DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022

Nomor: 42
Tahun: 2022
Ditetapkan: 5 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan kayu dan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan industri hulu agro guna mendukung Kebijakan Industri Nasional, perlu melaksanakan program restrukturisasi mesin dan/ a tau peralatan industri pengolahan kayu;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian ten tang Program Restrukturisasi Me sin dan/ a tau Peralatan Industri Pengolahan Kayu; MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMORLi2 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2.Perusahaan Industri adalah orang perseorangan a tau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
3.Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/ atau informasi Industri.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro.
7.Direktur adalah Direktur Industri Hasil Hu tan dan Perkebunan.
8.Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi yang selanjutnya disingkat LPPR adalah badan usaha yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/ atau peralatan Industri pengolahan kayu pada Direktorat Jenderal Industri Agro.
9.Pemohon adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/ atau peralatan Industri pengolahan kayu.
10.Penerima adalah Perusahaan Industri yang mendapat potongan harga melalui penggantian sebagian dari MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN PERALATANINDUSTRI PENGOLAHANKAYU.
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM TENTANG DAN/ATAU

Pasal 6

(1)Penggantian sebagian dari harga pembelian mesm dan/ atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan:
1. a.paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan produksi dalam negeri yang dilengkapi dengan tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang masih berlaku; atau

Pasal 4

(1)Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan lndustri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Direktur J enderal.
(2)Dalam pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/ atau peralatan lndustri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dibantu oleh LPPR dan tim teknis.

Pasal 3

Program restrukturisasi mesin dan/ atau peralatan lndustri pengolahan kayu se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk pemberian potongan harga melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/ a tau peralatan.

BAB II

PROGRAMRESTRUKTURISASIMESIN DAN/ ATAU PERALATANINDUSTRI PENGOLAHANKAYU

Pasal 2

Program restrukturisasi mesin dan/ atau peralatan Industri pengolahan kayu bertujuan untuk:

a.meningkatkan daya saing Industri pengolahan kayu; dan
b.mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan Industri hulu agro. harga pembelian mesin dan/ atau peralatan Industri pengolahan kayu.

Pasal 8

(1)Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan harus memenuhi kriteria:
1. a.mesin dan/ a tau peralatan baru dengan nilai keseluruhan paling sedikit RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. b.digunakan dalam proses produksi dan/ atau penunjang proses produksi, baik sebagai mesin dan/ a tau peralatan utama maupun mesin dan/ atau peralatan pendukung;
3. c.digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/ a tau menambah ragam produk; dan
4. d.diproduksi paling lama 4 (empat) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan.
(2)Jenis mesin dan/ atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I

Pasal 7

(1)Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan diberikan untuk pembelian mesin dan/ a tau peralatan yang dilakukan dengan sumber pembiayaan dari:
1. a.dana sendiri;
2. b.kredit perbankan;
3. c.kredit lembaga keuangan bukan bank; dan/ atau
4. d.kredit penyedia barang.
(2)Jika pembelian mesin dan/ a tau peralatan dilakukan dengan sumber pembiayaan dari kredit penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan dapat diberikan dengan ketentuan telah dilakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian mesin dan/ atau peralatan pada saat pengajuan permohonan.
1. b.paling banyak 15% (lima belas persen) dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan yang tidak dilengkapi dengan tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri.
(2)Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/ a tau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk masing-masing perusahaan setiap periode tahun anggaran.
(3)Dalam hal mesin dan/ atau peralatan dibeli dari luar negeri dengan menggunakan valuta asmg, penghitungan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dilakukan dengan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada tanggal pembelian.

Pasal 10

(1)Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan penilaian terhadap hasil verifikasi dari LPPR;dan
2. b.memberikan rekomendasi calon Penerima penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/ a tau peralatan.
(3)Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:

Pasal 9

(1)Pemilihan LPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. a.berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
2. b.memiliki perizinan berusaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 70209.
(3)LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
1. a.sosialisasi program restrukturisasi mesin dan/ a tau peralatan Industri pengolahan kayu;
2. b.pemeriksaan administratif terhadap permohonan yang telah diajukan;
3. c.verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan terhadap permohonan yang telah diberikan nomor urut registrasi;
4. d.pelaporan terhadap hasil pemeriksaan administratif dan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur;
5. e.penyiapan dokumen dan fasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
6. f.verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan; dan
7. g.pelaporan pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/ a tau peralatan Industri pengolahan kayu kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.

