DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021

Nomor: 21
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor untuk Industri Kecil dan Industri Menengah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 2021, No.972 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
7.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG IMPOR UNTUK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang 2021, No.972 setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
3.Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
4.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5.Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7.Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong adalah badan usaha yang menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
8.Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat antara lain situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan Industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
9.Kontrak Pemesanan adalah suatu perjanjian tertulis antara Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dengan 1 (satu) pihak atau lebih Industri Kecil dan Industri Menengah dalam rangka penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
10.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, 2021, No.972 penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

(1)Untuk menjaga keberlangsungan proses produksi dan/atau pengembangan Industri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
(2)Dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
1. a.menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri atau luar negeri; dan
2. b.menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 3

(1)Dalam rangka pelaksanaan pemberian kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Industri harus mengutamakan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari dalam negeri.
(2)Dalam hal Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong:
1. a.tidak ada ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri; dan/atau 2021, No.972
2. b.ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri belum mencukupi dari sisi jumlah/volume dan/atau standar mutu. dapat dilakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 4

(1)Dalam hal Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperuntukan bagi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak dapat melaksanakan importasi sendiri, dapat dilakukan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U).
(2)Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuktikan dengan Kontrak Pemesanan dari IKM dimaksud.

Pasal 5

Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk:

a.menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi IKM; dan
b.menyalurkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi IKM.

Pasal 6

(1)Dalam rangka menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat:
1. a.melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM yang tidak dapat melakukan importasi sendiri; dan/atau 2021, No.972
2. b.memperoleh Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa yang berasal dari Impor yang dilakukan oleh Perusahaan Industri.
(2)Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa oleh Perusahaan Industri yang melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
(4)Penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain dan wajib dipergunakan untuk keperluan produksi IKM sesuai Kontrak Pemesanan antara Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dengan IKM.

Pasal 8

Dalam rangka menyalurkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2021, No.972

BAB II

PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG YANG MELAKUKAN IMPOR

Pasal 9

(1)Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pusat logistik berikat.
(3)Pusat logistik berikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Menteri menetapkan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM.
(2)Menteri dalam menetapkan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1)Untuk dapat ditetapkan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong harus memenuhi kriteria dan persyaratan.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.merupakan badan usaha yang melakukan importasi dan menyalurkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM;
2. b.memiliki kegiatan usaha paling sedikit sebagaimana dimaksud pada huruf a; 2021, No.972
3. c.memiliki dan/atau menguasai suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) meter persegi di satu lokasi; dan
4. d.memiliki paling sedikit 5 (lima) IKM yang dilayani.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
2. b.telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
3. c.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil importasi;
4. d.memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan mendayagunakan sistem informasi persediaan dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berbasis komputer serta sistem penelusuran barang (traceability) dalam pengelolaan barang pada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
5. e.memiliki profil perusahaan; dan
6. f.data IKM yang dilayani, yang terdiri atas nama, alamat, dan nomor induk berusaha.
(4)Dalam hal badan usaha merupakan badan usaha baru, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 2021, No.972 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
7.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG IMPOR UNTUK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang 2021, No.972 setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
3.Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
4.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5.Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7.Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong adalah badan usaha yang menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
8.Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat antara lain situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan Industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
9.Kontrak Pemesanan adalah suatu perjanjian tertulis antara Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dengan 1 (satu) pihak atau lebih Industri Kecil dan Industri Menengah dalam rangka penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
10.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, 2021, No.972 penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

(1)Untuk menjaga keberlangsungan proses produksi dan/atau pengembangan Industri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
(2)Dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
1. a.menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri atau luar negeri; dan
2. b.menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 3

(1)Dalam rangka pelaksanaan pemberian kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Industri harus mengutamakan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari dalam negeri.
(2)Dalam hal Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong:
1. a.tidak ada ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri; dan/atau 2021, No.972
2. b.ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri belum mencukupi dari sisi jumlah/volume dan/atau standar mutu. dapat dilakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 4

(1)Dalam hal Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperuntukan bagi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak dapat melaksanakan importasi sendiri, dapat dilakukan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U).
(2)Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuktikan dengan Kontrak Pemesanan dari IKM dimaksud.

Pasal 5

Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk:

a.menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi IKM; dan
b.menyalurkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi IKM.

Pasal 6

(1)Dalam rangka menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat:
1. a.melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM yang tidak dapat melakukan importasi sendiri; dan/atau 2021, No.972
2. b.memperoleh Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa yang berasal dari Impor yang dilakukan oleh Perusahaan Industri.
(2)Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa oleh Perusahaan Industri yang melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
(4)Penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain dan wajib dipergunakan untuk keperluan produksi IKM sesuai Kontrak Pemesanan antara Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dengan IKM.

Pasal 8

BAB II

PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG YANG MELAKUKAN IMPOR

Pasal 9

(1)Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pusat logistik berikat.
(3)Pusat logistik berikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Menteri menetapkan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM.
(2)Menteri dalam menetapkan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1)Untuk dapat ditetapkan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong harus memenuhi kriteria dan persyaratan.
(2)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.merupakan badan usaha yang melakukan importasi dan menyalurkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM;
2. b.memiliki kegiatan usaha paling sedikit sebagaimana dimaksud pada huruf a; 2021, No.972
3. c.memiliki dan/atau menguasai suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) meter persegi di satu lokasi; dan
4. d.memiliki paling sedikit 5 (lima) IKM yang dilayani.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
2. b.telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
3. c.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil importasi;
4. d.memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan mendayagunakan sistem informasi persediaan dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berbasis komputer serta sistem penelusuran barang (traceability) dalam pengelolaan barang pada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
5. e.memiliki profil perusahaan; dan
6. f.data IKM yang dilayani, yang terdiri atas nama, alamat, dan nomor induk berusaha.
(4)Dalam hal badan usaha merupakan badan usaha baru, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG YANG MELAKUKAN IMPOR

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG YANG MELAKUKAN IMPOR

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2026