Subdirektorat Bimbingan Pengusahaan terdiri atas:
a.Seksi Program Kepengusahaan; dan
b.Seksi Operasi Kepengusahaan.
transportasi darat;
c.penyiapan bahan penyusunan norma, stan dar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan operasi pengusahaan prasarana transportasi darat;
d.penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang program dan operasi pengusahaan prasarana transportasi darat; dan
e.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan prasarana transportasi darat.
kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.
f.keuangan,usaha,tata pe1abuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut; dan pelaksanaan urusan program pembangunan fasilitas pelabuhan,pengembangandan perencanaan perancangan dan
a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut;
c.penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut;
d.penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut;
e.penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha terbuka atau terminal khusus untuk peralatan penetapan pelabuhan, sertifikasi tarif jasa kepelabuhanan, operasional pelabuhan, pelabuhan pengoperasran dan kinerja pelayanan peningkatan kemampuan pelayanan jasa pelabuhan, Pasa1332 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, serta Bimbingan Kepengusahaan menye1enggarakan fungsi:
a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pasa1331 Subdirektorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, serta Bimbingan Kepengusahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut.
4.Ketentuan Pasal 331 dan Pasal 334 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan;
c.Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi;
d.Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal;
e.Subdirektorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, serta Bimbingan Kepengusahaan; dan
f.Subbagian Tata Usaha.
Programdan Pengembangan Pelabuhan;
b.Subdirektorat Perancangan PerencanaandanTatanana. Subdirektorat Pasa1314 Direktorat Kepelabuhanan terdiri atas:
operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pelabuhan, tarif jasa kepe1abuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP), pe1ayanan jasa dan Usaha Pelabuhan, penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, penyiapan persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuharr/ terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaan/ pemanfaatan fasilitas pelabuhan serta penympan bahan dan pelaporan data-inforrnasi pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut;
c.penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kemampuan pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan pengoperasian dan kinerja pelayanan peningkatan kemampuan pelayanan jasa pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan (BUP), pelayanan jasa dan Usaha Pelabuhan, penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pe1abuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, penyiapan persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuharr/ terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaanj pemanfaatan fasilitas pelabuhan, penyiapan bahan dan pelaporan data-inforrnasi pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut;
b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, penyiapan persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhau/ terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaan / pemanfaatan fasilitas pelabuhan serta penYlapan bahan dan pelaporan data-informasi pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut; dan
e.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kemampuan pengoperasran dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pe1abuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP), pelayanan jasa dan DaerahbataspenetapanPelabuhan,Usaha (BUP), pelayanan jasa dan Usaha Pelabuhan, penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, penyiapan persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan Iterminal, kerj asama kepelabuhanan dalam pengelolaanj'pemanfaatan fasilitas pelabuhan serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut;
d.penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervtsi di bidang peningkatan kemampuan pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP), pelayanan jasa dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Kepengusahaan UsahaPerairan,Tanah, Bimbingan Guna dan Seksi Tata Kepelabuhanan
(2)pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP),serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pelayanan jasa dan tarif pelabuhan.
peralatan penetapan pelabuhan, sertifikasi tarif jasa kepelabuhanan, operasional pelabuhan, kinerja pelayananpelayanan jasa pelabuhan, Pasa1334
(1)Seksi Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan mernpunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kemampuan pengoperasian dan Pasa1333 Subdirektorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, serta Bimbingan Kepengusahaan terdiri atas:
a.Seksi Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan; dan
b.Seksi Tata Guna Tanah, Perairan, Usaha Kepelabuhanan dan Bimbingan Kepengusahaan.
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, penyiapan persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhanj terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaanj pemanfaatan fasilitas pelabuhan serta penyiapan bahan dan pelaporan data-inforrnasi pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi laut. DaerahbataspenetapanPelabuhan,Usaha Pasa1460 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Direktorat Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:
a.penYIapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi udara;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi udara;
5.Ketentuan Pasal 460 sampai dengan Pasal 461 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
fasilitas pelabuhan, serta penyiapan bahan dan pelaporan data informasi tat a guna tanah, perairan dan usaha kepelabuhanan, serta bimbingan program dan operasi kepengusahaan prasarana transportasi laut. pelabuhany terminal, kerjasama dalam pengelolaarr/pemanfaatan pengoperasian kepelabuhanan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, persetujuan pembangunan, pengembangan dan
6.Ketentuan Pasal 478 dan Pasal 481 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasa1461 Direktorat Bandar Udara terdiri atas:
a.Subdirektorat Standardisasi Bandar Udara;
b.Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan;
c.Subdirektorat Prasarana Bandar Udara;
d.Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara;
e.Subdirektorat Penyelenggaraan, Pelayanan, dan Pengusahaan Bandar Udara; dan
f.Subbagian Tata Usaha.
c.penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi udara;
d.penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisidi bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi udara;
e.penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, penye1enggaraan dan pelayanan bandar udara, serta bimbingan kepengusahaan prasarana transportasi udara; dan
f.penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.
