DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Januari 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional; Menimbang : a. b. d. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat : 1. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Tambahan Perindustrian (Lembaran 3. 4. Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/ PER/3/2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Negara 5. Baku dalam rangka Pembangunan Industri Gula (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 460); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509); 6. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG JAMINAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKU INDUSTRI GULA DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN GULA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri. 1. http://jdih.kemenperin.go.id/

2.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
3.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
4.Industri Pengguna adalah industri makanan dan minuman, industri farmasi, industri herbal/jamu, industri hotel, restoran, dan catering (HOREKA), industri tembakau dan industri lainnya baik industri besar, menengah, dan keeil yang menggunakan Gula Kristal Rafinasi {Refined Sugar} sebagai Bahan Baku proses produksi dan bahan penolong, serta memiliki izin dari instansi yang berwenang.
5.Gula adalah Gula Kristal Mentah {Raw Sugar), Gula Kristal Putih {Plantation White Sugar), dan Gula Kristal Rafinasi {Refined Sugar).
6.Gula Kristal Mentah {Raw Sugar) adalah gula kristal sukrosa yang dibuat dari tebu melalui proses defikasi, yang tidak boleh langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut.
7.Gula Kristal Putih {Plantation White Sugar) adalah gula kristal sukrosa yang dibuat dari tebu dan/atau Gula Kristal Mentah {Raw Sugar) melalui proses defikasi/sulfitasi/ karbonatasi/fosfatasi kombinasi dari proses tersebut sehingga langsung dapat dikonsumsi dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan.
8.Gula Kristal Rafinasi {Refined Sugar) adalah gula kristal sukrosa yang diproduksi dari Gula Kristal Mentah {Raw Sugar) atau gula yang dibuat dari umbi bit melalui proses klarifikasi dengan eara karbonatasi dan/atau fosfatasi dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan.
9.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. yang dan/atau http://jdih.kemenperin.go.id/
10.Rekomendasi Persetujuan Impor Gula yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah surat yang memuat keterangan teknis untuk mendapatkan persetujuan impor Gula Kristal Mentah {Raw Sugar).
11.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melakukan pembinaan di bidang industri gula.
12.Direktur Pembina Industri adalah direktur yang melakukan pembinaan di bidang industri gula. BAB 11 BAHAN BAKU

Pasal 2

(1)Perusahaan Industri memproduksi Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) dengan menggunakan Bahan Baku dari dalam negeri maupun luar negeri.
(2)Bahan Baku dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.hasil produksi tebu perkebunan rakyat; atau
2. b.hasil produksi tebu milik Perusahaan Industri.
(3)Dalam hal Bahan Baku dari dalam negeri tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar), dapat dilakukan Impor Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) dengan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan neraca komoditas gula yang ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.
(5)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
1. a.tempat pemasukan;
2. b.jenis;
3. c.volume; http://jdih.kemenperin.go.id/ waktu pemasukan; dan standar mutu.
(6)Dalam hal terdapat perubahan tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, tidak diperlukan perubahan Rekomendasi. d. e.

Pasal 3

(1)Perusahaan Industri memproduksi Gula Kristal Rafinasi {Refined Sugar) menggunakan Bahan Baku dari dalam negeri maupun luar negeri.
(2)Dalam hal Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Rafinasi {Refined Sugar) belum dapat diproduksi oleh Industri dalam negeri dan/atau belum mencukupi, pemenuhan kebutuhan Bahan Baku dapat dilakukan melalui Impor Gula Kristal Mentah {Raw Sugar) dengan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan neraca komoditas gula yang ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.tempat pemasukan;
2. b.jenis;
3. c.volume;
4. d.waktu pemasukan; dan
5. e.standar mutu.
(5)Dalam hal terdapat perubahan tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak diperlukan perubahan Rekomendasi.

Pasal 4

(1)Tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf a http://jdih.kemenperin.go.id/ ditetapkan dengan mempertimbangkan lokasi Industri.
(2)Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) bumf b merupakan merupakan jenis gula yang digunakan sebagai Bahan Baku Industri.
(3)Volume dan waktu pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dan huruf d dan Pasal 3 ayat (4) huruf c dan huruf d, ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.
(4)Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e dan Pasal 3 ayat (4) huruf e memiliki warna larutan (ICUMSA) paling sedikit 600 (enam ratus) ICUMSA Unit (lU). yang

Pasal 5

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri gula berbasis tebu dengan ketentuan; Perusahaan Industri dengan KBLI 10721 yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan setelah tanggal 25 Mei 2010 dalam rangka a. investasi baru atau perluasan usaha; atau
1. b.mendapat penugasan khusus berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasibidangpemerintahan perekonomian.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dapat diberikan kepada: Perusahaan Industri gula kristal rafmasi dengan KBLI 10721 yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan sebelum tanggal 25 Mei 2010; di a. atau http://jdih.kemenperin.go.id/
1. b.Perusahaan Industri gula kristal rafinasi KBLI yang memiliki persetujuan prinsip sebelum 25 Mei 2010 dengan bidang usaha industri gula rafinasi (pemurnian gula) untuk industri. 10721

Pasal 6

(1)Perusahaan Industri gula kristal rafinasi hanya dapat memproduksi Gula Kristal Rafinasi [Refined Sugar).
(2)Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) hasil produksinya kepada Industri Pengguna sebagai Bahan Baku dan/atau bahan penolong Industri.

