DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2024

Nomor: 31
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu yaitu tentang ketentuan umum, program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, penggantian, penunjukan LPPR, tim teknis, verifikasi lapangan dan permohonan realisasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu belum menampung perkembangan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 871);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 871) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2.Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
3.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
5.Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi yang selanjutnya disingkat LPPR adalah badan usaha yang membantu pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu pada Direktorat Jenderal Industri Agro.
6.Pemohon adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu.
7.Penerima adalah Perusahaan Industri yang mendapat potongan harga melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Industri agro.
10.Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Industri hasil hutan dan perkebunan.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(2)Dalam pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim teknis dan menunjuk LPPR.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan:
1. a.paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dilengkapi dengan tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang masih berlaku; atau
2. b.paling banyak 15% (lima belas persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang tidak dilengkapi dengan tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri atau mesin/peralatan impor.
(2)Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk masing-masing perusahaan setiap periode tahun anggaran.
(3)Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dengan menggunakan valuta asing, penghitungan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dilakukan dengan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada tanggal pembelian sesuai dengan tanggal invois/faktur.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Penunjukan LPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. a.berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
2. b.memiliki perizinan berusaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 70209.
(3)LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
1. a.sosialisasi program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu;
2. b.pemeriksaan administratif terhadap permohonan yang telah diajukan;
3. c.verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan terhadap permohonan yang telah diberikan nomor urut registrasi;
4. d.pelaporan terhadap hasil pemeriksaan administratif dan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur;
5. e.penyiapan dokumen dan fasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
6. f.verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan; dan
7. g.pelaporan pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.
  1. 5.Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan penilaian terhadap hasil verifikasi dari LPPR; dan
2. b.memberikan rekomendasi calon Penerima penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
(3)Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.Direktorat Jenderal Industri Agro; dan
2. b.Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim teknis dapat melibatkan tenaga ahli, pakar, praktisi, dan/atau akademisi.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

a.berbentuk badan usaha yang berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
b.termasuk dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 16101, 16102, 16211, 16213, 16214, 16215, 16222, dan/atau 31001;
c.memiliki akun SIINas; dan
d.memiliki nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
1. 7.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pemohon mengajukan permohonan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
(2)Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengunggah surat permohonan sesuai dengan formulir 1 disertai dengan dokumen:
1. a.akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. b.daftar susunan pengurus terakhir perusahaan beserta kartu tanda penduduk atau paspor pengurus sesuai dengan formulir 2;
3. c.nomor pokok wajib pajak perusahaan;
4. d.perizinan berusaha di bidang Industri sesuai dengan lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
5. e.laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun sebelumnya;
6. f.bukti telah menyampaikan laporan data Industri melalui akun SIINas untuk periode 1 (satu) tahun sebelum pengajuan permohonan restrukturisasi mesin dan/atau peralatan;
7. g.bukti penguasaan lahan lokasi usaha Industri berupa:
  1. 1.bukti kepemilikan hak atas tanah; atau
  2. 2.akta notaris perjanjian sewa menyewa lahan lokasi usaha Industri;
8. h.daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang di lokasi pabrik sesuai dengan formulir 3;
9. i.dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan yang paling sedikit terdiri atas:
  1. 1.purchase order, order confirmation, dan/atau sales contract yang dilegalisasi oleh notaris;
  2. 2.invois yang dilegalisasi oleh notaris;
  3. 3.bill of lading (B/L), packing list (P/L), pemberitahuan impor barang, dan surat persetujuan pengeluaran barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan secara impor;
  4. 4.bukti pengiriman barang dan serah terima barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan di dalam negeri;
  5. 5.letter of credit (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilegalisasi oleh bank pembuka (issuing bank);
  6. 6.bukti transfer pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh pejabat bank atau pejabat lembaga keuangan bukan bank yang berwenang di tempat transaksi pembayaran tersebut dilaksanakan;
  7. 7.perjanjian kredit dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh bank pemberi kredit, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit bank;
  8. 8.perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh lembaga keuangan bukan bank, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit lembaga keuangan bukan bank;
  9. 9.perjanjian kredit yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit penyedia barang;
  10. 10.rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 4;
  11. 11.surat keterangan legalisasi dokumen oleh bank sesuai dengan formulir 5, lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan formulir 6, dan/atau notaris sesuai dengan formulir 8;
  12. 12.daftar mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu sesuai dengan formulir 9 dan dilengkapi dengan tanda sah tingkat komponen dalam negeri sebagaimana tercantum dalam laman http://tkdn.kemenperin.go.id bagi Pemohon yang membeli mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri dengan capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
10. j.surat pernyataan tidak mengikuti program sejenis di Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran yang sama sesuai dengan formulir 10; dan
11. k.surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen sesuai dengan formulir 11.
(3)Dalam hal terdapat kondisi yang mengakibatkan laman SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dapat diakses, pengajuan permohonan dilakukan secara manual.
(4)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8.Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, LPPR melakukan pemeriksaan administratif.
(2)Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen permohonan.
(3)Dalam hal:
1. a.berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak selesainya pemeriksaan administratif, LPPR menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen; atau
2. b.berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen permohonan dinyatakan lengkap, LPPR memberikan nomor urut registrasi.
(4)Dalam hal Pemohon tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a, permohonan dinyatakan gugur.
(5)Permohonan yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan permohonan baru melalui SIINas pada periode yang sama sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran tahun berjalan.

