DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2016

Nomor: 86
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Juli 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Republik S- Indonesia Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 75);
3.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran;
4.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Tranportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengeola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63); Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/2287/M.PAN-RB/06/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 9
1.Ketentuan Pasal 460, dan Pasal 461 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Direktorat Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara;
c.penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara;
d.penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara;
e.penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara; dan
f.penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 461

Direktorat Bandar Udara terdiri atas:

a.Subdirektorat Standardisasi Bandar Udara;
b.Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan;
c.Subdirektorat Prasarana Bandar Udara;
d.Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara;
e.Subdirektorat Penyelenggaraan dan Pelayanan Bandar Udara; dan
f.Subbagian Tata Usaha.
1. 2.Ketentuan Pasal 478 sampai dengan Pasal 481 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 478

Subdirektorat Penyelenggaraan dan Pelayanan Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Subdirektorat Penyelenggaraan dan Pelayanan Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang, pengawasan penyelenggaraan, pelayanan bandar udara dan kerja sama di bandar udara serta kualitas pelayanan publik bandar udara;
b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang, pengawasan penyelenggaraan, pelayanan bandar udara dan kerja sama di bandar udara serta kualitas pelayanan publik bandar udara;
c.penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang, pengawasan penyelenggaraan, pelayanan bandar udara dan kerja sama di bandar udara serta kualitas pelayanan publik bandar udara;
d.penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang, pengawasan penyelenggaraan, pelayanan bandar udara dan kerja sama di bandar udara serta kualitas pelayanan publik bandar udara; dan
e.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang, pengawasan penyelenggaraan, pelayanan bandar udara dan kerja sama di bandar udara serta kualitas pelayanan publik bandar udara.

Pasal 480

SubdirektoratPenyelenggaraan dan Pelayanan Bandar Udara terdiri atas:

a.Seksi Penyelenggaraan Bandar Udara; dan
b.Seksi Pelayanan Bandar Udara.

Pasal 481

(1)Seksi Penyelenggaraan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan bandar udara dan kerja sama dibandar udara.
(2)Seksi Pelayanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan bandar udara dan kualitas pelayanan bandar udara.

3.Ketentuan Pasal 689 dan Pasal 690 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 689

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 690

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
b.pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
c.pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,dan Bekasi;
d.pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
e.pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
f.pelaksanaan reviu laporan keuangan Kementerian Perhubungan.
1. 4.Ketentuan Pasal 697 dan Pasal 698 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 697

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Pasal 698

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 697, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
b.pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
c.pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Lautdi Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
d.pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
e.pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
1. 5.KetentuanPasal 701 dan Pasal 702 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Republik S- Indonesia Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 75);
3.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran;
4.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Tranportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengeola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63); Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/2287/M.PAN-RB/06/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 9
1.Ketentuan Pasal 460, dan Pasal 461 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Direktorat Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara;
b.penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara;
c.penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara;
d.penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara;
e.penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara; dan
f.penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 461

Direktorat Bandar Udara terdiri atas:

a.Subdirektorat Standardisasi Bandar Udara;
b.Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan;
c.Subdirektorat Prasarana Bandar Udara;
d.Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara;
e.Subdirektorat Penyelenggaraan dan Pelayanan Bandar Udara; dan
f.Subbagian Tata Usaha.
1. 2.Ketentuan Pasal 478 sampai dengan Pasal 481 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 478

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Subdirektorat Penyelenggaraan dan Pelayanan Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang, pengawasan penyelenggaraan, pelayanan bandar udara dan kerja sama di bandar udara serta kualitas pelayanan publik bandar udara;
b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang, pengawasan penyelenggaraan, pelayanan bandar udara dan kerja sama di bandar udara serta kualitas pelayanan publik bandar udara;
c.penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang, pengawasan penyelenggaraan, pelayanan bandar udara dan kerja sama di bandar udara serta kualitas pelayanan publik bandar udara;
d.penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang, pengawasan penyelenggaraan, pelayanan bandar udara dan kerja sama di bandar udara serta kualitas pelayanan publik bandar udara; dan
e.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang, pengawasan penyelenggaraan, pelayanan bandar udara dan kerja sama di bandar udara serta kualitas pelayanan publik bandar udara.

Pasal 480

SubdirektoratPenyelenggaraan dan Pelayanan Bandar Udara terdiri atas:

a.Seksi Penyelenggaraan Bandar Udara; dan
b.Seksi Pelayanan Bandar Udara.

Pasal 481

(1)Seksi Penyelenggaraan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan bandar udara dan kerja sama dibandar udara.
(2)Seksi Pelayanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan bandar udara dan kualitas pelayanan bandar udara.

3.Ketentuan Pasal 689 dan Pasal 690 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 689

Pasal 690

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
b.pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
c.pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,dan Bekasi;
d.pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
e.pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Mahkamah Pelayaran, Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, serta Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
f.pelaksanaan reviu laporan keuangan Kementerian Perhubungan.
1. 4.Ketentuan Pasal 697 dan Pasal 698 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 697

Pasal 698

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 697, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
b.pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
c.pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Lautdi Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
d.pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
e.pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
1. 5.KetentuanPasal 701 dan Pasal 702 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 460

Pasal 461

Pasal 478

Pasal 479

Pasal 480

Pasal 481

Pasal 689

Pasal 690

Pasal 697

Pasal 698

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 143 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 460

Pasal 461

Pasal 478

Pasal 479

Pasal 480

Pasal 481

Pasal 689

Pasal 690

Pasal 697

Pasal 698

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 143 Tahun 2016