Pasal 7

Perusahaan Industri gula berbasis tebu hanya dapat memproduksi Gula Kristal Putih [Plantation White Sugar).

BAB III

RENCANA KEBUTUHAN GULA KRISTAL MENTAH [RAW SUGAR)

Pasal 8

(1)Perusahaan Industri gula berbasis tebu menyampaikan usulan rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah [Raw Sugar) sebagai Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Putih [Plantation White Sugar)kepada Direktur Jenderal.
(2)Perusahaan Industri gula rafinasi menyampaikan usulan rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah [Raw Sugar) sebagai Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Rafinasi [Refined Sugar) kepada Direktur Jenderal.
(3)Penyampaian usulan rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah [Raw Sugar) sebagaimana dimaksud pada http://jdih.kemenperin.go.id/ ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Pasal 9

Usulan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan verifikasi oleh lembaga verifikasi independent yang ditunjuk Menteri.

Pasal 10

(1)Direktur Jenderal menyusun rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah [Raw Sugar) sebagai Bahan Baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
(2)Pen50isunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.laporan hasil verifikasi;
2. b.penyampaian rencana kebutuhan dari Perusahaan Industri;
3. c.realisasi impor Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) yang dilakukan oleh Perusahaan Industri pada tahun sebelumnya; dan
4. d.proyeksi neraca Gula nasional, nilai tambah, dan peningkatan daya saing Industri.
(3)Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.
(4)Rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 11

(1)Menteri menyampaikan rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian untuk mendapatkan penetapan volume dan waktu pemasukan Gula Kristal http://jdih.kemenperin.go.id/ Mentah {Raw Sugar) sebagai Bahan Baku pada tahun berikutnya.
(2)Penetapan volume dan waktu pemasukan Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian dalam rangka penetapan neraca komoditas gula tahun berikutnya. oleh kementerian yang

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

2.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
3.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
4.Industri Pengguna adalah industri makanan dan minuman, industri farmasi, industri herbal/jamu, industri hotel, restoran, dan catering (HOREKA), industri tembakau dan industri lainnya baik industri besar, menengah, dan keeil yang menggunakan Gula Kristal Rafinasi {Refined Sugar} sebagai Bahan Baku proses produksi dan bahan penolong, serta memiliki izin dari instansi yang berwenang.
5.Gula adalah Gula Kristal Mentah {Raw Sugar), Gula Kristal Putih {Plantation White Sugar), dan Gula Kristal Rafinasi {Refined Sugar).
6.Gula Kristal Mentah {Raw Sugar) adalah gula kristal sukrosa yang dibuat dari tebu melalui proses defikasi, yang tidak boleh langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut.
7.Gula Kristal Putih {Plantation White Sugar) adalah gula kristal sukrosa yang dibuat dari tebu dan/atau Gula Kristal Mentah {Raw Sugar) melalui proses defikasi/sulfitasi/ karbonatasi/fosfatasi kombinasi dari proses tersebut sehingga langsung dapat dikonsumsi dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan.
8.Gula Kristal Rafinasi {Refined Sugar) adalah gula kristal sukrosa yang diproduksi dari Gula Kristal Mentah {Raw Sugar) atau gula yang dibuat dari umbi bit melalui proses klarifikasi dengan eara karbonatasi dan/atau fosfatasi dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan pangan.
9.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. yang dan/atau http://jdih.kemenperin.go.id/
10.Rekomendasi Persetujuan Impor Gula yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah surat yang memuat keterangan teknis untuk mendapatkan persetujuan impor Gula Kristal Mentah {Raw Sugar).
11.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melakukan pembinaan di bidang industri gula.
12.Direktur Pembina Industri adalah direktur yang melakukan pembinaan di bidang industri gula. BAB 11 BAHAN BAKU

Pasal 2

(1)Perusahaan Industri memproduksi Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) dengan menggunakan Bahan Baku dari dalam negeri maupun luar negeri.
(2)Bahan Baku dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.hasil produksi tebu perkebunan rakyat; atau
2. b.hasil produksi tebu milik Perusahaan Industri.
(3)Dalam hal Bahan Baku dari dalam negeri tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar), dapat dilakukan Impor Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) dengan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan neraca komoditas gula yang ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.
(5)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
1. a.tempat pemasukan;
2. b.jenis;
3. c.volume; http://jdih.kemenperin.go.id/ waktu pemasukan; dan standar mutu.
(6)Dalam hal terdapat perubahan tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, tidak diperlukan perubahan Rekomendasi. d. e.