Pasal 13

( 1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

a.memiliki perizinan berusaha di bidang Industri sesuai dengan lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang telah berlaku efektif paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak perizinan berusaha tersebut diterbitkan;
b.telah menyampaikan laporan data Industri melalui akun SIINas untuk periode 1 (satu) tahun sebelum pengajuan permohonan mengikuti program restrukturisasi me sin dan/ a tau peralatan Industri pengolahan kayu;
c.memiliki bukti penguasaan lahan lokasi usaha Industri;
d.telah melakukan pembelian me sin dan/ atau peralatan yang telah terpasang di lokasi produksi sesuai dengan penzman berusaha dengan ketentuan pembelian mesin dan/atau peralatan

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan kayu dan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan industri hulu agro guna mendukung Kebijakan Industri Nasional, perlu melaksanakan program restrukturisasi mesin dan/ a tau peralatan industri pengolahan kayu;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2.Perusahaan Industri adalah orang perseorangan a tau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
3.Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/ atau informasi Industri.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro.
7.Direktur adalah Direktur Industri Hasil Hu tan dan Perkebunan.
8.Lembaga Pengelola Program Restrukturisasi yang selanjutnya disingkat LPPR adalah badan usaha yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/ atau peralatan Industri pengolahan kayu pada Direktorat Jenderal Industri Agro.
9.Pemohon adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengikuti program restrukturisasi mesin dan/ atau peralatan Industri pengolahan kayu.
10.Penerima adalah Perusahaan Industri yang mendapat potongan harga melalui penggantian sebagian dari MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN PERALATANINDUSTRI PENGOLAHANKAYU.
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM TENTANG DAN/ATAU

Pasal 6

(1)Penggantian sebagian dari harga pembelian mesm dan/ atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan:
1. a.paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan produksi dalam negeri yang dilengkapi dengan tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang masih berlaku; atau

Pasal 4

(1)Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan lndustri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Direktur J enderal.
(2)Dalam pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/ atau peralatan lndustri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dibantu oleh LPPR dan tim teknis.

Pasal 3

BAB II

PROGRAMRESTRUKTURISASIMESIN DAN/ ATAU PERALATANINDUSTRI PENGOLAHANKAYU

Pasal 2

Program restrukturisasi mesin dan/ atau peralatan Industri pengolahan kayu bertujuan untuk:

a.meningkatkan daya saing Industri pengolahan kayu; dan
b.mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan Industri hulu agro. harga pembelian mesin dan/ atau peralatan Industri pengolahan kayu.

Pasal 8

(1)Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan harus memenuhi kriteria:
1. a.mesin dan/ a tau peralatan baru dengan nilai keseluruhan paling sedikit RpS00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. b.digunakan dalam proses produksi dan/ atau penunjang proses produksi, baik sebagai mesin dan/ a tau peralatan utama maupun mesin dan/ atau peralatan pendukung;
3. c.digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/ a tau menambah ragam produk; dan
4. d.diproduksi paling lama 4 (empat) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan.
(2)Jenis mesin dan/ atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I

Pasal 7

(1)Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan diberikan untuk pembelian mesin dan/ a tau peralatan yang dilakukan dengan sumber pembiayaan dari:
1. a.dana sendiri;
2. b.kredit perbankan;
3. c.kredit lembaga keuangan bukan bank; dan/ atau
4. d.kredit penyedia barang.
(2)Jika pembelian mesin dan/ a tau peralatan dilakukan dengan sumber pembiayaan dari kredit penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan dapat diberikan dengan ketentuan telah dilakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian mesin dan/ atau peralatan pada saat pengajuan permohonan.
1. b.paling banyak 15% (lima belas persen) dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan yang tidak dilengkapi dengan tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri.
(2)Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/ a tau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk masing-masing perusahaan setiap periode tahun anggaran.
(3)Dalam hal mesin dan/ atau peralatan dibeli dari luar negeri dengan menggunakan valuta asmg, penghitungan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dilakukan dengan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada tanggal pembelian.

Pasal 10

(1)Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan penilaian terhadap hasil verifikasi dari LPPR;dan
2. b.memberikan rekomendasi calon Penerima penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/ a tau peralatan.
(3)Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:

Pasal 9

(1)Pemilihan LPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
1. a.berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
2. b.memiliki perizinan berusaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 70209.
(3)LPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
1. a.sosialisasi program restrukturisasi mesin dan/ a tau peralatan Industri pengolahan kayu;
2. b.pemeriksaan administratif terhadap permohonan yang telah diajukan;
3. c.verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan terhadap permohonan yang telah diberikan nomor urut registrasi;
4. d.pelaporan terhadap hasil pemeriksaan administratif dan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur;
5. e.penyiapan dokumen dan fasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
6. f.verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/ atau peralatan; dan
7. g.pelaporan pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/ a tau peralatan Industri pengolahan kayu kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.

Pasal 13

( 1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

a.memiliki perizinan berusaha di bidang Industri sesuai dengan lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang telah berlaku efektif paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak perizinan berusaha tersebut diterbitkan;
b.telah menyampaikan laporan data Industri melalui akun SIINas untuk periode 1 (satu) tahun sebelum pengajuan permohonan mengikuti program restrukturisasi me sin dan/ a tau peralatan Industri pengolahan kayu;
c.memiliki bukti penguasaan lahan lokasi usaha Industri;
d.telah melakukan pembelian me sin dan/ atau peralatan yang telah terpasang di lokasi produksi sesuai dengan penzman berusaha dengan ketentuan pembelian mesin dan/atau peralatan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM TENTANG DAN/ATAU

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 3

PROGRAMRESTRUKTURISASIMESIN DAN/ ATAU PERALATANINDUSTRI PENGOLAHANKAYU

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM TENTANG DAN/ATAU

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 3

PROGRAMRESTRUKTURISASIMESIN DAN/ ATAU PERALATANINDUSTRI PENGOLAHANKAYU

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2024