DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018

Nomor: 35
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 819

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 ten tang Kementerian Perindustrian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 /M-IND/PER/ 11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Menteri Perindustrian Republik Indonesia ....... "........

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan lndustri Nasional 2015- 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor329 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor365 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi: tugas bidang dalam

Pasal 2

Kementerian Perindustrian mempunyai menyelenggarakan urusan pemerintahan di perindustrian untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 1

(1)Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri. BABI KEDUDUKAN,TUGAS,DANFUNGSI MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
12.Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentangTim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; Menetapkan

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
e.pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;

Pasal 4

Kementerian Perindustrian terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Industri Agro;
c.Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
d.Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
e.Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
f.Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Intemasional;
g.lnspektorat Jenderal;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
i.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
j.Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penguatan, dan Penyebaran lndustri;
k.Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan lnvestasi;
1. 1.Staf Ahli Bidang Komunikasi;
m.Pusat Data dan Informasi; dan
n.Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. BABII SUSUNANORGANISASI
f.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
g.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
h.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; dan
i.pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perindustrian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

BAB III

SEKRETARIATJENDERAL

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ekosistem inovasi industri;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ekosistem manufaktur;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komersialisasi produk industri serta dukungan administrasi dan pengawasan kementerian;

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ekosistem inovasi industri, ekosistem manufaktur, komersialisasi produk industri, dukungan administrasi dan pengawasan kementerian serta evaluasi dan pelaporan Kementerian Perindustrian.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Hukum;
e.Biro Hubungan Masyarakat; dan
f.Biro Umum.

Isi peraturan

Teks819PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 ten tang Kementerian Perindustrian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 /M-IND/PER/ 11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan lndustri Nasional 2015- 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor329 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor365 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi: tugas bidang dalam

Pasal 2

Kementerian Perindustrian mempunyai menyelenggarakan urusan pemerintahan di perindustrian untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 1

(1)Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri. BABI KEDUDUKAN,TUGAS,DANFUNGSI MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

11.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
12.Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentangTim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; Menetapkan

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
e.pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri;

Pasal 4

Kementerian Perindustrian terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Industri Agro;
c.Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
d.Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika;
e.Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
f.Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Intemasional;
g.lnspektorat Jenderal;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
i.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
j.Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penguatan, dan Penyebaran lndustri;
k.Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan lnvestasi;
1. 1.Staf Ahli Bidang Komunikasi;
m.Pusat Data dan Informasi; dan
n.Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. BABII SUSUNANORGANISASI
f.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
g.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
h.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; dan
i.pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perindustrian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 6

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

BAB III

SEKRETARIATJENDERAL

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ekosistem inovasi industri;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ekosistem manufaktur;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komersialisasi produk industri serta dukungan administrasi dan pengawasan kementerian;

Pasal 9

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Hukum;
e.Biro Hubungan Masyarakat; dan
f.Biro Umum.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

SEKRETARIATJENDERAL

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

SEKRETARIATJENDERAL

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020