DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pertimbangan Teknis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya; Mengingat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik - 2 Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

3.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Besi atau Baja adalah produk dari peleburan besi karbon atau baja dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih Ismjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut.
2.Baja Paduan adalah produk dari peleburan baja yang mengandung satu unsur atau lebih bahan paduan,
3.Produk Turunan Besi atau Baja dan Baja Paduan yang selanjutnya disebut Produk Turunannya adalah produk hasil proses lebih lanjut Besi atau Baja dan Baja Paduan dalam bentuk dasar berupa batangan atau lembaran atau hasil proses perakitan atau penggabungan hasil proses lebih lanjut dari Besi atau Baja dan Baja Paduan dalam bentuk dasar.
4.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan digunakan jdih.kemenperin.go.id 3 - sebagai izin untuk melakukan Impor Besi atau Baja dan Baja Paduan.
6.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
7.Pertimbangan Teknis adalah surat persetujuan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
8.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SllNas adalah tatanan prosedur dan mekanisme keija yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, sertajaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data, dan/atau informasi industri.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
10.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri logam di lingkungan Kementerian Perindustrian.
11.Direktur adalah direktur yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri logam di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

(1)Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (APl-P) dan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (APl-U) yang telah mendapat Persetujuan Impor. jdih.kemenperin.go.id 4 -
(2)Persetujuan Impor sebagaimsina dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal.
(3)Pelaksanakan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur.

Pasal 3

Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat informasi mengenai:

a.nomor pos tarif/HS Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
b.jumlah,jenis dan spesifikasi Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
c.masa berlaku Pertimbangan Teknis;
d.pelabuhan muat dan/atau negara asal;
e.pelabuhan tujuan Impor; dan
f.keterangan verifikasi di pelabuhan muat.

Pasal 4

(1)Bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (APl-P), pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal dilakukan dengan menggunakan Formulir 11a sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
1. a.NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (APl-P);
2. b.copy Izin Usaha Industri (lUl) atau izin usaha lain yang sejenis;
  1. 0.daftar isian perusahaan yang diinput dan dicetak dari SllNas dengan menggunakan Formulir lib sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang jdih.kemenperin.go.id 5 - merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. d.Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir lie sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. e.kapasitas, rencana produksi dan kebutuhan bahan baku satu tahun produksi yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir lid sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
5. f.laporan produksi dan realisasi Impor bahan baku 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah berproduksi 2 (dua) tahun atau lebih yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir He sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. g.penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar barang; dan
7. h.surat pemyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ilf sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam hal perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang jasa, wajib menyampaikan:
1. a.copy kontrak kerja sama dengan perusahaan mitra pengguna jasa perusahaan tersebut yang memuat informasi mengenai jenis barang, jumlah barang, dan jdih.kemenperin.go.id tujuan penggunaanya atas barang yang akan diimpor; dan
2. b.copy Izin Usaha Industri (lUI) atau izin usaha lain sejenis yang dimiliki perusahaan mitra.

Pasal 5

(1)Bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal dilakukan dengan menggunakan Formulir Ilg sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
1. a.NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
2. b.copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha sejenis;
3. c.copy kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan perusahaan mitra yang berstatus perusahaan industri atau perusahaan pengguna akhir yang memuat jenis barang, jumlah barang, dan tujuan penggunaanya;
4. d.copy Izin Usaha Industri (lUI) atau izin usaha Iain sejenis yang dimiliki perusahaan mitra;
5. e.daftar isian perusahaan dengan menggunakan Formulir lib sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang diinput dan dicetak dari SIINas;
6. f.Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir lie sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; jdih.kemenperin.go.id
7. g.Kebutuhan barang untuk 1 (satu) tahun penjualan yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ilh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
8. h.laporan penjualan dan realisasi Impor barang 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah melakukan Impor 2 (dua) tahun atau lebih yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Hi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
9. i.penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar barang; dan
10. j.surat pemyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ilf sebagaimana tercantum dalam Lampiran II ysmg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Dalam hal perusahaan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bergerak di bidang jasa, wajib menyampaikan copy kontrak kerja sama dengan pemberi kerja.
(2)Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan pengguna akhir.

Pasal 7

Kewajiban melampirkan kontrak kerja sama atau kontrak penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dikecualikan bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang akan mengimpor Produk Turunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang jdih.kemenperin.go.id merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang telah memiliki Pertimbangan Teknis dapat mengajukan permohonan perubahan Pertimbangan Teknis.
(2)Perubahan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perubahan data; dan
2. b.perubahan jumlah alokasi Impor.

Pasal 9

(1)Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.nomor pos tarif/HS;
2. b.nama barang;
3. c.spesifikasi barang;
4. d.jumlah untuk masing-masing nomor pos tarif/HS;
5. e.negara asal dan pelabuhan muat; dan/atau
6. f.pelabuhan tujuan Impor.
(2)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah jumlah alokasi Impor yang telah disetujui.
(3)Perubahan Pertimbangan Teknis yang diterbitkan akibat perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis sebelumnya.

Pasal 10

(1)Perubahan jumlah alokasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila perusahaan yang bersangkutan telah melakukan realisasi Impor paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari total alokasi Impor yang telah disetujui. jdih.kemenperin.go.id - 9
(2)Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki perusahaan dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkan Pertimbangan Teknis yang bam.

