DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2014

Nomor: 86
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

14.Peraturan Menteri Perhubungan N om or PM 60 Tahun 2011 tentang Pedom an Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15.Peraturan Menteri Perhubungan N om or PM 23 Tahun 2012 tentang Pedom an Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kem enterian Perhubungan Yang M enetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nom or P E R /0 2 / M .PAN /1 /2 0 0 7 tentang Pedom an Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang m enerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um um ;
17.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nom or P E R /1 8 /M .P A N /1 1 /2 0 0 8 tentang Pedom an Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lem baga Pem erintah Non Kementerian;
18.K eputusan Menteri Keuangan Nomor 101/K M K .0 5 /2 0 1 1 tentang Penetapan ATKP Surabaya pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang M enerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reform asi Birokrasi Nom or B /3 5 9 0 /M .P A N - R B /0 9 /2 0 1 4 tanggal 26 Septem ber 20 14; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Akadem i Teknik dan Keselam atan Penerbangan Surabaya yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut ATKP Surabaya m erupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jaw ab kepada Kepala Badan Pengem bangan Sum ber Daya M anusia Perhubungan. 3
(2)Pem binaan ATKP Surabaya, secara akadem ik dilakukan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sedangkan pem binaan adm inistrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Perhubungan.
(3)ATKP Surabaya sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dipim pin oleh Direktur.

Pasal 2

ATKP Surabaya sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 1, m em punyai tugas m enyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang penerbangan.

Pasal 3

Dalam m elaksanakan tugas sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 2, ATKP Surabaya m enyelenggarakan fungsi:

a.pen yusun an rencana dan program ;
b.pelaksanaan dan pengem bangan pendidikan vokasi di bidang penerbangan;
c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada m asyarakat;
d.pelaksanaan pem eriksaan intern;
e.pengem bangan sistem penjam inan m utu;
f.pengelolaan adm inistrasi u m u m , kepegawaian, data dan teknologi inform asi kom unikasi;
g.pengelolaan adm inistrasi keuangan;
h.pengelolaan adm inistrasi akadem ik dan ketarunaaan;
i.pengelolaan perpustakaan, laboratorium , sim ulator, serta sarana dan prasarana lainnya;
j.pelaksanaan pengem bangan u sa h a dan kerja sam a;
k.pelaksanaan pem bangunan karakter;
l.pem binaan sivitas akadem ika dan h u bu n gan dengan lingkungannya; dan
m.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. 4

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)ATKP Surabaya, terdiri atas:
1. a.Direktur dan Pem bantu Direktur;
2. b.Senat;
3. c.Dewan Pengawas;
4. d.Satuan Pem eriksaan Intern;
5. e.Satuan Penjam inan Mutu;
6. f.Subbagian Akadem ik dan Ketarunaan;
7. g.Subbagian Keuangan;
8. h.Subbagian Um um dan Kepegawaian;
9. i.Divisi Pengem bangan U saha dan Kerja Sam a;
10. j.Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
11. k.Unit Pem binaan Mental, Moral dan Kesam aptaan;
12. l.Program Studi;
13. m.Unit Penunjang; dan
14. n.Kelom pok Jabatan Fungsional.
(2)Susun an Organisasi ATKP Surabaya sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), tercantum dalam bagan Lampiran yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Dalam m elaksanakan tugas sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 2, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pem bantu Direktur yang bertanggung ja w a b kepada Direktur. 5
(2)Pem bantu Direktur, terdiri atas:
1. a.Pem bantu Direktur Bidang Akadem ik dan Kerja Sam a yang selanjutnya disebu t Pem bantu Direktur i;
2. b.Pem bantu Direktur Bidang Keuangan, Um um Kepegawaian, Pengem bangan Usaha dan Kerja Sam a yang selanjutnya disebut Pem bantu Direktur II; dan
3. c.Pem bantu Direktur Ketarunaan dan Alum ni yang selanjutnya disebut Pem bantu Direktur III.

Pasal 6

(1)Pem bantu Direktur I sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 5 ayat (2) h u ru f a, m erupakan D osen yang diberi tugas tam bahan m em bantu Direktur dalam m em im pin pelaksanaan kegiatan adm inistrasi akadem ik, penelitian dan pengabdian kepada m asyarakat, penjam inan m utu serta pem binaan dosen dan tenaga kependidikan.
(2)Pem bantu Direktur II sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 5 ayat (2) h u ru f b, m erupakan D osen yang diberi tugas tam bahan m em bantu Direktur dalam m em im pin pelaksanaan kegiatan di bidang adm inistrasi keuangan, program , sum ber daya m anusia, adm inistrasi tata usaha, serta pengem bangan u sa h a dan kerja sama.
(3)Pem bantu Direktur III sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 5 ayat (2) h u ru f c, m erupakan D osen yang diberi tugas tam bahan m em bantu Direktur dalam m em im pin pelaksanaan kegiatan pem binaan adm inistrasi ketarunaan dan alum ni, serta pem bangu nan karakter.

