DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015

Nomor: 189
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 940

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 8);

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 75); Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/3532/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 5 November 2015;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksesabilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di daerah;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
e.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
f.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
g.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
h.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dan
i.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Perhubungan terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
c.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
d.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
e.Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
f.Inspektorat Jenderal;
g.Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
h.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
i.Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan;
j.Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
k.Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan;
l.Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan;
m.Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan; dan
n.Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian dan Organisasi;
c.Biro Keuangan dan Perlengkapan;
d.Biro Hukum;
e.Biro Kerja Sama;
f.Biro Umum; dan
g.Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan.

Isi peraturan

Teks940PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 8);

Mengingat

2.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 75); Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/3532/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 5 November 2015;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksesabilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di daerah;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
e.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
f.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
g.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
h.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dan
i.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Perhubungan terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
c.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
d.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
e.Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
f.Inspektorat Jenderal;
g.Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
h.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
i.Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan;
j.Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
k.Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan;
l.Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan;
m.Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan; dan
n.Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian dan Organisasi;
c.Biro Keuangan dan Perlengkapan;
d.Biro Hukum;
e.Biro Kerja Sama;
f.Biro Umum; dan
g.Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 97 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 97 Tahun 2016