DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 56 Tahun 2020

Nomor: 56
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 November 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara Wajib; b. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225); Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. http://jdih.kemenperin.go.id/

7.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 893); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan adalah jenis kertas kemasan primer yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan.
2.Kemasan Primer adalah bahan yang bersentuhan langsung dengan pangan. http://jdih.kemenperin.go.id/
3.Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
4.Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
5.Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
6.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8.Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan di Kementerian Perindustrian.
9.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

(1)LSPro yang belum terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI. http://jdih.kemenperin.go.id/
(2)LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
(4)Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus memproses akreditasi kepada KAN paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
(2)LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perkembangan proses akreditasi kepada Kepala BPPI secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(3)LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai LSPro dan Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 8218:2015 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
(4)Dalam hal LSPro dan Laboratorium Penguji belum diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 8218:215 dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), penunjukan sebagai LSPro dan Laboratorium Penguji dinyatakan berakhir. http://jdih.kemenperin.go.id/

Pasal 4

(1)Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar- LSPro dan antarinstansi teknis.
(2)Kewajiban pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
1. a.penerbitan SPPT-SNI; dan/atau
2. b.pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib.

Pasal 5

(1)LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
(2)Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
  1. 1.penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI;
  2. 2.rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
  3. 3.perkembangan dan/atau akreditasi LSPro;
2. b.laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
  1. 1.sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan; kompetensi. orgamsasi. http://jdih.kemenperin.go.id/
  2. 2.rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
  3. 3.perkembangan kompetensi, organisasi, dan/atau akreditasi Laboratorium Penguji.
(3)Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro hams disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
1. a.laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pengawasan, dan/atau peneabutan SPPT-SNl; dan
2. b.laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNl dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
(4)Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
1. a.laporan sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
2. b.laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. http://jdih.kemenperin.go.id/

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
1. a.pembinaan terhadap industri Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib; dan
2. b.pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib.
(2)Kepala BPPI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan penyampaian laporan basil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. kesesuaian mutupengujian a. b. c.

Pasal 7

(1)LSPro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan sertifikasi.
(2)Laboratorium Penguji yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan pengujian kesesuaian mutu.
(3)Penilaian kebenaran terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPPI.
(4)Berdasarkan basil penilaian kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberikan sanksi administratif kepada LSPro dan Laboratorium Penguji. http://jdih.kemenperin.go.id/

Pasal 8

ini mulai berlaku pada tanggalPeraturan Menteri diundangkan. memerintahkaii Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2020 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1319 dengan aslinya ^^^Jenderal a^'^^industrian aukum, I rri c/) 5 Jco -H JB^J^$ r JL Sali: o Hariyono http://jdih.kemenperin.go.id/ LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB. NO NAMA LEMBAGA ALAMAT 1 LSPro Balai Sertifikasi Industri - Kementerian Perindustrian Jalan Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat, 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806 2 LSPro Balai Besar Kimia dan Kemasan - Kementerian Perindustrian Jalan Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13069 Telp. (021) 8717438 Fax. (021) 8714928 3 LSPro Balai Besar Pulp dan Kertas - Kementerian Perindustrian Jalan Raya Dayeuh Kolot No. 132, Bandung Telp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871 4 LSPro PT Sucofindo ICS Graha Sucofindo Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan, 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029 5 LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) - Kementerian Perdagangan Jalan Raya Bogor Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur, 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478 http://jdih.kemenperin.go.id/ B. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN (SNI 8218:2015) SECARA WAJIB. : iftifi NO ii Jalan Arteri Tol Cibitung No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, 17530 Telp. (021) 88322276 Fax.(021) 88321166 Laboratorium Penguji PT Sucofindo Cibitung 1 Jalan Balai Kimia No. 1, Pekayon Pasar Rebo, Jak Tim 13069 Telp.(021) 8717438 Fax.(021) 8714928 Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia dan Kemasan - Kementerian Perindustrian 2 Jalan Raya Dayeuh Kolot No. 132, Bandung Telp. (022) 5202980 Fax.(022) 5202871 Laboratorium Penguji Balai Besar Pulp dan Kertas - Kementerian Perindustrian 3 Jalan Raya Bogor Km. 28, Jakarta Timur, 13710 Telp.(021) 29384454 Fax.(021) 29384454 Taman Tekno Bumi Serpong Damai, Sektor Tangerang Selatan, Banten, 15314 Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355 IX, Blok A/21, Kota Laboratorium Penguji PT Intertek Utama Services 4 Laboratorium Penguji PT Rajawali Baskara Perkasa 5 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Salinag=!^e;si^ dengan aslinya M Jenderal i'^^rindustrian i^dAHukum, K Di XI >● TO Hariyono http://jdih.kemenperin.go.id/

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

7.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
11.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 893); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan adalah jenis kertas kemasan primer yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan.
2.Kemasan Primer adalah bahan yang bersentuhan langsung dengan pangan. http://jdih.kemenperin.go.id/
3.Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
4.Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
5.Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
6.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8.Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan di Kementerian Perindustrian.
9.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

(1)LSPro yang belum terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI. http://jdih.kemenperin.go.id/
(2)LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
(4)Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus memproses akreditasi kepada KAN paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
(2)LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perkembangan proses akreditasi kepada Kepala BPPI secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(3)LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai LSPro dan Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 8218:2015 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
(4)Dalam hal LSPro dan Laboratorium Penguji belum diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 8218:215 dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), penunjukan sebagai LSPro dan Laboratorium Penguji dinyatakan berakhir. http://jdih.kemenperin.go.id/

Pasal 4

(1)Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar- LSPro dan antarinstansi teknis.
(2)Kewajiban pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
1. a.penerbitan SPPT-SNI; dan/atau
2. b.pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib.

Pasal 5

(1)LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
(2)Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
  1. 1.penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI;
  2. 2.rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
  3. 3.perkembangan dan/atau akreditasi LSPro;
2. b.laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
  1. 1.sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan; kompetensi. orgamsasi. http://jdih.kemenperin.go.id/
  2. 2.rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
  3. 3.perkembangan kompetensi, organisasi, dan/atau akreditasi Laboratorium Penguji.
(3)Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro hams disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
1. a.laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pengawasan, dan/atau peneabutan SPPT-SNl; dan
2. b.laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNl dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
(4)Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
1. a.laporan sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
2. b.laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. http://jdih.kemenperin.go.id/

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
1. a.pembinaan terhadap industri Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib; dan
2. b.pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib.
(2)Kepala BPPI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan penyampaian laporan basil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. kesesuaian mutupengujian a. b. c.

Pasal 7

(1)LSPro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan sertifikasi.
(2)Laboratorium Penguji yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan pengujian kesesuaian mutu.
(3)Penilaian kebenaran terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPPI.
(4)Berdasarkan basil penilaian kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberikan sanksi administratif kepada LSPro dan Laboratorium Penguji. http://jdih.kemenperin.go.id/