Pasal 7

(1)Senat sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (1) h u ru f b, m erupakan u n su r pen yu su n kebijakan ATKP Surabaya.
(2)Dewan Pengawas sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (1) h u ru f c, m elakukan pengaw asan terhadap pengurusan BLU.
(3)Senat dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam statuta. 6

Pasal 8

(1)Satuan Pem eriksaan Intern sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (1) h u ru f d, m erupakan u n su r pem eriksa yang m enjalankan tugas pem eriksaan intern sesuai ketentuan peraturan perun dan g-u ndangan.
(2)Satuan Pemeriksaan Intern sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dipim pin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jaw ab kepada Direktur.
(3)Anggota Satuan Pem eriksaan Intern m erupakan pegawai yang diberi tugas u n tu k m elaksanakan pem eriksaan intern sesuai ketentuan peraturan peru n dan g-u n dan gan .
(4)Satuan Pem eriksaan Intern diatur lebih lanjut dalam statuta.

Pasal 9

(1)Satuan Penjam inan M utu sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (1) h u ru f e, m erupakan u n su r penjam in m utu di bidang dokum entasi, pem eliharaan, dan pengendalian sistem penjam inan m utu internal.
(2)Satuan Penjam inan M utu sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dipim pin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jaw ab kepada Direktur.
(3)Anggota Satuan Penjam inan M utu m erupakan pegawai yang diberi tugas un tu k m elaksanakan dokum entasi, pem eliharaan, dan pengendalian sistem penjam inan m utu internal.
(4)Satuan Penjam inan M utu diatur lebih lanjut dalam statuta.

Pasal 10

(1)Subbagian Akadem ik dan Ketarunaan sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (1) h u ru f f, m erupakan u n su r pelaksana adm inistrasi di bidang akadem ik dan ketarunaan. 7
(2)Subbagian Akadem ik dan Ketarunaan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dipim pin oleh Kepala yang berada di baw ah dan bertanggung jaw ab kepada Direktur, dan sehari-hari dibina oleh Pem bantu Direktur I dalam hal adm inistrasi akadem ik, dan Pem bantu Direktur III dalam hal adm inistrasi ketarunaan.

Pasal 11

S ubbagian Akadem ik dan Ketarunaan m em punyai tugas m elakukan u rusan adm inistrasi akadem ik dan ketarunaan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

14.Peraturan Menteri Perhubungan N om or PM 60 Tahun 2011 tentang Pedom an Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15.Peraturan Menteri Perhubungan N om or PM 23 Tahun 2012 tentang Pedom an Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kem enterian Perhubungan Yang M enetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nom or P E R /0 2 / M .PAN /1 /2 0 0 7 tentang Pedom an Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang m enerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um um ;
17.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nom or P E R /1 8 /M .P A N /1 1 /2 0 0 8 tentang Pedom an Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lem baga Pem erintah Non Kementerian;
18.K eputusan Menteri Keuangan Nomor 101/K M K .0 5 /2 0 1 1 tentang Penetapan ATKP Surabaya pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang M enerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reform asi Birokrasi Nom or B /3 5 9 0 /M .P A N - R B /0 9 /2 0 1 4 tanggal 26 Septem ber 20 14; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Akadem i Teknik dan Keselam atan Penerbangan Surabaya yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut ATKP Surabaya m erupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jaw ab kepada Kepala Badan Pengem bangan Sum ber Daya M anusia Perhubungan. 3
(2)Pem binaan ATKP Surabaya, secara akadem ik dilakukan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sedangkan pem binaan adm inistrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Perhubungan.
(3)ATKP Surabaya sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dipim pin oleh Direktur.

Pasal 2

ATKP Surabaya sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 1, m em punyai tugas m enyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang penerbangan.

Pasal 3

Dalam m elaksanakan tugas sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 2, ATKP Surabaya m enyelenggarakan fungsi:

a.pen yusun an rencana dan program ;
b.pelaksanaan dan pengem bangan pendidikan vokasi di bidang penerbangan;
c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada m asyarakat;
d.pelaksanaan pem eriksaan intern;
e.pengem bangan sistem penjam inan m utu;
f.pengelolaan adm inistrasi u m u m , kepegawaian, data dan teknologi inform asi kom unikasi;
g.pengelolaan adm inistrasi keuangan;
h.pengelolaan adm inistrasi akadem ik dan ketarunaaan;
i.pengelolaan perpustakaan, laboratorium , sim ulator, serta sarana dan prasarana lainnya;
j.pelaksanaan pengem bangan u sa h a dan kerja sam a;
k.pelaksanaan pem bangunan karakter;
l.pem binaan sivitas akadem ika dan h u bu n gan dengan lingkungannya; dan
m.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. 4

