Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2015
- Nomor
- 69
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 41
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan .Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat .Jenderal Perhubungan Laut;
Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PETUNJUK PELAKSANAANJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG NOMOR PM 69 TAHUN 2015 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERIPERHUBUNGAN
!,..,..",,',••••\' """."""' •••~••-'
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANJENIS DAN TARIF ATASJENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADADIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGANLAUT. MEMUTUSKAN: Menetapkan :
Selain Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa kepelabuhanan meliputi hasil konsesi danJatau kompensasi atas pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan. Pasa14 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
Pasa13 Bagian Kedua Jasa Kepelabuhanan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal terdiri atas:
Pasa12 BAB II JENIS PENERIMAANNEGARABUKANPAJAK YANGBERLAKUPADADIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGANLAUT Perhubungan Laut. JenderalDirekturadalahJenderal45. Direktur
Tarif jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 meliputi:
a) kapal angkutan laut luar negeri; b) kapal angkutan laut dalam negeri; c) kapal pelayaran rakyatjkapal perintis; dan d) kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan: 1) kapal angkutan laut dalam negeri; dan 2) kapal pelayaran rakyatjkapal perintis.
a) kapal angkutan laut luar negeri; b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan c) kapal pelayaran rakyatjkapal perintis.
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
Pasa16 Pasal 5 (seribu Gross sampai dengan Tonnage); dan b) tambahan di atas 1000 GT Tonnage). sampai dengan Tonnage); dan b) tambahan di atas 1000 GT (seribu Gross Tonnage). kapal angkutan laut dalam negeri meliputi kelas I, kelas II, dan kelas III: a) ukuran 500 GT (lima ratus Gross Tonnage) 1000 GT (seribu Gross 2.
a) ukuran 500 GT (lima ratus Gross Tonnage) 1000 GT (seribu Gross Tonnage). Gross sampai dengan Tonnage); dan b) tambahan di atas 1000 GT (seribu
a) ukuran 500 GT (lima ratus Gross Tonnage) sampai dengan 1000 GT (seribu Gross Tonnage); dan b) tambahan di atas 1000 GT (seribu Gross Tonnage).
a) ukuran 500 GT (lima ratus Gross Tonnage) 1000 GT (seribu Gross Tarif jasa pemanduan di pelabuhan umurn, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 dikelompokkan dalam:
a) ukuran 500 GT (lima ratus Gross Tonnage) sampai dengan 1000 GT (seribu Gross Tonnage); dan b) tambahan di atas 1000 GT (seribu Gross Tonnage).
a) ukuran 500 GT (lima ratus Gross Tonnage) sampai dengan 1000 GT (seribu Gross Tonnage); dan b) tambahan di atas 1000 GT (seribu Gross Tonnage).
BAB II
Tarif jasa tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 5 meliputi:
a) kapal angkutan laut luar negeri; b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan c) kapal pelayaran rakyatjkapal perintis.
a) kapal angkutan laut luar negeri; b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan c) kapal pelayaran rakyatjkapal perintis.
Kontribusi jasa pemanduan dan penundaan yang dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4 merupakan prosentase dari pendapatan yang diterima dari kegiatan pemanduan dan penundaan. Pasa19 Tarif jasa penundaan di pelabuhan umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 dikelompokkan dalam:
Pasa18 Tarif jasa penumpukan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasa15 huruf b angka 2, meliputi:
Tarif jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 berupa barang yang dibongkar j dimuat melalui pelabuhan umum meliputi:
a) kapal angkutan laut luar negeri; b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan c) kapal pelayaran rakyatjkapal perintis.
a) kapal angkutan laut luar negeri; b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan c) kapal pelayaran rakyatjkapal perintis.
a) kapal angkutan laut Iuar negeri; b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan c) kapal pelayaran rakyatjkapal perintis.
a) kapal angkutan laut luar negeri; b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan c) kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis. Tarif penggunaan sarana alat bongkar muat yang dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 meliputi:
a) sampai dengan 2 (dua) ton; b) lebih dari 2 (dua) ton sampai dengan 3 (tiga) ton; c) lebih dari 3 (tiga) ton sampai dengan 6 (enam) ton; d) lebih dari 6 (enam) ton sampai dengan 7 (tujuh) ton; e) lebih dari 7 (tujuh) ton sampai dengan 10 (sepuluh) ton; dan f) lebih dari 10 (sepuluh) ton.
a) sampai dengan 3 (tiga) ton; b) lebih dari 3 (tiga) ton sampai dengan 7 (tujuh) ton; c) lebih dari 7 (tujuh) ton sampai dengan 15 (lima belas) ton; d) lebih dari 15 (lima belas) ton sampai dengan 25 (dua puluh lima) ton; dan e) lebih dari 25 (dua puluh lima) ton.
a) sampai dengan 60 (enam puluh) PKjHP; dan b) lebih dari 60 (enam puluh) PKjHP.
Tarif jasa kegiatan alih muat antar kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 merupakan jasa kegiatan alih muat muatan kapal (ship to ship) tanpa melalui dermaga di dalam danjatau di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dan di wilayah perairan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berfungsi sebagai pelabuhan.
a) kosong; dan b) isi.
a) kosong; dan b) lsi.
a) kosong; dan b) isi.
Pasal 19 Tarif pas kendaraan (termasuk uang parkir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 4 meliputi:
Tarif pelayanan terminal penumpang kapal laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2 meliputi:
Tarif pas orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3 meliputi:
Tarif penggunaan sarana alat bongkar muat yang bukan dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2 merupakan prosentase dari pendapatan kegiatan jasa penggunaan sarana alat bongkar muat.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)