DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Kriteria dan Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis dengan Peraturan Menteri Perhubungan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601)

Menetapkan

Menetapkan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1.Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
2.Rute Perintis adalah rute yang menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
3.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Menteri adalah Menteri Yang Membidangi Urusan Penerbangan.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 2

Kegiatan Angkutan Udara Perintis terdiri dari :

a.Angkutan Udara Perintis Penumpang
b.Angkutan Udara Perintis Kargo

BAB III

PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 3

Rute perintis ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria fungsi keperintisan, yaitu:

a.untuk menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah }^ang belum terlayani oleh moda transportasi lain, dan secara komersial belum menguntungkan; dan/atau
b.untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah; dan/atau
c.untuk mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 4

(1)Kriteria daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.daerah yang jauh dari ibu kota propinsi dan atau tidak tersedia moda transportasi lain selain moda transportasi udara;
2. b.Pelayanan dan ketersediaan moda transportasi selain angkutan udara tidak teratur, sulitnya aksesibilitas dan/atau
3. c.aktivitas kegiatan ekonomi dan pemerintahan antar daerah relatif kecil serta rendahnya hubungan sosial dan budaya antar daerah.
(2)Kriteria mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. a.daerah tersebut mempunyai potensi unggulan untuk dikembangkan dan adanya hubungan saling ketergantungan antar daerah dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan; dan/atau
2. b.program pengembangan dan pembangunan antar daerah atau wilayah yang terpadu; dan/atau
3. c.memberi nilai tambah daerah dari aspek sosial, ekonomi dan budaya; dan/atau
4. d.sebagai sarana distribusi logistik untuk menunjang pemenuhan kebutuhan yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
(3)Kriteria mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memenuhi kriteria: a kedudukan daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan negara lain; dan/ atau
1. b.dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dibandingkan dengan daerah lain.

Pasal 5

Penetapan usulan kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Usulan kegiatan angkutan udara perintis diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku koordinator wilayah penyelenggara angkutan udara perintis kepada Direktur Jenderal secara tertulis dengan melampirkan data dukung sebagaimana format yang terdapat dalam Lampiran 1 Peraturan ini
b.Usulan kegiatan angkuian udara perintis sebagaimana huruf a. diatas terdiri dari rute lama (existing) dan rute baru wajib disampaikan setelah berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandara, Unit Pelaksana Bandar Udara cakupan dan Pemerintah Daerah Setempat.
c.Usulan rute baru yang diajukan oleh Kuasa pengguna Anggaran sebagaimana huruf b.diatas wajib didukung dengan data - data sebagai berikut : 1). Surat pernyataan oleh Kuasa Pengguna Anggaran tentang kesiapan operasional Bandar udara pada rute yang diusulkan dan diketahui oleh Kantor Otoritas Bandara Setempat. 2). Usulan rute perintis disampaikan pada Rakortis I dan akan ditetapkan pada Rakotis II. 3) . Data2 dukung lain yang diperlukan: a) . Jarak dari ibu kota propinsi atau dari pusat distribusi serta tidak tersedia moda transportasi lain selain moda transportasi udara; b) . Data aksesibilitas dan/atau c) . Data potensi daerah, data lain seperti hubungan pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya antar daerah.
d.Usulan rute perintis sebagaimana dimaksud pada huruf
b.akan dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
e.Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf
d.Direktur Jenderal menetapkan rute perintis.

Pasal 6

(1)Angkutan udara perintis diselenggarakan oleh pemerintah.
(2)Pelaksanaan angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
(3)Dalam keadaan tidak tersedianya badan usaha angkutan udara niaga untuk melayani kegiatan angkutan udara perintis pada suatu lokasi, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat melaksanakan angkutan udara perintis berdasarkan izin Menteri setelah dilakukan evaluasi teknis dan operasional oleh Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.
(4)Kegiatan angkutan udara perintis oleh pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Pasal 7

(1)Badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara perintis diberikan kompensasi untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan udara perintis sesuai dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan.
(2)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa : a pemberian rute lain di luar rute perintis bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal untuk mendukung kegiatan angkutan udara perintis;
1. b.subsidi biaya operasi angkutan udara; dan/atau
2. c.subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak di lokasi bandar udara yang tidak ada depo, sehingga harga bahan bakar minyak sama dengan harga di bandar udara yang ada depo.
(3)Subsidi biaya operasi angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(4)Kegiatan subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
(5)Persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mengacu ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 8

