Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2014
- Nomor
- 73
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI TENTANG NOMOR: PM 73 TAHUN 2014 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERIPERHUBUNGAN
Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 ten tang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, diubah sebagai berikut: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANMENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANGTERMINALKHUSUS DANTERMINALUNTUKKEPENTINGANSENDIRI. MEMUTUSKAN:
Menetapkan Pemegang keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan penetapan lokasi ditetapkan oleh Menteri, wajib memulai pekerjaan persiapan pembangunan terminal khusus dan mengajukan permohonan izm pembangunan terminal khusus kepada Direktur Jenderal.
1) rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan basil produksi, serta frekuensi kunjungan kapal di terminal khusus; 2) aspek ekonomi dan finansial yang berisi tentang efisiensi dibangunnya terminal khusus dan aspek lingkungan; kegiatan jangka
Bagian Ketiga Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus 3) aspek keselamatan dan keamana pelayaran di terminal khusus;
Pengoperasian terminal khusus hanya dapat dilakukan oleh pengelola setelah memperoleh rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat yang memuat sekurang-kurangnya:
( 1) Berdasarkan permohonan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
( 1) Izin pembangunan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang pengoperasiannya selama memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 3 ayat (1).
( 1) Izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin:
( 1) Izin pembangunan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) paling sedikit memuat:
Pengelola terminal khusus yang telah mendapatkan izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus wajib:
Izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila pengelola terminal khusus yang bersangkutan:
dan J. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal;
Membuka PDF…