DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2024

Nomor: 19
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerbitan pertimbangan teknis dan perubahan, verifikasi kemampuan industri dan verifikasi importir umum, lembaga pelaksana verifikasi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dan Preparat Bau- bauan Mengandung Alkohol; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
6.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL DAN PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Baku Minuman Beralkohol adalah bahan baku dan bahan penolong berbentuk konsentrat yang digunakan untuk memproduksi minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi dengan kadar etanol atau etil alkohol (C2H5OH) lebih dari 55% (lima puluh lima persen).
2.Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol adalah zat bau-bauan yang sudah dicampur dengan alkohol atau zat lain.
3.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi.
4.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5.Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai perizinan di bidang Impor.
6.Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dan Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol.
7.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
8.Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
9.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10.Perusahaan Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
11.Perusahaan Industri Minuman Beralkohol adalah Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri Minuman Beralkohol.
12.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
13.Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut Perusahaan API-P adalah Perusahaan Industri yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir produsen.
14.BUMN Pemilik Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut BUMN Pemilik API-U adalah BUMN yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir umum.
15.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
16.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
17.Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
18.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
19.Verifikasi Kemampuan Industri yang selanjutnya disingkat VKI adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap kemampuan produksi Perusahaan Industri.
20.Laporan Hasil VKI yang selanjutnya disebut LHVKI adalah dokumen yang memuat hasil VKI.
21.Verifikasi Importir Umum yang selanjutnya disingkat VIU adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap legalitas dan kemampuan BUMN Pemilik API-U dalam melakukan Impor Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol.
22.Laporan Hasil VIU yang selanjutnya disebut LHVIU adalah dokumen yang memuat hasil VIU.
23.Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga independen yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk melakukan kegiatan VKI dan VIU.
24.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
25.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri agro.
26.Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri minuman, industri hasil tembakau, dan industri bahan penyegar.

Pasal 2

(1)Pelaku Usaha dapat mengimpor Bahan Baku Minuman Berlakohol dan Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol setelah memperoleh Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Bahan Baku Minuman Beralkohol dan Preparat Bau- bauan Mengandung Alkohol yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar pos tarif/harmonized system dan uraian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.Perusahaan API-P; dan
2. b.BUMN Pemilik API-U.
(2)Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas:
1. a.Perusahaan API-P yang merupakan Perusahaan Industri Minuman Beralkohol; dan
2. b.Perusahaan API-P yang merupakan Perusahaan Industri selain Perusahaan Industri Minuman Beralkohol.
(3)Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dapat melakukan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dan Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol.
(4)Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b hanya dapat melakukan Impor Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol.
(5)BUMN Pemilik API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat melakukan Impor Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Perusahaan Industri.
(6)Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)tidak dapat melakukan Impor Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong apabila telah dilakukan Impor Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol melalui BUMN Pemilik API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam 1 (satu) tahun takwim yang sama.

BAB II

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pelaku Usaha harus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri.
(2)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
(3)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Bahan Baku Minuman Beralkohol; dan
2. b.Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol.
(2)Pertimbangan Teknis hanya dapat diterbitkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk masing- masing Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 6

(1)Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1):
1. a.Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a:
  1. 1.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. 3.telah menyampaikan data industri secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. 4.telah memiliki LHVKI; dan
2. b.BUMN Pemilik API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b:
  1. 1.telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar dengan KBLI yang mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri;
  2. 2.terdaftar di SIINas; dan
  3. 3.telah memiliki LHVIU.
(2)Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang belum memasuki periode penyampaian laporan realisasi produksi.

