Dalam Peraturan Menteri irii yang dimaksud dengan :
1.Kementerian adalah Kementerian Perhubungan;
2.Menteri adalah Menteri Perhubungan;
3.Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4.Kantor Pusat adalah unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah uni t kerj a di lingkungan Kemen terian Perhubungan yang secara struktural mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kementerian Perhubungan baik di Pusat maupun di Daerah;
6.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang telah mendapatkan persetujuan kode satuan kerja sementara dari Menteri Keuangan;
7.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi Kernenterian yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
8.Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ jasa;
BAB I KETENTUANUMUM PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANANPENGADAAN (ULP)DI LINGKUNGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN. TENTANGPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: 4 Menetapkan
9.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian;
10.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN;
11.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barangj jasa;
12.Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung;
13.Kelompok Kerja ULPyang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah Kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barangjjasa di Kementerian;
14.Kelompok Fungsional Pengadaan ULP adalah Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian pengadaan barangjjasa Pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barangj j asa Pemerin tah oleh Menteri Perhubungan;
15.Penyedia BarangjJasa adalah badan usaha danjatau orang perseorangan yang menyediakan barangjpekerjaan konstruksijjasa konsultansijjasa lainnya;
16.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan BarangjJasa secara elektronik;
17.Pengadaan Secara Elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
5 Pasa13
(1)ULP Kantor Pusat Kementerian dibentuk oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
BAB III PEMBENTUKAN,PENEMPATAN,RUANGLINGKUP TUGAS DANKEWENANGANULP pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kernenterian Perhubungan. yangLingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh ULP dapat terintegrasi; dan
b.meningkatkan efektifitas, efisiensi dan transparansi, guna menuju Pusat Unggulan (Center of Exellence) Pasa12
(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini, untuk memberikan pedoman untuk pembentukan ULP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:
a.agar pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di BAB II MAKSUDDANTUJUAN
18.Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturany prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan;
19.Pengadaan Barang/iJasa yang Bersifat Strategis adalah Pengadaan Barang/ Jasa dalam rangka pencapaian program prioritas Pemerintah dan/ atau menjadi perhatian publik.
6 Pasa14
(1)ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menangani pemilihan calon penyedia barang/ jasa di lingkungan Kantor Pusat Kementerian dan dapat menangani UPT/ Satker terdekat.
(2)ULP Kantor UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), menangani pemilihan calon penyedia barang/jasa pada UPT yang bersangkutan, serta dapat menangani UPT/ Satker terdekat.
(3)Dalam hal UPT tidak memiliki sumber daya untuk membentuk ULP atau diangggap tidak efisien untuk membentuk ULP maka dapat menggunakan ULP yang terdekat dengan wilayah kerjanya.
(4)Dalam hal ULP Kantor Pusat maupun ULP Kantor UPT sudah terbentuk PPK menyerahkan paket-paket pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa kepada ULP.
(5)Pemilihan calon penyedia barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah ULP mcnerima paket pengadaan barang/ jasa dari PPK.
(6)PPK menyampaikan paket pengadaan barang /jasa kepada ULP paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pengumuman lelang/ seleksi, yang dilengkapi dengan data dukung paling sedikit :
(2)ULP Kantor UPT dapat dibentuk oleh Pejabat Eselon I atas nama Menteri dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja.
(3)Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi volume, besaran dana dan jenis kegiatan.
(4)Anggota ULP berasal dari Pegawai Negeri, baik dari Instansi sendiri maupun dari Instansi lain.
7 barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. mencakup penyedia Pasa17 Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP pelaksanaan pengadaan barang/ jasa melalui Pasal 6
(1)ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditempatkan pada unit kerja di Sekretariat Jenderal.
(2)ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditempatkan pada Bagian Umurn/Tata Usaha untuk ULP yang dibentuk di UPT.
(3)ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit organisasi struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertugas untuk menangani pengadaan barang/jasa Pemerintah secara terintegrasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan unit organisasi nonstruktural, yang bertugas untuk menangani pengadaan barangfjasa Pemerintah serta terintegrasi di lingkungan UPT, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pasa15 Bagan alur penyampaian paket pengadaan barang /jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
a.Kerangka Acuan Kerja/KAK;
b.spesifikasi teknis barang/jasa dan gambar (jika ada);
c.Harga Perkiraan Sendiri (HPS);dan
d.rancangan kontrak.
(7)Pemilihan calon penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Pokja ULP.
8 Kerangka Acuan Kerja (KAK)j spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK berdasarkan atas usulan Pokja ULP; J. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait;
k.memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan BarangjJasa kepada PAjKPA;
1.menyu sun dan melaksanakan strategi pengadaan barangj jasa di Lingkungan ULP;
m.melaksanakan pengadaan barangjjasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;
penyediapemilihanaslih. menyimpan dokumen barangj jasa;
1.mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pasal 8 Tugas ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasa13, meliputi :
a.mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan BarangjJasa bersama PPK;
b.menyusun rencana pemilihan penyedia barangjjasa;
c.mengumumkan pelaksanaan pengadaan barangj jasa di website Kementerian dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk pengumuman resmi untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;
d.menilai kualifikasi penyedia barangjjasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
e.melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
f.menjawab sanggahan;
g.menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barangjjasa kepada PPK;
9 Pasal 9 Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
a.menetapkan dokumen pengadaan;
b.menetapkan pemenang untuk :
1) pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksiy.Iasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah); atau 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah);
c.mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Uasa Lainnya yang bernilai di atas Rp.lOO.OOO.OOO.OOO,OO- (seratus miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp.l0.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
d.mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/ J asa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti perupuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam; dan
e.memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/ Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
n.melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
o.mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.
10