Pasal 3

(1)Perusahaan Industri memproduksi Gula Kristal Rafinasi {Refined Sugar) menggunakan Bahan Baku dari dalam negeri maupun luar negeri.
(2)Dalam hal Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Rafinasi {Refined Sugar) belum dapat diproduksi oleh Industri dalam negeri dan/atau belum mencukupi, pemenuhan kebutuhan Bahan Baku dapat dilakukan melalui Impor Gula Kristal Mentah {Raw Sugar) dengan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan neraca komoditas gula yang ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.tempat pemasukan;
2. b.jenis;
3. c.volume;
4. d.waktu pemasukan; dan
5. e.standar mutu.
(5)Dalam hal terdapat perubahan tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak diperlukan perubahan Rekomendasi.

Pasal 4

(1)Tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf a http://jdih.kemenperin.go.id/ ditetapkan dengan mempertimbangkan lokasi Industri.
(2)Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) bumf b merupakan merupakan jenis gula yang digunakan sebagai Bahan Baku Industri.
(3)Volume dan waktu pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dan huruf d dan Pasal 3 ayat (4) huruf c dan huruf d, ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.
(4)Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e dan Pasal 3 ayat (4) huruf e memiliki warna larutan (ICUMSA) paling sedikit 600 (enam ratus) ICUMSA Unit (lU). yang

Pasal 5

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri gula berbasis tebu dengan ketentuan; Perusahaan Industri dengan KBLI 10721 yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan setelah tanggal 25 Mei 2010 dalam rangka a. investasi baru atau perluasan usaha; atau
1. b.mendapat penugasan khusus berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasibidangpemerintahan perekonomian.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya dapat diberikan kepada: Perusahaan Industri gula kristal rafmasi dengan KBLI 10721 yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan sebelum tanggal 25 Mei 2010; di a. atau http://jdih.kemenperin.go.id/
1. b.Perusahaan Industri gula kristal rafinasi KBLI yang memiliki persetujuan prinsip sebelum 25 Mei 2010 dengan bidang usaha industri gula rafinasi (pemurnian gula) untuk industri. 10721

Pasal 6

(1)Perusahaan Industri gula kristal rafinasi hanya dapat memproduksi Gula Kristal Rafinasi [Refined Sugar).
(2)Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) hasil produksinya kepada Industri Pengguna sebagai Bahan Baku dan/atau bahan penolong Industri.

Pasal 7

Perusahaan Industri gula berbasis tebu hanya dapat memproduksi Gula Kristal Putih [Plantation White Sugar).

BAB III

RENCANA KEBUTUHAN GULA KRISTAL MENTAH [RAW SUGAR)

Pasal 8

(1)Perusahaan Industri gula berbasis tebu menyampaikan usulan rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah [Raw Sugar) sebagai Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Putih [Plantation White Sugar)kepada Direktur Jenderal.
(2)Perusahaan Industri gula rafinasi menyampaikan usulan rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah [Raw Sugar) sebagai Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Rafinasi [Refined Sugar) kepada Direktur Jenderal.
(3)Penyampaian usulan rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah [Raw Sugar) sebagaimana dimaksud pada http://jdih.kemenperin.go.id/ ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Pasal 9

Usulan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan verifikasi oleh lembaga verifikasi independent yang ditunjuk Menteri.

Pasal 10

(1)Direktur Jenderal menyusun rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah [Raw Sugar) sebagai Bahan Baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
(2)Pen50isunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
1. a.laporan hasil verifikasi;
2. b.penyampaian rencana kebutuhan dari Perusahaan Industri;
3. c.realisasi impor Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) yang dilakukan oleh Perusahaan Industri pada tahun sebelumnya; dan
4. d.proyeksi neraca Gula nasional, nilai tambah, dan peningkatan daya saing Industri.
(3)Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.
(4)Rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 11

(1)Menteri menyampaikan rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian untuk mendapatkan penetapan volume dan waktu pemasukan Gula Kristal http://jdih.kemenperin.go.id/ Mentah {Raw Sugar) sebagai Bahan Baku pada tahun berikutnya.
(2)Penetapan volume dan waktu pemasukan Gula Kristal Mentah (Raw Sugar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian dalam rangka penetapan neraca komoditas gula tahun berikutnya. oleh kementerian yang