DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Menteri ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Program Bantuan secara transparan dan akuntabel. Program Bantuan diberikan kepada masyarakat tertentu yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan yang terdaftar sebagai penerima manfaat: 1) kredit usaha rakyat; 2) bantuan produktif usaha mikro; 3) bantuan subsidi upah; dan/atau 4) penerima subsidi listrik sampai dengan 900 (sembilan ratus) volt ampere. Program Bantuan diberikan untuk periode tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024 diberikan dengan kuota sebesar: 1) paling banyak 200.000 (dua ratus ribu) unit untuk tahun anggaran 2023; dan 2) paling banyak 600.000 (enam ratus ribu) unit untuk tahun anggaran 2024.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua; Menimbang : a. b. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk TransportasiJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146); Mengingat : 1. 2. 3. 4.

5.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 270); 6. 7. 8. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANGPEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA DUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua yang selanjutnya disebut Program Bantuan adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk penggantian potongan harga untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua dalam keadaan baru kepada masyarakat tertentu. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai RodaDua adalah kendaraan roda dua listrik yang digerakan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar. Nomor Identifikasi Kendaraan atau Vehicle Identification Number (VIN) yang selanjutnya disebut Nomor Rangka adalah identitas dalam bentuk kombinasi 17 (tujuh belas) karakter berupa huruf dan/atau angka yang dipasang atau dicetak pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri KBL Berbasis Baterai Roda Dua. 1. 2. 3. 4.

5.Perusahaan Industri adalah perusahaan industri yang memproduksi KBL Berbasis Baterai Roda Dua dan telah memiliki penetapan penerapan penggunaan Nomor Rangka dari Kementerian Perindustrian.
6.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PAadalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Perindustrian.
7.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang memperoleh kuasadari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
9.Lembaga Verifikasi Independen yang selanjutnya disingkat LVI adalah lembaga independen yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pelaporan atas hasil verifikasi industri.
10.Sistem Informasi adalah tatanan prosedur dan mekanisme keija yang terintegrasi meliputi unsur basis data, perangkat keras dan perangkat lunak, dan jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi Program Bantuan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
12.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggimadya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan industri KBL Berbasis Baterai Roda Dua di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Program Bantuan secara transparan dan akuntabel. Pased 3

(1)Program Bantuan diberikan kepada masyarakat tertentu yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan yang terdaftar sebagai penerima manfaat: kredit usaha rakyat; bantuan produktif usaha mikro; bantuan subsidi upah; dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 (sembilan ratus) volt ampere.
(2)Data mengenai kredit usaha rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari kementerian a. b. c. d. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Data mengenai bantuan produktif usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari kementerian yang menyelenggareikan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Data mengenai bantuan subsidi upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. Data mengenai penerima subsidi listrik sampai dengan 900 (sembilan ratus) volt ampere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan/atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Pemerintah membayar penggantian potongan harga atas pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Dua oleh masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan Industri. Potongan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit KBL Berbasis BateraiRoda Dua. Pemberian potongan harga hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Dua yang dilakukan oleh masyarakat tertentu dengan 1 (satu) nomor induk kependudukan yang sama.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Pasal 4

Program Bantuan diberikan untuk periode tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024. Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kuota sebesar:

a.paling banyak 200.000 (dua ratus ribu) unit untuk tahun anggaran 2023; dan
b.paling banyak 600.000 (enam ratus ribu) unit untuk tahun anggaran 2024. Ketentuan pemberian Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Perindustrian.

Pasal 5

Untuk dapat diberikan potongan harga, KBL Berbasis Baterai Roda Dua harus terdaftar dalam Sistem Informasi. KBL Berbasis Baterai Roda Dua yang akan didaftarkan dalam Sistem Informasi harus memenuhi ketentuan nilai TKDN paling rendah 40% (empat puluh persen). Pemenuhan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)dibuktikan dengan sertifikat TKDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2)
(3)

Pasal 6

(1)Pendaftaran KBL Berbasis Baterai Roda Dua dalamSistem Informasi dilakukan oleh Perusahaan Industri yang memproduksi KBL Berbasis Baterai Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat(!) harus memiliki diler resmi yang ditunjuk.

