Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016
- Nomor
- 146
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 146 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT MENTERIPERHUBUNGAN
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; Mengingat
403);
1012);
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311), diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2015 TENTANGPENYELENGGARAAN PELABUHANLAUT. Menetapkan
pemohon.
dokumen perrnohonan untuk dilengkapi oleh mengembalikan Kepala BKPM Jenderal kepada
Pasa186
Pasa132 Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) dan telah memperoleh konsesi dad Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala setiap bulan kepada Direktur JenderaL
mobilitas orang, barang, dan kendaraan dari dan ke luar negeri; yang mengakibatkan meningkatnyadaerah perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
keselamatan pelayaran di pelabuhan;
a) syah bandar; b) karantina; c) bea dan cukai; dan d) imigrasi; dan gubenur,dari1. rekomendasi bupati/walikota;
Pasal II Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
SRILESTARIRAHA U Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 Salin an sesuai dengan aslinya ~AJROfUKUM' BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1867 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2016 BUDI KARYASUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya,
JAKARTA di Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kepada Permohonan Se bagai Badan Usaha Pelabuhan PT.... ......... , . PELABUHAN LAUT PENYELENGGARAANTENTANG2015 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 146 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN Nomor Larnpiran Perihal CONTOH 1 Tembusan Yth.:
Pemohon
KEPALABADANKOORDINASI PENANAMANMODAL
a . b . c . d . e . di Yth. Direktur PT .... KepadaKelengkapan Persyaratan Permohonan Sebagai Badan Usaha Pelabuhan PT.... ...... , Tembusan Yth.:
Nomor Lampiran Perihal CONTOH 2 DIREKTURJENDERAL PERHUBUNGANLAUT
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, dapat direkomendasikan kepada PT.... untuk penerbitan izin usaha Badan Usaha Pelabuhan.
. , a , b.
JAKARTA di Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal KepadaRekomendasi Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan ........ , .
Tembusan: Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal CONTOH3a PT....a. nama perusahaan
PERTAMA Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. ... SEBAGAI BADAN USAHA PELABUHAN. MEMUTUSKAN: ..., ..., . ... ,1. 2. 3.
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT.... SEBAGAI BADAN USAHA PELABUHAN TENTANG NOMOR ..... TAHUN .... ' Mengingat Menimbang BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CONTOH 3b Izin usaha Badan Usaha Pelabuhan PT.... , dicabut apabila pemegang izm usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Diktum KETIGA. Badan Usaha yang telah memiliki penetapan sebagai Badan Usaha Pelabuhan, dalam melakukan kegiatan usaha di pelabuhan harus berdasarkan pada konsesi yang diberikan oleh Otoritas Pelabuhan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Izin usaha PT.... sebagai Badan Usaha Pelabuhan berlaku selama 5 (lima) tahun. PI'.... sebagai Badan Usaha Pe1abuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melakukan kegiatan pengusahaan untuk lebih dari 1 (satu) terminal. Dalam melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PT. diwajibkan:
PI'.... sebagai Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan, meliputi:
KETUJUH KEENAM KELIMA KEEMPAT KETIGA KEDUA
SALINANKeputusan ini disampaikan kepada: a.n MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALABADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL DEPUTI BIDANG PELAYANANPENANAMANMODAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Laut melakukan teknis terhadap Direktur Jenderal Perhubungan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak mendapatkan konsesi pengusahaan pelabuhan atau mengelola jasa kepelabuhanan maka izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku. KESEPULUH KESEMBILAN KEDELAPAN
a) syah bandar; b) karantina; c) bea dan cukai; dan d) imigrasi; dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, bersama ini Penyelenggara Pelabuhan ... mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negen. JAKARTA di Yth. Menteri Perhubungan cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut KepadaPermohonan Penetapan Pelabuhan yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri Jakarta, Nomor Lampiran Perihal CONTOH13 SRI LESTARI RAHAY Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya ~ALA JtRO UKUM, BUDI KARYASUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Tembusan Yth.:
Pemohon
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)