Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021
- Nomor
- 50
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 106
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2021, No.692
2021, No.692
BAB II PENYELENGGARA KEGIATAN DI PELABUHAN LAUT YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN LAUT Bagian Kesatu Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan
BAB II
Fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
2021, No.692
dan
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan. Paragraf 3 Unit Penyelenggara Pelabuhan
Paragraf 4 Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pelabuhan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Gubernur (Pergub)