Pasal 11

(1)Permohonan pembahan Pertimbangan Teknis akibat pembahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) humf a diajukan kepada Direktur Jenderal yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ilj sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Permohonan pembahan Pertimbangan Teknis akibat pembahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen bempa:
1. a.copy Pertimbangan Teknis yang akan diubah;
2. b.Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SllNas dengan menggunakan Formulir lie sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.copy Persetujuan Impor pemsahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan
4. d.surat pemyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunaksm Formulir llf sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Besi atau Baja adalah produk dari peleburan besi karbon atau baja dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih Ismjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut.
2.Baja Paduan adalah produk dari peleburan baja yang mengandung satu unsur atau lebih bahan paduan,
3.Produk Turunan Besi atau Baja dan Baja Paduan yang selanjutnya disebut Produk Turunannya adalah produk hasil proses lebih lanjut Besi atau Baja dan Baja Paduan dalam bentuk dasar berupa batangan atau lembaran atau hasil proses perakitan atau penggabungan hasil proses lebih lanjut dari Besi atau Baja dan Baja Paduan dalam bentuk dasar.
4.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan digunakan jdih.kemenperin.go.id 3 - sebagai izin untuk melakukan Impor Besi atau Baja dan Baja Paduan.
6.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
7.Pertimbangan Teknis adalah surat persetujuan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
8.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SllNas adalah tatanan prosedur dan mekanisme keija yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, sertajaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data, dan/atau informasi industri.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
10.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri logam di lingkungan Kementerian Perindustrian.
11.Direktur adalah direktur yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk membina dan mengembangkan industri logam di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

(1)Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (APl-P) dan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (APl-U) yang telah mendapat Persetujuan Impor. jdih.kemenperin.go.id 4 -
(2)Persetujuan Impor sebagaimsina dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal.
(3)Pelaksanakan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur.

Pasal 3

Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat informasi mengenai:

a.nomor pos tarif/HS Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
b.jumlah,jenis dan spesifikasi Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya yang akan diimpor;
c.masa berlaku Pertimbangan Teknis;
d.pelabuhan muat dan/atau negara asal;
e.pelabuhan tujuan Impor; dan
f.keterangan verifikasi di pelabuhan muat.

Pasal 4

(1)Bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (APl-P), pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal dilakukan dengan menggunakan Formulir 11a sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
1. a.NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (APl-P);
2. b.copy Izin Usaha Industri (lUl) atau izin usaha lain yang sejenis;
  1. 0.daftar isian perusahaan yang diinput dan dicetak dari SllNas dengan menggunakan Formulir lib sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang jdih.kemenperin.go.id 5 - merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. d.Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir lie sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
4. e.kapasitas, rencana produksi dan kebutuhan bahan baku satu tahun produksi yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir lid sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
5. f.laporan produksi dan realisasi Impor bahan baku 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah berproduksi 2 (dua) tahun atau lebih yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir He sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. g.penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar barang; dan
7. h.surat pemyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ilf sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam hal perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang jasa, wajib menyampaikan:
1. a.copy kontrak kerja sama dengan perusahaan mitra pengguna jasa perusahaan tersebut yang memuat informasi mengenai jenis barang, jumlah barang, dan jdih.kemenperin.go.id tujuan penggunaanya atas barang yang akan diimpor; dan
2. b.copy Izin Usaha Industri (lUI) atau izin usaha lain sejenis yang dimiliki perusahaan mitra.

Pasal 5

(1)Bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal dilakukan dengan menggunakan Formulir Ilg sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
1. a.NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
2. b.copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha sejenis;
3. c.copy kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan perusahaan mitra yang berstatus perusahaan industri atau perusahaan pengguna akhir yang memuat jenis barang, jumlah barang, dan tujuan penggunaanya;
4. d.copy Izin Usaha Industri (lUI) atau izin usaha Iain sejenis yang dimiliki perusahaan mitra;
5. e.daftar isian perusahaan dengan menggunakan Formulir lib sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang diinput dan dicetak dari SIINas;
6. f.Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir lie sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; jdih.kemenperin.go.id
7. g.Kebutuhan barang untuk 1 (satu) tahun penjualan yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ilh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
8. h.laporan penjualan dan realisasi Impor barang 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah melakukan Impor 2 (dua) tahun atau lebih yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Hi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
9. i.penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit berupa alur proses produksi dan gambar barang; dan
10. j.surat pemyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ilf sebagaimana tercantum dalam Lampiran II ysmg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Dalam hal perusahaan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bergerak di bidang jasa, wajib menyampaikan copy kontrak kerja sama dengan pemberi kerja.
(2)Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan pengguna akhir.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang telah memiliki Pertimbangan Teknis dapat mengajukan permohonan perubahan Pertimbangan Teknis.
(2)Perubahan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perubahan data; dan
2. b.perubahan jumlah alokasi Impor.

Pasal 9

(1)Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.nomor pos tarif/HS;
2. b.nama barang;
3. c.spesifikasi barang;
4. d.jumlah untuk masing-masing nomor pos tarif/HS;
5. e.negara asal dan pelabuhan muat; dan/atau
6. f.pelabuhan tujuan Impor.
(2)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah jumlah alokasi Impor yang telah disetujui.
(3)Perubahan Pertimbangan Teknis yang diterbitkan akibat perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pertimbangan Teknis sebelumnya.

Pasal 10

(1)Perubahan jumlah alokasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila perusahaan yang bersangkutan telah melakukan realisasi Impor paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari total alokasi Impor yang telah disetujui. jdih.kemenperin.go.id - 9
(2)Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki perusahaan dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkan Pertimbangan Teknis yang bam.

Pasal 11

(1)Permohonan pembahan Pertimbangan Teknis akibat pembahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) humf a diajukan kepada Direktur Jenderal yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ilj sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Permohonan pembahan Pertimbangan Teknis akibat pembahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen bempa:
1. a.copy Pertimbangan Teknis yang akan diubah;
2. b.Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SllNas dengan menggunakan Formulir lie sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.copy Persetujuan Impor pemsahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan
4. d.surat pemyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunaksm Formulir llf sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019