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui survei ke lokasi produksi sesuai dengan perizinan berusaha Pemohon.
(2)Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.menilai kewajaran harga mesin dan/atau peralatan;
2. b.menelaah kelayakan dan dampak teknologi terhadap peningkatan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk; dan
3. c.memeriksa dan memastikan bahwa mesin dan/atau peralatan yang diajukan telah terpasang di lokasi produksi sesuai dengan perizinan berusaha.
(3)Terhadap mesin dan/atau peralatan yang telah dilakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda berupa stiker yang tidak mudah luntur, lepas, dan rusak.

10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Penerima mengajukan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan formulir 13 dengan melampirkan:
1. a.invois sesuai dengan formulir 14;
2. b.kuitansi sesuai dengan formulir 15;
3. c.nomor pokok wajib pajak perusahaan;
4. d.faktur pajak pertambahan nilai yang sudah diisi lengkap;
5. e.surat setoran pajak pertambahan nilai yang sudah diisi lengkap;
6. f.surat setoran pajak penghasilan yang sudah diisi lengkap;
7. g.surat referensi bank mengenai nama dan nomor rekening perusahaan dengan melampirkan 1 (satu) lembar rekening koran terakhir sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
8. h.berita acara serah terima dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 16; dan
9. i.berita acara pembayaran dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir 17.
(2)Permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
(3)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11.Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
12.Formulir 3, formulir 5, formulir 6, formulir 8, formulir 12, dan formulir 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
13.Formulir 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dihapus. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. " Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2024 MENTERI PERINDUSTRIAN Œ AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU Jenis Mesin dan/atau Peralatan
1.Air Pressure Unit
2.Air Dryer
3.Air Pressure Tank
4.Arm Saw
5.Auto Clipper
6.Auto Stacker
7.Band Saw
8.Bending Machine
9.Bending Press
10.Boiler
11.Boring Machine
12.Brush Sander Machine
13.Carving Duplicator
14.Chamber Set
15.Coating Machine
16.Cold Press Machine
17.Control System (Programmable Logic Controller)
18.Compressor
19.Computer Numerical Control (CNC)-Based Machine
20.Continuous Dryer
21.Conveyor
22.Cooler
23.Copy Lathe Machine
24.Copy Shaper Machine
25.Core Builder
26.Cross Cut Machine
27.Debarker
28.Dehumidifier
29.Double Planer Machine
30.Drum Dryer
31.Dust Collector
32.Edge Banding Machine
33.End Tenoner
34.Finger Jointed Machine
35.Foam Chipper Machine
36.Foam Cutter
37.Glue Mixer
38.Glue Spreader
39.Gun Sprayer
40.Hammer Mill
41.Heating Room
42.Hot Press
43.Jointer/Surface Planer
44.Jumping Saw
45.Laminating Machine
46.Laser Cutter
47.Log Carrier
48.Mate Forming Machine
49.Metal Finishing Machine
50.Moulder
51.Mourtiser
52.Multi Rip Saw
53.Packaging Devices
54.Panel Saw
55.Patcher Machine
56.Pelletizer
57.Planer
58.Press Dryer
59.Press Laminating with High Frequency (HF)
60.Pressure Vacuum
61.Rip Saw
62.Robotic Arm
63.Roller Dryer
64.Rotary Composer
65.Rotary Machine
66.Router Machine
67.Running Saw
68.Sander
69.Sanding Master
70.Scaff Jointed Machine
71.Sharpener
72.Sewing Machine
73.Side Grinder
74.Sizer
75.Spindle Less Rotary Lathe
76.Spindle Rotary Lathe
77.Spray Booth
78.Sprayer Machine
79.Strapping Machine
80.Swage and Sharper Machine
81.Table Band Saw
82.Tenoner
83.Textile Cutter Machine
84.V-jointed Machine
85.Veneer Jointing Machine
86.Veneer Repairer
87.Veneer Splicing Machine
88.Veneer Stitching Machine
89.Welding Machine
90.Wide Belt Sander
91.Wood Chipper
92.Wood Clamp Machine
93.Wood Feeder
94.Wood Flaker MENTERI PERINDUSTRIAN ttd AGUS GUMIWANG KARTASASMITA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU Formulir 3 Daftar Mesin dan/atau Peralatan yang telah Dibeli dan Terpasang di Lokasi Pabrik DAFTAR MESIN/PERALATAN YANG TELAH DIBELI DAN TERPASANG DI LOKASI PABRIK Nama perusahaan : Lokasi pabrik : Sumber pembiayaan : Dana Sendiri/Kredit Bank/Kredit LKBB/Kredit Penyedia Barang*) No Kelompok M/P Nama Mesin/ Peralatan (M/P) Merk/ Tipe/ Spek Teknis Tahun Pembelian M/P Jumlah Unit M/P Harga Satuan Harga Total Nama Produsen/ Penyedia Barang M/P, dan No. Telepon Cara Pembayaran (via L/C/ SKBDN) Bukti Dokumen (PO/OC/ SC/KK)*) Bukti Transfer Pembayaran Dana Sendiri Perjanjian Kredit/ Pembiayaan Tanggal Kedatangan M/P Tujuan Pembelian M/P (Penggantian/ Penambahan*) Dampak/ Manfaat M/P (kapasitas, mutu, efisiensi, produktifitas*) No Tgl Nilai No Tgl

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) A MESIN/PERALATAN YANG MENGANDUNG TKDN 1 2 3 4 5 SUB TOTAL B MESIN/PERALATAN YANG TIDAK MENGANDUNG TKDN 1 2 SUB TOTAL TOTAL PETUNJUK PENGISIAN:

