DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 327

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Industri Argo, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Inspektorat Jenderal, Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Staf Ahli, Pusat Data dan Informasi, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Industri Halal, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Unit Pelaksana Teknis, Tata Kerja, Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengelolaan Sumber Daya dan Pendanaan, penataan organisasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian.

Pasal 5

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan kawasan industri;
b.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
f.pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
g.pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;
h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Industri Agro;
3. c.Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
4. d.Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
5. e.Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
6. f.Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional;
7. g.Inspektorat Jenderal;
8. h.Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
9. i.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
10. j.Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri;
11. k.Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi;
12. l.Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri; dan
13. m.Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0.
(2)Bagan susunan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 8

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 11

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Hukum;
e.Biro Hubungan Masyarakat; dan
f.Biro Umum.

Isi peraturan

Teks327PDFHirarki

Memuat teks peraturan…