Untuk melakukan kegiatan angkutan udara perintis, badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga harus memenuhi persyaratan:

a.memiliki izin usaha angkutan udara niaga atau izin usaha angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang masih berlaku;
b.memiliki A ir O perator's Certificate (AOC) atau Operator's C ertifica te (O C ) yang masih berlaku;
c.tidak dalam pengawasim pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
d.memiliki pesawat udara paling sedikit 1 (satu) unit dan pesawat cadangan yang laik udara atau serviceable untuk mendukung operasional penerbangan perintis dengan spesifikasi pesawat udara yang sesuai dengan aspek teknis operasi keselamatan penerbangan sesuai bandara asal dan tujuan, dengan kapasitas dibawah atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk atau maksimum berat tinggal landas 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram untuk angkutan barang.
e.dalam keadaan tertentu badan usaha angkutan udara niaga dapat mengoperasikan pesawat udara sampai dengan 50 (lima puluh) tempat duduk atau maksimum berat tinggal landas 20.820 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh) kilogram untuk angkutan barang, apabila: 1) tidak tersedia tipe pesawat dengan kapasitas kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk atau maksimum berat tinggal landas 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram pada rute perintis tersebut; 2) potensi permintaan angkutan udara cukup tinggi; dan 3) kapasitas bandar udara dapat menampung pesawat sampai dengan 50 (lima puluh) tempat duduk atau berat tinggal landas 20.820 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh) kilogram.
f.Badan Usaha Angkutan Udara Niaga atau bukan niaga sebagaimanan Pasal 6 ayat (3) yang melayani angkutan udara perintis wajib menunjukkan Surat Izin Angkutan Udara Niaga (SIUAN) dan Surat Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga (SIKAUBN) yang masih berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 9

(1)Pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis berdasarkan rute yang ditetapkan Direktur Jenderal dilaksanakan setelah kontrak ditandatangani oleh Pengelola Anggaran dengan badan usaha angkutan udara.
(2)Penerbangan perintis dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak.
(3)Dalam pelaksanaan penerbangan sebagaimana pada ayat (2) apabila terjadi pembatalan penerbangan harus segera diganti paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
(4)Apabila penggantian penerbangan tidak dilaksanakan sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender maka dikenakan denda sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Kriteria dan Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis dengan Peraturan Menteri Perhubungan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601)

Menetapkan

3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1.Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
2.Rute Perintis adalah rute yang menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
3.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Menteri adalah Menteri Yang Membidangi Urusan Penerbangan.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 2

Kegiatan Angkutan Udara Perintis terdiri dari :

a.Angkutan Udara Perintis Penumpang
b.Angkutan Udara Perintis Kargo

BAB III

PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 3

Rute perintis ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria fungsi keperintisan, yaitu:

a.untuk menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah }^ang belum terlayani oleh moda transportasi lain, dan secara komersial belum menguntungkan; dan/atau
b.untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah; dan/atau
c.untuk mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 4

(1)Kriteria daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.daerah yang jauh dari ibu kota propinsi dan atau tidak tersedia moda transportasi lain selain moda transportasi udara;
2. b.Pelayanan dan ketersediaan moda transportasi selain angkutan udara tidak teratur, sulitnya aksesibilitas dan/atau
3. c.aktivitas kegiatan ekonomi dan pemerintahan antar daerah relatif kecil serta rendahnya hubungan sosial dan budaya antar daerah.
(2)Kriteria mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. a.daerah tersebut mempunyai potensi unggulan untuk dikembangkan dan adanya hubungan saling ketergantungan antar daerah dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan; dan/atau
2. b.program pengembangan dan pembangunan antar daerah atau wilayah yang terpadu; dan/atau
3. c.memberi nilai tambah daerah dari aspek sosial, ekonomi dan budaya; dan/atau
4. d.sebagai sarana distribusi logistik untuk menunjang pemenuhan kebutuhan yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
(3)Kriteria mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memenuhi kriteria: a kedudukan daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan negara lain; dan/ atau
1. b.dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dibandingkan dengan daerah lain.

