Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015
- Nomor
- 51
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 122
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2
3
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT.
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
4
5
6
BAB II PENYELENGGARA KEGIATAN DI PELABUHAN LAUT YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN LAUT Bagian Kesatu Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan
BAB II
7
Fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8 Paragraf 1 Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab: 9
dan
Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7, Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan. Paragraf 2 Unit Penyelenggara Pelabuhan
10
11
Paragraf 3 Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pelabuhan
12 Penyediaan lahan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai kebutuhan operasional pelabuhan dan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen