Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2016
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 31
menetapkan Peraturan Pemer'intah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19a5; Undang-Undang Ndrnor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia f,ahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 1. b. Mengingat: 2.
MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
PRES IDEN REPUELIK INDONESIA
1) pemeriksaan dan sertifikasi keseramatan, garis muat. dan pencegahan pencemaran lingkuigan maritim serta Endorsement; 2l pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur; 3) pelaksanaan audit dan penerbitan Docament of Complange dan Safetg Management CertificatZ serta Endorsement; 4) pemeriksaan teknis dan penerbitan surat pengesahan gambar rancang bangun dan perhitungan stabilitas kapal; dan 5) Pelaksanaan Audit dan penerbitan sertifikat Keamanan Kapal Internasional/ Intemational ship Se anritg Certificate (ISSC).
(21 Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan formula sebagai berikut:
Besaran biaya pen)rusutan (ID) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan kecuali untuk badan usaha milik negara di bidang perkeretaapian ditetapkan sebesar RpO,OO (nol rupiah). (41
(s) (6) (1)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar nilai yang tercantum dalam perjanjian antarnegara.
selain yang ditetapkan dalam Lampiran peraturan Pemerintah ini, jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e, Kementerian Perhubungan dapat menyelenggarakan :
Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak keda sama. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
FRES IDEN REF'UBLIK I1{DONESIA (41 Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu kepada Peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Instansi Pembina Diklat Fungsional yang bersangkutan. Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan internasional terkait.
Selain yang ditetapkan dalam Lampiran, jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, meliputi juga kontribusi atas jasa pendidikan dan pelatihan. Kontribusi atas jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) merupakan biaya yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan jasa lulusan pendidikan dan pelatihan oiploma subsidi pada Pusat Pengembangan sumber Daya Manusia Perhubungan Udara. Besaran tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pqiak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama. Kontribusi atas jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan dalam hal pengguna jasa lulusan pendidikan dan pelatihan Diploma Subsidi pada pusat pengembangan sumber Daya Manusia perhubungan Udara adalah instansi Pemerintah pusat. (s)
,i, I i
Terhadap kegiatan tertentu, Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (l) huruf a sampai dengan huruf d yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenakan tarif sampai dengan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas kegiatan:
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata curra dan persyaratan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada peserta didik yang berprestasi dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah mendapat persetqiuan Menteri Keuangan.
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf a berupa jasa tanda masuk pelabuhan penyeberangan, jasa pemeliharaan dermaga penyeberangan dan jasa timbang kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dikelompokan berdasarkan golongan kendaraan. Penentuan golongan kendaraan untuk jenis penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pqlak yang berasal dari jasa transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf a berupa jasa pengujian kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dikelompokkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
(1)
Penentuan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berasal dari jasa transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) humf c berr.rpa jasa kepelabuhanan diklasifikasikan menurut kelas pelabuhan. Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berasal dari jasa transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c atas jasa pelayanan barang berupa hewan dikelompokkan menurut tipe hewan. Penentuan kriteria dan klasifikasi pelabuhan, serta pengelompokan tipe hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. (3) (1) (2) (3)
Penentuan jumlah hari kunjungan Negara Bukan Pajak Jasa Labuh, Perhubungan. untuk Jenis Penerimaan ditetapkan oleh Menteri Pasal 1 L
ffi REPUBLII( INDONESIA
PRES IDEI{
1) audit program pendidikan dan pelatihan kepelautan; dan 2l audit izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)