Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2016
- Nomor
- 77
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 61
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tenting Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat . Jenderal Perhubungan Laut; Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 77 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT MENTERIPERHUBUNGAN
tentang Negara
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI PERHUBUNGANTENTANG PETUNJUK PELAKSANAANJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGANLAUT. Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
Menetapkan pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
penempatan kapal yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur dengan menyebutkan pelabuhan singgah.
menyebutkandenganteratur dengan berjadwal pelabuhan singgah.
Bagian Kedua Jasa Kepelabuhanan Pasal 2 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal terdiri atas:
BAB II JENIS PENERIMAANNEGARABUKANPAJAKYANG BERLAKUPADADIREKTORATJENDERAL PERHUBUNGANLAUT
Pasa16 Penerimaan Negara Bukan Pajak berituk lainnya atas kegiatan pengusahaan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh Penyelenggara Pelabuhan yang besarannya sesuai dengan nilai yang tercantum dalam perjanjian kerjasama. Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian.
(concession fee)
BAB II
Selain Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa kepelabuhanan meliputi hasil konsesi danj atau bentuk lainnya atas kegiatan pengusahaan di pelabuhan.
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
dan
Jenis jasa pemanduan di pelabuhan umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Unit Penye1enggara Pelabuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2 dikelompokkan dalam:
Jenis jasa labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1 meliputi:
a) kapal angkutan laut luar negeri; b) kapal angkutan laut dalam negeri; c) kapal pelayaran rakyatjkapal perintis; dan d) kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan: 1) kapal angkutan laut dalam negeri; dan 2) kapal pelayaran rakyatjkapal perintis.
a) kapal angkutan laut luar negeri; b) kapal angkutan laut dalam negeri; dan c) kapal pelayaran rakyatjkapal perintis.
1000 GT (Seribu Grossb) tambahan di atas Tonnage). Tonnage).
a) ukuran 500 GT (lima ratus Gross Tonnage) sampai dengan 1000 GT (Seribu Gross Tonnage); dan a) ukuran 500 GT (lima ratus Gross Tonnage) sampai dengan 1000 GT (Seribu Gross Tonnage); dan b) tambahan di atas 1000 GT (Seribu Gross
1000 GT (Seribu Grossb) tambahan di atas Tonnage).
Tonnage).
a) ukuran 500 GT (lima ratus Gross Tonnage) sampai dengan 1000 GT (Seribu Gross Tonnage); dan 1000 GT (Seribu Gross
a) ukuran 500 GT (lima ratus Gross Tonnage) sampai dengan 1000 GT (Seribu Gross Tonnage); dan b) tambahan di atas Pasal 10 Jenis jasa penundaan di pelabuhan umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3 dikelompokkan dalam:
a) ukuran 500 GT (lima ratus Gross Tonnage) sampai dengan 1000 GT (Seribu Gross Tonnage); dan b) tambahan di atas 1000 GT (Seribu Gross Tonnage).
a) ukuran 500 GT (lima r'atus Gross Tonnage) sampai dengan 1000 GT (Seribu Gross Tonnage); dan b) tambahan di atas 1000 GT (Seribu Gross Tonnage).
Jenis jasa tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 6 meliputi: a, kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan:
a) kapal angkutan laut luar negeri, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III; b) kapal angkutan laut dalam negen, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III; dan c) kapal pelayaran rakyatjkapal perintis, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III.
Jenis jasa dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1 berupa:
a) barang kebutuhan pokok, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III; b) barang selain kebutuhan pokok, meliputi kelas I, kelas II dan ke1as III.
a) Tipe A, hewan khusus, yakni hewan yang perlu perlakuan dan penanganan secara khusus, sebagai contoh pengangkutan harimau hidup atau hewan buas lainnya, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III;
a) kapal angkutan laut luar negeri, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III; b) kapal angkutan laut dalam negeri, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III; dan c) kapal pelayaran rakyatJkapal perintis, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III.
a) kapal angkutan laut luar negeri, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III; dan b) kapal angkutan laut dalam negeri, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III.
Jenis jasa penumpukan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 3 meliputi:
Jenis jasa barang untuk kegiatan alih muat antar kapal di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja atau daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di wilayah perairan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berfungsi sebagai pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 meliputi:
b) Tipe B, hewan umum yang dikonsumsi, yakni hewan yang diperlakukan dan penanganan secara umum, sebagai contoh sapi, kambing, kerbau, ikan dan hewan ternak lainnya, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III; dan c) Tipe C, hewan jenis unggas, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III.
a) kosong, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III; dan b) isi, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III.
a) kosong, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III; dan b) isi, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III.
a) kosong, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III; dan b) isi, meliputi kelas I, kelas II dan kelas III.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)