Pasal 7

(1)Atas pendaftaran KBL Berbasis Baterai Roda Duadalam Sistem Informasi oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan verifikasioleh Menteri.
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Menteri menunjuk LVI.
(3)Kewenangan penunjukan LVI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
(4)Untuk dapat ditunjuk, LVI harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki izin sertifikat badan usaha jasa khusus,sub klasiflkasi jasa surveyor independen dengan kualifikasi besar;
2. b.memiliki izin sertifikasi kompetensi dan kualifikasi perusahaan jasa konsultansi non kontruksi; dan
3. c.memiliki pengalaman verifikasi industri dalam rangka pemberian insentif fiskal di bidang kendaraan bermotor untuk 5 (lima) tahun terakhir.
(5)Penunjukan LVI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pelaksanaan Program Bantuan tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024.

Pasal 8

(1)Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (1) menyampaikan permohonan verifikasi kepada LVI.
(2)Penyampaian permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi dengan:
1. a.melakukan pengisian:
  1. 1.profil Perusahaan Industri;
  2. 2.kapasitas produksi;
  3. 3.model/tipe/merek KBL Berbasis Baterai Roda Dua;
  4. 4.Nomor Rangka KBL Berbasis Baterai Roda Dua; dan
  5. 5.harga penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Dua ke konsumen sebelum pajak daerah, bea balik nama, dan pajak kendaraan bermotor; dan
2. b.mengunggah dokumen hasil pindai asli: perizinan berusaha di bidang perindustrian;
  1. 2.nomor rekening perusahaan;
  2. 3.sertifikat TKDN;
  3. 4.bukti penunjukan diler; surat pemyataan tanggung jawab mutlak jika terjadi kelebihan atau kesalahan pembayaran dan kesediaan untuk mengembalikan kepada 1. 5. kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan surat pernyataan tidak menaikan harga penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Dua ke konsumen sebelum pajak daerah, bea balik nama, dan pajak kendaraan bermotor. 6.

Pasal 9

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1)dilakukan untuk:
1. a.memeriksa legalitas Perusahaan Industri;
2. b.memeriksa jumlah produksi model/tipe/merek KBL Berbasis Baterai Roda Dua yang memenuhi persyaratan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
3. c.memeriksa kelayakan daftar diler resmi yang ditunjuk oleh Perusahaan Industri. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi. Dalam hal diperlukan, verifikasi dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan lapangan. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterima dengan lengkap dan benar.
(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 10

LVI menyampaikan hasil verifikasi kepada KPA. KPA menetapkan KBL Berbasis Baterai Roda Dua yang masuk kepesertaan Program Bantuan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi. Penetapan KBL Berbasis Baterai Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima. KBL Berbasis Baterai Roda Dua yang menjadi peserta Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukan ke dalam Sistem Informasi. Kepesertaan Program Bantuan berlaku sampai dengan tahun anggaran 2024.

Pasal 11

Perusahaan Industri yang memproduksi KBL Berbasis Baterai Roda Dua yang terdaftar dalam Program Bantuan tidakboleh:

a.menaikan harga jual KBL Berbasis Baterai Roda Duasejak ditetapkan sebagai peserta Program Bantuan; dan/atau
b.melakukan perubahan komponen produksi yang mengakibatkan penurunan nilai TKDN menjadi kurang dari persyaratan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 12

(1)LVI melakukan surveilan terhadap KBL Berbasis Baterai Roda Dua yang telah ditetapkan sebagai peserta Program Bantuan.
(2)Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun padasetiap tahun anggaran setelah ditetapkan sebagai peserta Program Bantuan.
(3)Dalam hal berdasarkan basil surveilan ditemukan ketidakkonsistenan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, LVI merekomendasikan kepada KPA untuk mencabut KBL Berbasis Baterai Roda Dua dari kepesertaan Program Bantuan.
(4)Berdasarkan rekomendasi LVI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPA mencabut KBL Berbasis Baterai Roda Dua dari kepesertaan Program Bantuan.
(5)KBL Berbasis Baterai Roda Dua yang dicabut dari kepesertaan Program Bantuan dihapus dari Sistem Informasi.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023