Pasal 5

Penetapan usulan kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Usulan kegiatan angkutan udara perintis diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku koordinator wilayah penyelenggara angkutan udara perintis kepada Direktur Jenderal secara tertulis dengan melampirkan data dukung sebagaimana format yang terdapat dalam Lampiran 1 Peraturan ini
b.Usulan kegiatan angkuian udara perintis sebagaimana huruf a. diatas terdiri dari rute lama (existing) dan rute baru wajib disampaikan setelah berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandara, Unit Pelaksana Bandar Udara cakupan dan Pemerintah Daerah Setempat.
c.Usulan rute baru yang diajukan oleh Kuasa pengguna Anggaran sebagaimana huruf b.diatas wajib didukung dengan data - data sebagai berikut : 1). Surat pernyataan oleh Kuasa Pengguna Anggaran tentang kesiapan operasional Bandar udara pada rute yang diusulkan dan diketahui oleh Kantor Otoritas Bandara Setempat. 2). Usulan rute perintis disampaikan pada Rakortis I dan akan ditetapkan pada Rakotis II. 3) . Data2 dukung lain yang diperlukan: a) . Jarak dari ibu kota propinsi atau dari pusat distribusi serta tidak tersedia moda transportasi lain selain moda transportasi udara; b) . Data aksesibilitas dan/atau c) . Data potensi daerah, data lain seperti hubungan pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya antar daerah.
d.Usulan rute perintis sebagaimana dimaksud pada huruf
b.akan dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
e.Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf
d.Direktur Jenderal menetapkan rute perintis.

Pasal 6

(1)Angkutan udara perintis diselenggarakan oleh pemerintah.
(2)Pelaksanaan angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
(3)Dalam keadaan tidak tersedianya badan usaha angkutan udara niaga untuk melayani kegiatan angkutan udara perintis pada suatu lokasi, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat melaksanakan angkutan udara perintis berdasarkan izin Menteri setelah dilakukan evaluasi teknis dan operasional oleh Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.
(4)Kegiatan angkutan udara perintis oleh pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Pasal 7

(1)Badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara perintis diberikan kompensasi untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan udara perintis sesuai dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan.
(2)Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa : a pemberian rute lain di luar rute perintis bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal untuk mendukung kegiatan angkutan udara perintis;
1. b.subsidi biaya operasi angkutan udara; dan/atau
2. c.subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak di lokasi bandar udara yang tidak ada depo, sehingga harga bahan bakar minyak sama dengan harga di bandar udara yang ada depo.
(3)Subsidi biaya operasi angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(4)Kegiatan subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
(5)Persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mengacu ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 8

Untuk melakukan kegiatan angkutan udara perintis, badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga harus memenuhi persyaratan:

a.memiliki izin usaha angkutan udara niaga atau izin usaha angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang masih berlaku;
b.memiliki A ir O perator's Certificate (AOC) atau Operator's C ertifica te (O C ) yang masih berlaku;
c.tidak dalam pengawasim pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
d.memiliki pesawat udara paling sedikit 1 (satu) unit dan pesawat cadangan yang laik udara atau serviceable untuk mendukung operasional penerbangan perintis dengan spesifikasi pesawat udara yang sesuai dengan aspek teknis operasi keselamatan penerbangan sesuai bandara asal dan tujuan, dengan kapasitas dibawah atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk atau maksimum berat tinggal landas 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram untuk angkutan barang.
e.dalam keadaan tertentu badan usaha angkutan udara niaga dapat mengoperasikan pesawat udara sampai dengan 50 (lima puluh) tempat duduk atau maksimum berat tinggal landas 20.820 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh) kilogram untuk angkutan barang, apabila: 1) tidak tersedia tipe pesawat dengan kapasitas kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk atau maksimum berat tinggal landas 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram pada rute perintis tersebut; 2) potensi permintaan angkutan udara cukup tinggi; dan 3) kapasitas bandar udara dapat menampung pesawat sampai dengan 50 (lima puluh) tempat duduk atau berat tinggal landas 20.820 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh) kilogram.
f.Badan Usaha Angkutan Udara Niaga atau bukan niaga sebagaimanan Pasal 6 ayat (3) yang melayani angkutan udara perintis wajib menunjukkan Surat Izin Angkutan Udara Niaga (SIUAN) dan Surat Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga (SIKAUBN) yang masih berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 9

(1)Pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis berdasarkan rute yang ditetapkan Direktur Jenderal dilaksanakan setelah kontrak ditandatangani oleh Pengelola Anggaran dengan badan usaha angkutan udara.
(2)Penerbangan perintis dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak.
(3)Dalam pelaksanaan penerbangan sebagaimana pada ayat (2) apabila terjadi pembatalan penerbangan harus segera diganti paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
(4)Apabila penggantian penerbangan tidak dilaksanakan sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender maka dikenakan denda sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2000

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2000

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015