Pasa1479 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1478, Subdirektorat Penyelenggaraan, Pelayanan, dan Pengusahaan Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan, pelayanan bandar udara dan kerja sarna di bandar udara, kualitas pelayanan publik bandar udara, dan bimbingan kepengusahaan bandar udara;
b.penyiapan bahan pe1aksanaan kebijakan di bidang pengawasan pelayanan bandar udara dan kerja sarna di bandar udara, kualitas pelayanan publik bandar udara, dan bimbingan kepengusahaan bandar udara;
c.penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan pelayanan bandar udara dan kerja sarna di bandar 'udara, kualitas pelayanan publik bandar udara, dan bimbingan kepengusahaan bandar udara;
d.penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan pelayanan bandar udara dan kerja sarna di bandar udara, kualitas pelayanan publik bandar udara, dan bimbingan kepengusahaan bandar udara; dan
e.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang, pengawasan pelayanan bandar udara dan kerja sarna di bandar udara, kualitas pelayanan publik bandar udara, dan bimbingan kepengusahaan bandar udara.
Pengusahaan Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan dan bimbingan kepengusahaan bandar udara, serta pelayanan bandar udara. danPelayanan, Pasa1478 Penyelenggaraan,Subdirektorat Pasal II Peraturan Menteri In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
7.Bagan susunan organisasi:
a.Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
b.Direktorat Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
c.Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
diubah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Menteri ini. Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan bandar udara, kerja sarna di bandar udara,serta bimbingan program dan operasi kepengusahaan bandar udara.
(2)Seksi Pelayanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pe1aporan di bidang pelayanan bandar udara dan kualitas pelayanan bandar udara.
Pasa1480 Subdirektorat Penyelenggaraan, Pelayanan, dan Pengusahaan Bandar Udara terdiri atas:
a.Seksi Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara; dan
b.Seksi Pelayanan Bandar Udara.
Pasa1481
(1)Seksi Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar SRILESTARlRAH YU Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 816 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2017 BUDI KARYASUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2017 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTORAT KEPELABUHANAN, DAN DIREKTORAT BAN DAR UDARA LAMPlRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 44 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 86 TAHUN 2016 EKSl OPERASlPENGUSAHAAN{SI PROGRAMPENGUSAHAANDlREKTORATN KEPENmJSAHM"N DIREKTORATPRASARANA PERHUBUNGANDARAT SUBBAGIANTATA USAHA I I I SUBDIREKTORAT TERMINAL SUBDIREKTORAT PRASARANA SUBDIREKTORAT SUBDiREKTORAT SUB ANGKUTAN JALAl" .T TATANAN SUBDIREKTORAT SUBDJREKTORAT PENYELENee .. \R.. .... :'>.N, STANDARlS.~SI KEB/I.ND,>cRUDAR.."-"'__"1 PR..~SARi;'N.'I. PERALATAN DAN PELhYANAN. DAN RANl")AR IIl")ARA nAN' l.TNtTK[ JNC";'AN R.">NIIARl1nAR." rrTll.1TAS RANl")ARI Jl")ARA 'PF.NGIISA HAANRANDARllDARA I I I I I SEKSI STANDARDISASI SEKSI BIMBINCiAN SEK.SI BI1\1BI:-';-G~l\N pE[(SI PEI\'YELENCGARA. ... i' DAN !:<t::!<TI!'l!,-"!;1 SEKSITATA TI:,;KNl~ }J'1:::N(_;I::,'LOLAAN -rEKN1S l't:;NG-~LOLA}\_N - OPER..-\Sl f- BANDAR UDARA - PRASAR... NA B.A.ND.-\R ..... PER... L'cTAi'1DAN -- DAN PENCUSAHA.... N B:\NDAR UDiIR.'\ UDARt\ PTlLlTAS R"u."'D,'\R UD,"R BANDAR UDARt\ ~I:,;K~I SJANUARUl~.'\!:;t SJ:;KSJ T."-TA SEKSI VERIFlKASI Sl::K.Sl SIo:l<l'IHKASI - DAN SERTIFIK.... SI ....... LINCKUNG.'L1\l DAN - PR-\SARA.NA .... PERALATAN - SEKSI PELAy.'U'l.. '.. N TEKNISI K. .... WASAN DAN UTILlT AS BANDAR UDARA. O.... NDAR UDARi\ Diu"DAR UDARi\ BAND.IIR UD,\R..\ DANDAR UDARA r- KELOMPOK r- r- JABATAN r- r- FUNGSION:\1. r-