DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2021

Nomor: 27
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Oktober 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara penerbitan rekomendasi, pelaporan dan pengawasan, sanksi dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku minuman beralkohol yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, perusahaan industri dapat melakukan importasi;
c.bahwa untuk dapat melakukan importasi bahan baku minuman beralkohol dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol, perusahaan industri harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang www.peraturan.go.id 2021, No.1222 Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38);
6.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
7.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); www.peraturan.go.id 2021, No.1222 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Baku Minuman Beralkohol adalah bahan baku dan bahan penolong berbentuk konsentrat yang digunakan untuk memproduksi minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan kadar etanol atau etil alkohol (C2H5OH) lebih dari 55% (lima puluh lima per seratus).
2.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
3.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
4.Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri minuman beralkohol yang berkedudukan di Indonesia.
5.Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian terkait dengan ketentuan tata www.peraturan.go.id 2021, No.1222 niaga impor Bahan Baku Minuman Beralkohol ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
7.Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut UP2 adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berada di kantor pusat Kementerian Perindustrian.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro.

Pasal 2

(1)Bahan Baku Minuman Beralkohol hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Industri yang telah memperoleh persetujuan impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(2)Bahan Baku Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sebagai bahan baku produksi Minuman Beralkohol oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan.

Pasal 3

Jenis Bahan Baku Minuman Beralkohol yang dapat diimpor oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2021, No.1222

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh persetujuan impor Bahan Baku Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan Industri harus mendapat Rekomendasi dari Menteri.
(2)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan Industri mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui portal SIINas (http://siinas.kemenperin.go.id).
(2)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri wajib mengunggah:
1. a.surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/yang berwenang sesuai format A1;
2. b.salinan NIB;
3. c.salinan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri atau izin usaha industri;
4. d.salinan nomor pokok wajib pajak;
5. e.salinan nomor pokok pengusaha barang kena cukai;
6. f.bukti pembayaran cukai selama 1 (satu) tahun terakhir;
7. g.dokumen yang menerangkan negara asal Bahan Baku Minuman Beralkohol yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
8. h.dokumen yang menerangkan pelabuhan muat negara terdekat dari negara asal apabila tidak dimungkinkan pengiriman Bahan Baku Minuman Beralkohol dari pelabuhan muat di negara asal yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; www.peraturan.go.id 2021, No.1222
9. i.rencana impor sesuai dengan formulir FM I;
10. j.diagram alir proses produksi;
11. k.surat pernyataan bermeterai sesuai dengan format A2; dan
12. l.salinan surat persetujuan impor Bahan Baku Minuman Beralkohol terakhir apabila Perusahaan Industri sudah melakukan impor Bahan Baku Minuman Beralkohol.
(3)Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1)Petugas UP2 melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, petugas UP2 meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(3)Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, petugas UP2 menyampaikan pemberitahuan secara elektronik melalui SIINas kepada Perusahaan Industri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan permohonan dianggap batal.

Pasal 7

(1)Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka verifikasi teknis atas kebenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.peraturan.go.id 2021, No.1222

Pasal 8

(1)Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi secara elektronik melalui SIINas.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sesuai dengan format A3.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan persetujuan impor.

Pasal 9

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan:
1. a.dokumen permohonan tidak benar; atau
2. b.terdapat ketidaksesuaian antara dokumen permohonan dengan hasil verifikasi teknis, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan sesuai dengan format A4.
(2)Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan secara elektronik melalui SIINas paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dinyatakan tidak benar atau tidak sesuai dengan hasil verifikasi teknis.

Pasal 10

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan SIINas tidak dapat berfungsi, penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 dilakukan secara manual melalui UP2.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2024