DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019

Nomor: 32
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan, pemberian pertimbangan teknis untuk produk besi dan baja bagi perusahaan industri, sehinga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya; Mengingat : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015tentang Kementerian Perindustrian (Lembsiran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 28); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 28), diubah sebagai berikut: jdih.kemenperin.go.id 3 -

1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor oleh pemsahaan pemilik Angka Pengenal Importir yang telah mendapat Persetujuan Impor.
(2)Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bagi pemsahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (APl-U) diterbitkan berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal.
(3)Pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur.

2.Pasal 4 dihapus.
3.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbun3d sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemsahaan yang telah memiliki Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan pembahan Pertimbangan Teknis.
(2)Pembahan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
1. a.Pembahan data; dan
2. b.Pembahan jumlah alokasi impor.
  1. 4.Ketentuan ayat (2) humf a diubah dan humf c Pasal 11 dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: jdih.kemenperin.go.id - 4

Pasal 11

(1)Permohonan perubahsin Pertimbangan Teknis akibat perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ilj sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Permohonan perubahan Pertimbangan Teknis akibat perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melampirkan dokumen berupa:
1. a.Pertimbangan Teknis yang akan diubah;
2. b.Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir He sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.dihapus.
4. d.surat pemyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ilf sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
  1. 5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dihapus, serta ayat (3) humf a, humf b, humf c, dan humf d Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dihapus.
(2)Dihapus. jdih.kemenperin.go.id
(3)Permohonan pembahan jumlah alokasi Impor pada Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang diajukan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) kepada Direktur dilakukan dengan menggunakan formulir III sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan melampirkan dokumen berupa:
1. a.Pertimbangan Teknis yang akan diubah;
2. b.Persetujuan Impor dsm kartu kendali Impor;
3. c.kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan perusahaan mitra yemg berstatus perusahaan Industri atau perusahaan pengguna akhir yang memuat jenis barang, jumlah barang, dan tujuan penggunaanya;
4. d.Izin Usaha Industri (lUl) atau izin usaha lain sejenis yang dimiliki perusahaan mitra;
5. e.Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SllNas dengan menggunakan Formulir lie sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. f.kebutuhan barang untuk 1 (satu) tahun penjualan yang diinput dan dicetak dari SllNas dengan menggunakan Formulir llh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
7. g.laporan penjualan dan realisasi Impor barang 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah melakukan Impor 2 (dua) tahun atau lebih yang diinput dan dicetak dari SllNas dengan menggunakan Formulir Hi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; jdih.kemenperin.go.id 6 -
8. h.penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit bempa alur proses produksi dan gambar barang; dan
9. i.surat pemyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ilf sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang menipakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
  1. 6.Ketentuan ayat (1) Pasal 15 dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dihapus.
(2)Pertimbangan Teknis bagi Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama 6(enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

7.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 16 dihapus dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Perusahaan yang telsih memiliki Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal paling laimbat setiap tgmggal 5 (lima) tiap bulannya,
(2)Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas laporan realisasi Impor.
(3)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui menu pelaporan realisasi produksi dan realisasi Impor pada laman https://siinas.kemenperin.go.id.
(4)Direktur Jenderal melakukan validasi secara elektronik terhadap laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2). jdih.kemenperin.go.id

8.Formulir Ila, Formulir lid, Formulir He, dan Formulir lik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dihapus. Pasal II Peratursin Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. jdih.kemenperin.go.id - 8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 MENTERI PERINDUSTRIAN ltd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1233 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum, /o Feby Setyo Hariyono jdih.kemenperin.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan, pemberian pertimbangan teknis untuk produk besi dan baja bagi perusahaan industri, sehinga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor oleh pemsahaan pemilik Angka Pengenal Importir yang telah mendapat Persetujuan Impor.
(2)Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bagi pemsahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (APl-U) diterbitkan berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal.
(3)Pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur.

2.Pasal 4 dihapus.
3.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbun3d sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemsahaan yang telah memiliki Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan pembahan Pertimbangan Teknis.
(2)Pembahan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
1. a.Pembahan data; dan
2. b.Pembahan jumlah alokasi impor.
  1. 4.Ketentuan ayat (2) humf a diubah dan humf c Pasal 11 dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: jdih.kemenperin.go.id - 4

Pasal 11

(1)Permohonan perubahsin Pertimbangan Teknis akibat perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ilj sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Permohonan perubahan Pertimbangan Teknis akibat perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melampirkan dokumen berupa:
1. a.Pertimbangan Teknis yang akan diubah;
2. b.Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir He sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.dihapus.
4. d.surat pemyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ilf sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
  1. 5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dihapus, serta ayat (3) humf a, humf b, humf c, dan humf d Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dihapus.
(2)Dihapus. jdih.kemenperin.go.id
(3)Permohonan pembahan jumlah alokasi Impor pada Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang diajukan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) kepada Direktur dilakukan dengan menggunakan formulir III sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan melampirkan dokumen berupa:
1. a.Pertimbangan Teknis yang akan diubah;
2. b.Persetujuan Impor dsm kartu kendali Impor;
3. c.kontrak kerja sama atau kontrak penjualan dengan perusahaan mitra yemg berstatus perusahaan Industri atau perusahaan pengguna akhir yang memuat jenis barang, jumlah barang, dan tujuan penggunaanya;
4. d.Izin Usaha Industri (lUl) atau izin usaha lain sejenis yang dimiliki perusahaan mitra;
5. e.Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan produksi 1 (satu) tahun yang diinput dan dicetak dari SllNas dengan menggunakan Formulir lie sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
6. f.kebutuhan barang untuk 1 (satu) tahun penjualan yang diinput dan dicetak dari SllNas dengan menggunakan Formulir llh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
7. g.laporan penjualan dan realisasi Impor barang 2 (dua) tahun terakhir bagi yang telah melakukan Impor 2 (dua) tahun atau lebih yang diinput dan dicetak dari SllNas dengan menggunakan Formulir Hi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; jdih.kemenperin.go.id 6 -
8. h.penjelasan teknis mengenai tujuan penggunaan barang yang akan diimpor dilengkapi dengan gambar pendukungnya paling sedikit bempa alur proses produksi dan gambar barang; dan
9. i.surat pemyataan bermeterai cukup yang diinput dan dicetak dari SIINas dengan menggunakan Formulir Ilf sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang menipakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
  1. 6.Ketentuan ayat (1) Pasal 15 dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dihapus.
(2)Pertimbangan Teknis bagi Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama 6(enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

7.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 16 dihapus dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Perusahaan yang telsih memiliki Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal paling laimbat setiap tgmggal 5 (lima) tiap bulannya,
(2)Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas laporan realisasi Impor.
(3)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui menu pelaporan realisasi produksi dan realisasi Impor pada laman https://siinas.kemenperin.go.id.
(4)Direktur Jenderal melakukan validasi secara elektronik terhadap laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2). jdih.kemenperin.go.id

8.Formulir Ila, Formulir lid, Formulir He, dan Formulir lik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dihapus. Pasal II Peratursin Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. jdih.kemenperin.go.id - 8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 MENTERI PERINDUSTRIAN ltd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1233 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum, /o Feby Setyo Hariyono jdih.kemenperin.go.id

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2019