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
(2)Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.bagi Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yang mengimpor Bahan Baku Minuman Beralkohol untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong produksinya sendiri, dilakukan dengan:
  1. 1.melakukan pengisian paling sedikit berupa: a) kapasitas produksi industri Minuman Beralkohol sesuai izin usaha industri; b) rencana Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol, paling sedikit memuat: 1) uraian dan spesifikasi barang; 2) pos tarif/harmonized system; 3) negara asal; 4) negara muat; 5) pelabuhan tujuan; 6) jangka waktu; 7) jumlah dan satuan barang; dan 8) jumlah stok terkini; c) realisasi Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: 1) uraian dan spesifikasi barang; 2) pos tarif/harmonized system; 3) negara asal; 4) jumlah dan satuan barang Persetujuan Impor; dan 5) jumlah dan satuan barang realisasi Impor; dan d) rencana produksi Minuman Beralkohol yang menggunakan Bahan Baku Minuman Beralkohol, paling sedikit memuat: 1) uraian dan spesifikasi barang; 2) golongan Minuman Beralkohol; 3) pos tarif/harmonized system; dan 4) jumlah dan satuan barang produksi; dan
  2. 2.mengunggah dokumen paling sedikit berupa: a) identitas Pelaku Usaha; b) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri atau izin usaha industri; c) nomor pokok wajib pajak; d) nomor pokok pengusaha barang kena cukai; e) bukti pembayaran cukai selama 1 (satu) tahun terakhir; f) dokumen yang menerangkan negara asal Bahan Baku Minuman Beralkohol yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; g) dokumen yang menerangkan negara muat terdekat dari negara asal apabila tidak memungkinkan pengiriman Bahan Baku Minuman Beralkohol dari pelabuhan muat di negara asal yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; h) diagram alir proses produksi; i) LHVKI yang masih berlaku; j) Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol terakhir apabila sudah melakukan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol; k) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan Bahan Baku Minuman Beralkohol sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan; dan l) rencana pemanfaatan Bahan Baku Minuman Beralkohol;
2. b.bagi Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang mengimpor Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol untuk digunakan sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong produksinya sendiri, dilakukan dengan:
  1. 1.melakukan pengisian paling sedikit berupa: a) kapasitas produksi industri; b) rencana Impor Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol, paling sedikit memuat: 1) uraian dan spesifikasi barang; 2) pos tarif/harmonized system; 3) negara asal; 4) negara muat; 5) pelabuhan tujuan; 6) jangka waktu; 7) jumlah dan satuan barang; dan 8) jumlah stok terkini; c) realisasi Impor Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: 1) uraian dan spesifikasi barang; 2) pos tarif/harmonized system; 3) negara asal; 4) jumlah dan satuan barang Persetujuan Impor; dan 5) jumlah dan satuan barang realisasi Impor; d) rencana produksi, paling sedikit memuat: 1) pos tarif/harmonized system; 2) jumlah dan satuan barang produksi; 3) jumlah dan satuan barang Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dalam negeri dan Impor; dan 4) khusus untuk Perusahaan Industri Minuman Beralkohol harus disertai dengan uraian dan spesifikasi produk Minuman Beralkohol, dan golongan produk Minuman Beralkohol; e) realisasi produksi tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: 1) pos tarif/harmonized system; 2) jumlah dan satuan barang produksi; 3) jumlah dan satuan barang Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dalam negeri dan Impor; dan 4) khusus untuk Perusahaan Industri Minuman Beralkohol harus disertai dengan uraian dan spesifikasi produk Minuman Beralkohol, dan golongan produk Minuman Beralkohol; f) rencana distribusi barang hasil produksi, paling sedikit memuat: 1) pos tarif/harmonized system; 2) uraian dan spesifikasi barang; 3) jumlah dan satuan barang; dan 4) identitas pembeli; dan g) realisasi distribusi barang hasil produksi tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: 1) pos tarif/harmonized system; 2) uraian dan spesifikasi barang; 3) jumlah dan satuan barang; dan 4) identitas pembeli;
  2. 2.mengunggah dokumen paling sedikit berupa: a) identitas Pelaku Usaha; b) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri atau izin usaha industri; c) nomor pokok wajib pajak; d) dokumen yang menerangkan negara asal Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; e) diagram alir proses produksi; f) LHVKI yang masih berlaku; g) Persetujuan Impor Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol terakhir apabila sudah melakukan Impor Preparat Bau- bauan Mengandung Alkohol; dan h) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan; dan
  3. 3.dalam hal Pertimbangan Teknis Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol diajukan oleh Perusahaan Industri Minuman Beralkohol, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga mengunggah dokumen: a) nomor pokok pengusaha barang kena cukai; dan b) bukti pembayaran cukai selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
3. c.bagi BUMN Pemilik API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yang mengimpor Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol, dilakukan dengan:
  1. 1.melakukan pengisian paling sedikit berupa: a) rencana Impor Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol, paling sedikit memuat: 1) uraian dan spesifikasi barang; 2) pos tarif/harmonized system; 3) negara asal; 4) negara muat; 5) pelabuhan tujuan; 6) jangka waktu; 7) jumlah dan satuan barang; dan 8) nilai Impor barang; b) realisasi Impor Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: 1) uraian dan spesifikasi barang; 2) pos tarif/harmonized system; 3) negara asal; 4) jumlah dan satuan barang persetujuan Impor; 5) jumlah dan satuan barang realisasi Impor; dan 6) nilai realisasi Impor; c) rencana distribusi Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai dengan tahun pengajuan Impor, paling sedikit memuat: 1) uraian dan spesifikasi barang; 2) pos tarif/harmonized system; 3) uraian barang; 4) jumlah dan satuan barang; dan 5) identitas Perusahaan Industri; d) realisasi distribusi Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong tahun sebelumnya, paling sedikit memuat: 1) uraian dan spesifikasi barang; 2) pos tarif/harmonized system; 3) uraian barang; 4) jumlah dan satuan barang; dan 5) identitas Perusahaan Industri; dan e) jumlah stok terkini Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan
  2. 2.mengunggah dokumen paling sedikit berupa: a) identitas Pelaku Usaha; b) Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar dengan KBLI yang mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri; c) nomor pokok wajib pajak; d) LHVIU yang masih berlaku; e) LHVKI yang masih berlaku dari Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama atau kontrak jual beli (purchase order) dengan BUMN Pemilik API-U yang bersangkutan; f) dokumen yang menerangkan negara asal Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; g) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama atau kontrak jual beli (purchase order) dengan BUMN Pemilik API-U yang bersangkutan; dan h) Persetujuan Impor Preparat Bau-bauan Mengandung Alkohol terakhir apabila sudah melakukan Impor Preparat Bau- bauan Mengandung Alkohol.
(3)Selain melakukan pengisian data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pelaku Usaha juga mengunggah dokumen surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan.
(4)Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf k), ayat (2) huruf b angka 2 huruf h), ayat (2) huruf c angka 2 huruf g), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Format rencana pemanfaatan Bahan Baku Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf l) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Dalam hal data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) telah tersedia dalam SINSW, Pelaku Usaha tidak melakukan pengisian data dan/atau pengunggahan dokumen.
(2)Data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh SINSW ke SIINas.

Pasal 9

(1)Berdasarkan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan.
(2)Dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat melakukan pemeriksaan lapangan.

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan ke Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengembalian.
(2)Dalam hal Pelaku Usaha tidak memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2021