN: 1012);

24.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.OS/2011 tentang Penetapan ATKP Surabaya pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Menetapkan Pasa14 (I) Organisasi Poltek Penerbangan Surabaya terdiri atas:

a.Direktur dan Wakil Direktur;
b.Senat;
c.Dewan Penyantun;
d.Dewan Pengawas;
e.Satuan Pemeriksaan Intern;
f.Satuan Penjaminan Mutu; Umum penerbangan;
c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada rnasyarakat;
d.pelaksanaan perneriksaan intern;
e.pelaksanaan sertifikasi profesi kerja di bidang penerbangan;
f.pengembangan sistem penjaminan rnutu;
g.pengelolaan keuangan dan adrninistrasi urnum;
h.pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
1. 1.pengernbangan program, data, dan evaluasi; J. pengelolaan perpustakaan, laboratoriurn, sarana, dan prasarana;
k.pelaksanaan pengernbangan usaha dan kerja sarna;
1. 1.pelaksanaan pembangunan karakter;
m.pernbinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
n.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. bidang Pasa13 Dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2, Poltek Penerbangan Surabaya rnenyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan rencana dan program pendidikan;
b.penyelenggaraan pendidikan vokasi di

BAB II

SUSUNANORGANISASI

Pasal 7

(1)Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pe1aksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, Pasa16
(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga)orang Wakil Direktur yang bertanggungjawab kepada Direktur.
(2)WakilDirektur terdiri atas:
1. a.Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut WakilDirektur I;
2. b.Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, yang selanjutnya disebut WakilDirektur II; dan
3. c.Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut WakilDirektur III. Pasa15 Direktur merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Poltek Penerbangan Surabaya.
4. g.Bagian Keuangan dan Umum;
5. h.Bagian AdministrasiAkademikdan Ketarunaan;
  1. 1.Program Studi; J. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. k.Pusat Pembangunan Karakter;
  1. 1.DivisiPengembangan Usaha dan Kerja Sarna;
7. m.Unit Penunjang; dan
8. n.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Bagan organisasi Poltek Penerbangan Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini. Pasa18
(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur penyusun kebijakan Poltek Penerbangan Surabaya.
(2)Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain.
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Statuta Poltek Penerbangan Surabaya.
(2)Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam rnemimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan umum.
(3)Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi ketarunaan dan alumni, pembangunan karakter, serta kesehatan dan kesejahteraan taruna.

Pasal 11

(I) Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, merupakan unsur

Pasal 10

(1)Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf I, merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu.
(2)Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Anggota Satuan Penjaminan Mutu merupakan pegawai yang diberi tugas untuk me1aksanakan dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu.
(1)Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pemeriksa dengan yang menjalankan tugas pemeriksaan intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(3)Anggota Satuan Pemeriksaan Intern merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipimpin oleh Kepala Subbagian

Pasal 14

a.Subbagian Keuangan; dan
b.Subbagian Umum.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan rencana dan program;
b.pengelolaan keuangan;
c.pengelolaan ketatausahaan;
d.pengelolaan administrasi kepegawaian;
e.pembinaan tenaga kependidikan;
f.penyiapan pelaksanan urusan hukum;
g.pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokoleran;
h.pengelolaan kerumahtanggaan, Barang Milik Negara (BMN),investasi dan aset;
1. 1.pelaksanaan perawatan dan perbaikan; dan J. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

penunjang administrasi di bidang keuangan dan umum.

(2)Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari dibina oleh Wakil Direktur II.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 18

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 18

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012