DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2023

Nomor: 23
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Agustus 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Permenperin ini mengubah beberapa ketentuan dalam Permenperin Nomor 54/M-IND/PER/3/2012.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai nilai tingkat komponen dalam negeri;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M- IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M- IND/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 ten tang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M- IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; MENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIK INDONESIA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERINDUSTRIANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURANMENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 54/M-IND/PER/3/2012 TENTANGPEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAMNEGERI UNTUK PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

1.Ketentuan Pasal 13B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54jM-INDjPERj3j2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05jM-IND jPERj2j2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54jM- INDjPERj3j2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 275), diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIANNOMOR 54jM-INDjPERj3j2012 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAANPRODUK DALAMNEGERI UNTUK PEMBANGUNANINFRASTRUKTURKETENAGALISTRIKAN. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54jM- INDjPERj3j2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05jM- INDjPERj2j2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54jM-INDjPERj3j2012 ten tang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 275);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04jM- INDjPERj2j2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Tenaga Surya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 274);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384). Menetapkan Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 15A

(1)Nilai TKDN barang dan gabungan barang dan jasa minimal untuk pembangunan PLTS Tersebar Berdiri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2)huruf a dan huruf c dan ayat (3) huruf a, PLTS Terpusat Berdiri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf c dan ayat
(3)huruf a, dan PLTS Terpusat Terhubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) huruf a dan huruf c dan ayat (3) huruf a dapat dikecualikan terhadap pembangunan PLTS di Ibu Kota Nusantara dengan ketentuan:
1. a.dapat menggunakan barang impor sepanjang tidak terdapat produk dalam negeri yang sejenis;
2. b.berlaku untuk proyek dengan kapasitas 50 (lima puluh) megawatt yang mendapat penugasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara; dan
3. c.berlaku untuk proyek yang mulai beroperasi secara komersial paling lambat 31 Desember 2024.
(2)Impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berupa modul surya dilakukan dengan ketentuan:
1. a.hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Industri modul surya yang sedang dan/ atau telah melakukan investasi perakitan di dalam negeri; dan
2. b.hanya untuk keperluan pemenuhan tenaga listrik di dalam negeri.
(3)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil rap at yang dikoordinasikan kementerian yang menye1enggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian 'urusan kementerian dalam penye1enggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi dan melibatkan kementerian/Iembaga terkait.

2.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13B

Nilai TKDN barang minimal untuk modul surya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, Pasal 13 ayat (3) huruf a, dan Pasal 13A ayat (3) huruf a menjadi minimal 60% (enam puluh persen) mulai 1 Januari 2025. Sa;tffiaE~ uai dengan aslinya 'at Jenderal BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 695 ASEP N. MULYANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2023 AGUS GUMIWANG KARTASASMITA ttd. MENTERI PERINDUSTRIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…