DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Mei 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 313

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri dibantu dengan Wakil Menteri yang merupakan satu kesatuan unsur pimpinan kementerian. Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.

Pasal 5

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan kawasan industri;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, peningkatan dan penguatan industri 4.0, pembinaan jasa industri, dan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan kawasan industri;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
d.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
e.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
f.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
g.pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
h.pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri; dan
i.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Kementerian terdiri atas:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Industri Agro;
3. c.Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
4. d.Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
5. e.Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
6. f.Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional;
7. g.Inspektorat Jenderal;
8. h.Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
9. i.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
10. j.Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri;
11. k.Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi;
12. l.Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri; dan
13. m.Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0.
(2)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk:
1. a.Pusat Data dan Informasi;
2. b.Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
3. c.Pusat Pemberdayaan Industri Halal.
(3)Bagan susunan organisasi Kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 8

(1)Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a.koordinasi kegiatan Kementerian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks313PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 107 Tahun 2020