DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 Tahun 2015

Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 823

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS , DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
e.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
f.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
g.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; dan
h.pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perindustrian.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Perindustrian terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Industri Agro;
c.Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka;
d.Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
e.Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
f.Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri;
g.Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional;
h.Inspektorat Jenderal;
i.Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
j.Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri;
k.Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
l.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri;
m.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri; dan
n.Pusat Data dan Informasi.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perindustrian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Hukum dan Organisasi;
e.Biro Hubungan Masyarakat; dan
f.Biro Umum.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan wilayah, program dan anggaran, perencanaan dukungan sumber daya, investasi, dan sarana prasarana industri, serta evaluasi dan pelaporan Kementerian Perindustrian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan perencanaan wilayah;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta analisis program dan anggaran;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya industri, investasi industri, dan sarana prasarana industri;
d.penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program, evaluasi kinerja industri, analisis data dan pelaporan; dan
e.pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Wilayah.
b.Bagian Program dan Anggaran.
c.Bagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya, Investasi, dan Sarana Prasarana Industri.
d.Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Isi peraturan

Teks823PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS , DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
e.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
f.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
g.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; dan
h.pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perindustrian.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Perindustrian terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Industri Agro;
c.Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka;
d.Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
e.Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
f.Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri;
g.Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional;
h.Inspektorat Jenderal;
i.Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
j.Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri;
k.Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
l.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri;
m.Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri; dan
n.Pusat Data dan Informasi.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perindustrian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Hukum dan Organisasi;
e.Biro Hubungan Masyarakat; dan
f.Biro Umum.

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan lintas sektoral dan perencanaan wilayah;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta analisis program dan anggaran;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dukungan sumber daya industri, investasi industri, dan sarana prasarana industri;
d.penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program, evaluasi kinerja industri, analisis data dan pelaporan; dan
e.pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

a.Bagian Perencanaan Lintas Sektoral dan Wilayah.
b.Bagian Program dan Anggaran.
c.Bagian Perencanaan Dukungan Sumber Daya, Investasi, dan Sarana Prasarana Industri.
d.Bagian Evaluasi dan Pelaporan.