1.Isi seluruh kolom dengan lengkap dan benar sesuai dokumen yang ada;
2.Formulir ini dibuat untuk masing-masing pabrik;
3.Kolom 2: Isi dengan berpedoman Lampiran I;
4.Kolom 3 & 4: Isi sesuai dengan data yang ada pada dokumen pembelian;
5.Kolom 7 & 8: Isi sesuai valuta asing yang tertera dalam dokumen pembelian;
6.Kolom 9: Isi dengan lengkap;
7.Kolom 10: Pilih yang sesuai
8.Kolom 11: Pilih yang sesuai
9.Kolom 12 dan 14: Isi dengan lengkap sesuai dokumen yang ada;
10.Kolom 13: berikan centang (V) apabila menggunakan dana sendiri;
11.Kolom 15: Isi tanggal, bulan dan tahun;
12.Kolom 16: Pilih yang sesuai;
13.Kolom 17: Pilih yang sesuai. (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Meterai Rp10.000,00 + Cap Perusahaan …………………… Direktur Utama *) Coret yang tidak perlu. Formulir 5 Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Bank SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH BANK No. : …. (tempat), tanggal, bulan, tahun) Lampiran : …. (….) lembar Hal : Surat Keterangan Legalisasi Kepada Yth. Direktur Jenderal Industri Agro u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17 Jakarta Selatan Dengan hormat, Dalam rangka keikutsertaan PT/CV*) ……. pada program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20… dan sesuai dengan surat PT/CV*) …… tanggal …… berikut dokumen yang disampaikan kepada bank kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:
1.Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV*) ……… dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas.
2.Seluruh transaksi yang tertera dalam dokumen dimaksud di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui bank kami. Rincian dokumen transaksi yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor ................. tanggal ....................) telah pula kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini. Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas. Tanda tangan Pejabat Bank + Cap Bank Nama Pejabat Bank *) Coret yang tidak perlu. Lampiran Formulir 5 LAMPIRAN SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH BANK UNTUK PT/CV*) …….. No. …….. Tanggal …… No. Nama Dokumen Nomor Dokumen Tanggal Dokumen Nominal Transaksi Penerima Pembayaran (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Tandatangan pejabat bank + cap bank Nama pejabat bank *) Coret yang tidak perlu. Formulir 6 Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK No. : …. (tempat, tanggal-bulan-tahun) Lampiran : …. (….) lembar Hal : Surat Keterangan Legalisasi Kepada Yth. Direktur Jenderal Industri Agro u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17 Jakarta Selatan Dengan hormat, Dalam rangka keikutsertaan PT/CV*)…….pada program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20…dan sesuai dengan surat PT/CV*) …… tanggal …… berikut dokumen yang disampaikan kepada perusahaan kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:
1.Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV*) ……… dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas.
