Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2016
- Nomor
- 71
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 71 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI MENTERIPERHUBUNGAN
PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI. PERATURANATASKEDUA TENTANG MENTERI PERHUBUNGANMENTERIPERATURAN PERUBAHAN
MEMUTUSKAN: Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pernerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1639);
Menetapkan Pasal 21
Pelabuhan dengan pengelola terminal khusus. umum dan dioperasikan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
1) kelayakan teknis mengenai kemampuan fasilitas dermaga dan fasilitas penunjang lainnya di terminal khusus untuk memenuhi penggunaan terminal khusus melayani kepentingan umum; 2) kelayakan ekonomi yang berisi efisiensi penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum sementara; 3) kelayakan lingkungan hidup; 4) rencana kunjungan kapal dan volume bongkar muat di terminal khusus; 5) analisa jangka waktu penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum.
Pasa131
Pasal II Peraturan Menteri iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BABVA KETENTUANPERALIHAN SRILESTARIRAHAYU Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 1989032001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ~Jt_-l BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 965 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2016 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkansetiap orang mengetahuinya,Agar
PT yang dioperasikan berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor KP.... Tahun... tanggal... yang berlokasi di Desai Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaterr/Kota ..., Provinsi.... untuk sementara melayani kepentingan umum. Jakarta di Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perhubungan Laut Yth. KepadaPermohonan Izin Penggunaan Terminal Khusus PT Untuk Melayani Kepentingan Umum ......., . PERATURAN MENTEffi PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI ATASKEDUAPERUBAHANTENTANG LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2016 Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal CONTOH 10
Tembusan Yth: (Gubernur /Kepala Kantor KSOP /UPP ..) Pemohon,
DIREKTURJENDERAL PERHUBUNGANLAUT
c. . , . ,a. b.
Provinsi .. untuk melayani kepentingan umum, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara dikembalikan, dengan alas an sebagai berikut: di Kepentingan Umum Yth. KepadaPermohonan Izin Terminal Khusus Untuk Melayani Pengembalian Penggunaan PT ..., ..~ 2 , 3. Tembusan:
Tahun . Republik
Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Nomor ..... ); Mengingat C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna menjamin kepastian hukum dalam penggunaan untuk sementara Terminal Khusus .... PT..... untuk pelayanan umum, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus .... PT...... Untuk Melayani Kepentingan Umum;
PT. telah memenuhi persyaratan dari aspek teknis untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan umum yang bersifat semen tara;
Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT DI DESA/KELURAHAN , KECAMATAN , KABUPATEN/KOTA . PROVINSI.. ... , UNTUK MELAYANIKEPENTINGAN UMUM TENTANG NOMOR KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CONTOH 12 Tarif jasa kepelabuhanan pada Terminal Khusus ..... PT... selama digunakan untuk pelayanan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku pada Pelabuhan .... Penggunaan Terminal Khusus ..... PT....... untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran guna menjamin keselamatan, keamanan kelancaran dan ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan. Penggunaan Terminal Khusus ..... PT....... untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan berdasarkan kerjasama antara Penyelenggara Pelabuhan .... dengan PT....... Izin penggunaan Terminal Khusus PT....... untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMAberlaku selama 6 (enam) bulan. Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus PT . di Desa/Kelurahan .... , Kecamatan ... , Kabupaten/Kota , Provinsi... dan dioperasikan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor..... Tahun ...... tanggal. .., digunakan semen tara untuk melayani kepentingan umum berupa bongkar / muat hasil produksi.... di wilayah Kabupaten .... Provinsi ... PEMBERIAN IZIN PENGGUNAANSEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT... DI DESA/KELURAHAN... , KECAMATAN... , KABUPATEN/ KOTA... PROVINSL.... , UNTUK MELAYANI KEPENTINGANUMUM. PERHUBUNGAN TENTANGKEPUTUSAN MENTERI MEMUTUSKAN: 4 dst;
Tahun...... tentang..... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor. .... );
KELIMA KEEMPAT KETIGA KEDUA PERTAMA Menetapkan Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABIRO HUKUM, ~ ~. <,' IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN .. , . ,
3. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: MENTERIPERHUBUNGAN pada tanggal Ditetapkan di Jakarta Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KETUJUH Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penggunaan sementara Terminal Khusus PT. ... untuk melayani kepentingan umum. KEENAM
Membuka PDF…