Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2016
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS. BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :
BAB II KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS
BAB II
Kegiatan Angkutan Udara Perintis terdiri dari :
BAB III KRITERIA RUTE PERINTIS
BAB III
Rute perintis ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria fungsi keperintisan, yaitu:
a kedudukan daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan negara lain; dan/ atau
Penetapan usulan kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1). Surat pernyataan oleh Kuasa Pengguna Anggaran tentang kesiapan operasional Bandar udara pada rute yang diusulkan dan diketahui oleh Kantor Otoritas Bandara Setempat. 2). Usulan rute perintis disampaikan pada Rakortis I dan akan ditetapkan pada Rakotis II. 3) . Data2 dukung lain yang diperlukan: a) . Jarak dari ibu kota propinsi atau dari pusat distribusi serta tidak tersedia moda transportasi lain selain moda transportasi udara; b) . Data aksesibilitas dan/atau c) . Data potensi daerah, data lain seperti hubungan pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya antar daerah.
BAB III PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS
a pemberian rute lain di luar rute perintis bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal untuk mendukung kegiatan angkutan udara perintis;
Untuk melakukan kegiatan angkutan udara perintis, badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga harus memenuhi persyaratan:
1) tidak tersedia tipe pesawat dengan kapasitas kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk atau maksimum berat tinggal landas 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram pada rute perintis tersebut; 2) potensi permintaan angkutan udara cukup tinggi; dan 3) kapasitas bandar udara dapat menampung pesawat sampai dengan 50 (lima puluh) tempat duduk atau berat tinggal landas 20.820 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh) kilogram.
BAB V PELAKSANAAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS
BAB V
BAB VI EVALUASI RUTE PERINTIS
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)