2.Seluruh transaksi yang tertera dalam dokumen dimaksud di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui perusahaan kami. Rincian dokumen transaksi yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor ................ tanggal ....................) telah pula kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini. Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas. Tanda tangan Pejabat + Cap Lembaga Keuangan Bukan Bank Nama Pejabat Lembaga Keuangan Bukan Bank *) Coret yang tidak perlu Lampiran Formulir 6 LAMPIRAN SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK UNTUK PT/CV*) …….. No. …….. Tanggal …… *) Coret yang tidak perlu. No. Nama Dokumen Nomor Dokumen Tanggal Dokumen Nominal Transaksi Penerima Pembayaran (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Tandatangan pejabat + cap Lembaga Keuangan Bukan Bank Nama pejabat Lembaga Keuangan Bukan Bank Formulir 8 Surat Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Notaris SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH NOTARIS No. : …. (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Lampiran : …. (….) lembar Hal : Surat Keterangan Legalisasi Kepada Yth, Direktur Jenderal Industri Agro u.p. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt.17 Jakarta Selatan Dengan hormat, Dalam rangka keikutsertaan PT/CV*) …….pada program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan Industri pengolahan kayu, Kementerian Perindustrian tahun anggaran 20… dan sesuai dengan surat PT/CV*) …… tanggal ……berikut dokumen yang disampaikan kepada kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut:
1.Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT/CV*) ……… dan menyatakan bahwa dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas.
2.Rincian dokumen yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (Nomor ................ tanggal ....................) dan telah kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keterangan legalisasi ini. Demikian surat keterangan legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas. Tanda tangan notaris + cap Nama notaris *) Coret yang tidak perlu Lampiran Formulir 8 LAMPIRAN SURAT KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH NOTARIS UNTUK PT/CV*) …….. No. …….. Tanggal …… *) Coret yang tidak perlu No. Nama Dokumen Nomor Dokumen Tanggal Dokumen Nominal Transaksi Penerima Pembayaran (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Tandatangan notaris + cap Nama notaris Formulir 12 Perjanjian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan PERJANJIAN PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN Nomor: ………… Pada hari ini........ tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu .......(..../..../20...), di ……, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : NIP : Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Industri Agro berdasarkan Keputusan ... nomor … tanggal … Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. II. Nama : Jabatan : Nama Perusahaan : Alamat : No. Rekening : Bank : Bank …., Cabang …. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV*) ....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Bahwa berdasarkan:
1.Undang-Undang Nomor ..... Tahun .... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20....;
2.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... Tahun 20.... tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu;
3.Surat Pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- …./20.... tanggal ........ Direktorat Jenderal Industri Agro;
4.Surat permohonan PT/CV*) ..... tentang Surat Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu nomor .... tanggal ..../..../....;
5.Surat Penetapan Direktur Jenderal Industri Agro selaku KPA Nomor ..... tanggal ...../.../..... tentang Penetapan Penerima Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan selanjutnya disebut Perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 25

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 25

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022