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)ATKP Surabaya, terdiri atas:
1. a.Direktur dan Pem bantu Direktur;
2. b.Senat;
3. c.Dewan Pengawas;
4. d.Satuan Pem eriksaan Intern;
5. e.Satuan Penjam inan Mutu;
6. f.Subbagian Akadem ik dan Ketarunaan;
7. g.Subbagian Keuangan;
8. h.Subbagian Um um dan Kepegawaian;
9. i.Divisi Pengem bangan U saha dan Kerja Sam a;
10. j.Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
11. k.Unit Pem binaan Mental, Moral dan Kesam aptaan;
12. l.Program Studi;
13. m.Unit Penunjang; dan
14. n.Kelom pok Jabatan Fungsional.
(2)Susun an Organisasi ATKP Surabaya sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), tercantum dalam bagan Lampiran yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Dalam m elaksanakan tugas sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 2, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pem bantu Direktur yang bertanggung ja w a b kepada Direktur. 5
(2)Pem bantu Direktur, terdiri atas:
1. a.Pem bantu Direktur Bidang Akadem ik dan Kerja Sam a yang selanjutnya disebu t Pem bantu Direktur i;
2. b.Pem bantu Direktur Bidang Keuangan, Um um Kepegawaian, Pengem bangan Usaha dan Kerja Sam a yang selanjutnya disebut Pem bantu Direktur II; dan
3. c.Pem bantu Direktur Ketarunaan dan Alum ni yang selanjutnya disebut Pem bantu Direktur III.

Pasal 6

(1)Pem bantu Direktur I sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 5 ayat (2) h u ru f a, m erupakan D osen yang diberi tugas tam bahan m em bantu Direktur dalam m em im pin pelaksanaan kegiatan adm inistrasi akadem ik, penelitian dan pengabdian kepada m asyarakat, penjam inan m utu serta pem binaan dosen dan tenaga kependidikan.
(2)Pem bantu Direktur II sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 5 ayat (2) h u ru f b, m erupakan D osen yang diberi tugas tam bahan m em bantu Direktur dalam m em im pin pelaksanaan kegiatan di bidang adm inistrasi keuangan, program , sum ber daya m anusia, adm inistrasi tata usaha, serta pengem bangan u sa h a dan kerja sama.
(3)Pem bantu Direktur III sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 5 ayat (2) h u ru f c, m erupakan D osen yang diberi tugas tam bahan m em bantu Direktur dalam m em im pin pelaksanaan kegiatan pem binaan adm inistrasi ketarunaan dan alum ni, serta pem bangu nan karakter.

Pasal 7

(1)Senat sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (1) h u ru f b, m erupakan u n su r pen yu su n kebijakan ATKP Surabaya.
(2)Dewan Pengawas sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (1) h u ru f c, m elakukan pengaw asan terhadap pengurusan BLU.
(3)Senat dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam statuta. 6

Pasal 8

(1)Satuan Pem eriksaan Intern sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (1) h u ru f d, m erupakan u n su r pem eriksa yang m enjalankan tugas pem eriksaan intern sesuai ketentuan peraturan perun dan g-u ndangan.
(2)Satuan Pemeriksaan Intern sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dipim pin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jaw ab kepada Direktur.
(3)Anggota Satuan Pem eriksaan Intern m erupakan pegawai yang diberi tugas u n tu k m elaksanakan pem eriksaan intern sesuai ketentuan peraturan peru n dan g-u n dan gan .
(4)Satuan Pem eriksaan Intern diatur lebih lanjut dalam statuta.

Pasal 9

(1)Satuan Penjam inan M utu sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (1) h u ru f e, m erupakan u n su r penjam in m utu di bidang dokum entasi, pem eliharaan, dan pengendalian sistem penjam inan m utu internal.
(2)Satuan Penjam inan M utu sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dipim pin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jaw ab kepada Direktur.
(3)Anggota Satuan Penjam inan M utu m erupakan pegawai yang diberi tugas un tu k m elaksanakan dokum entasi, pem eliharaan, dan pengendalian sistem penjam inan m utu internal.
(4)Satuan Penjam inan M utu diatur lebih lanjut dalam statuta.

Pasal 10

(1)Subbagian Akadem ik dan Ketarunaan sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (1) h u ru f f, m erupakan u n su r pelaksana adm inistrasi di bidang akadem ik dan ketarunaan. 7
(2)Subbagian Akadem ik dan Ketarunaan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dipim pin oleh Kepala yang berada di baw ah dan bertanggung jaw ab kepada Direktur, dan sehari-hari dibina oleh Pem bantu Direktur I dalam hal adm inistrasi akadem ik, dan Pem bantu Direktur III dalam hal adm inistrasi ketarunaan.

Pasal 11

S ubbagian Akadem ik dan Ketarunaan m em punyai tugas m elakukan u rusan adm inistrasi akadem ik dan ketarunaan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 33 Tahun 2018