Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015
- Nomor
- 189
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 940
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 8);
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/3532/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 5 November 2015;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
BAB I
Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
dan
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
Kementerian Perhubungan terdiri atas:
BAB III SEKRETARIAT JENDERAL Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB III
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Sekretariat Jenderal terdiri atas:
Bagian Ketiga Biro Perencanaan
Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)