Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5/M-IND/PER/2/2017 Tahun 2017
- Nomor
- 5/M-IND/PER/2/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalarn Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur KetenagaIistrikan; MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/M-IND/PER/2/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 54/M-IND/PER/3/2012 TENTANG PEDOMAN PENGGUNMN PRODUK DALAMNEGER! UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN Mcoteri Perindustrian Republik Indonesia Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/ PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan diubah menjadi sebagai berikut: Pasal I UNTUKPENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI INFRASTRUKTURKETENAGALISTRlKAN. PERUBAHANATAS PERATURANMENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 54/M-IND/PER/3/2012 TENTANG PEDOMAN TENTANGPERINDUSTRIANMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN:
342);
Menetapkan Mengingat
Construction, yang selanjutnya disebut Perusahaan EPC, adalah badan usaha layanan jasa gabungan perencanaan / perancangan/ rancang bangun pengadaan peralatan dan material, dan pelaksanaan jasa konstruksi (pembangunan) termasuk operasi, pemeliharaan dan pengujian yang memiliki sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
andProcurement,Engineering,11. Perusahaan
Besaran nilai TKDNBarang dan Jasa untuk PLTSterdiri dari:
Nilai TKDN minimal untuk modul surya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, Pasal 13 ayat (3)huruf a, dan Pasal 13Aayat (3) huruf a:
dan
9 - Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
Salinan sesuai dengan aslinya Jenderal BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2017 NOMOR 275 WIDODO EKATJAHJANA ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2017 DIREKTURJENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AIRLANGGAHARTARTO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2017 MENTERI PERINDUSTRIAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)