DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan harga terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil, perlu mengatur penyediaan minyak goreng curah;
c.bahwa untuk menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan minyak goreng curah dengan harga terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pendanaan guna menjamin ketersediaan minyak goreng curah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
6.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); http://jdih.kemenperin.go.id/
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1655);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT, USAHA MIKRO, DAN USAHA KECIL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Goreng Sawit adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2.Minyak Goreng Curah adalah Minyak Goreng Sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek.
3.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit.
4.Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi Minyak Goreng Curah kepada konsumen akhir di pasar rakyat dan/atau tempat penjualan eceran lainnya. http://jdih.kemenperin.go.id/
5.Harga Acuan Keekonomian yang selanjutnya disingkat HAK adalah harga ekonomi dari Minyak Goreng Curah yang ditawarkan di pasaran pada tingkat provinsi yang ditetapkan oleh BPDPKS berdasarkan keputusan rapat koordinasi teknis bidang perekonomian.
6.Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah adalah dana yang disalurkan oleh BPDPKS untuk menutup selisih antara HAK dan HET Minyak Goreng Curah.
7.Pelaku Usaha adalah badan usaha yang memproduksi Minyak goreng curah.
8.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasaan data dan/atau informasi industri.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.

BAB II

PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH

Pasal 2

Penyediaan Minyak Goreng Curah bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan dan kestabilan harga Minyak Goreng Curah yang terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. http://jdih.kemenperin.go.id/

Pasal 3

(1)Penyediaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
(2)Jangka waktu penyediaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi komite pengarah BPDPKS.

Pasal 4

Pelaku Usaha wajib turut serta dalam penyediaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

(1)Dalam menyediakan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelaku Usaha harus melakukan pendaftaran secara online melalui SIINas.
(2)Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mengisi data pada laman SIINas.
(3)Data yang harus diisi dalam laman SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
1. a.nama perusahaan;
2. b.nomor pokok wajib pajak;
3. c.perizinan berusaha;
4. d.kapasitas produksi;
5. e.rencana produksi;
6. f.rencana penggunaan bahan baku crude palm oil; dan
7. g.rencana distribusi. http://jdih.kemenperin.go.id/
(4)Rencana penggunaan bahan baku crude palm oil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f paling sedikit memuat informasi:
1. a.jumlah bahan baku crude palm oil; dan
2. b.asal bahan baku crude palm oil.
(5)Rencana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf g paling sedikit memuat informasi:
1. a.jumlah Minyak Goreng Curah yang akan didistribusikan;
2. b.profil jaringan distribusi;
3. c.lokasi tujuan distribusi di kabupaten/kota; dan
4. d.waktu pelaksanaan distribusi.

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pendaftaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim teknis.
(3)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.Direktorat Jenderal Industri Agro; dan
2. b.Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.
(4)Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal:
1. a.memberikan nomor registrasi kepada Pelaku Usaha melalui SIINas dalam hal pendaftaran telah lengkap dan benar; atau
2. b.menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan pendaftaran tidak diterima kepada Pelaku Usaha melalui SIINas dalam hal pendaftaran tidak lengkap dan/atau tidak benar. http://jdih.kemenperin.go.id/
(5)Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan bukti penetapan sebagai penyedia Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS.
(6)Pelaku Usaha dapat mencetak nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui laman SIINas.
(7)Pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pendaftaran lengkap dan benar diterima oleh SIINas.
(8)Berdasarkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pelaku usaha menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS secara elektronik melalui SIINas.
(9)Direktur Jenderal menyampaikan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Direktur Utama BPDPKS melalui sistem elektronik.
(10)Direktur Utama BPDPKS menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan Minyak Goreng Curah dengan Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) hari kerja sejak mendapatkan nomor registrasi dan perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 7

Pelaku Usaha yang telah memperoleh nomor registrasi dan melakukan perjanjian pembiayaan penyediaan dengan BPDPKS: http://jdih.kemenperin.go.id/

a.wajib menyediakan dan mendistribusikan Minyak Goreng Curah bagi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil; dan
b.dilarang mendistribusikan Minyak Goreng Curah ke industri besar atau industri menengah, mengemas ulang, dan/atau mengekspor Minyak Goreng Curah.

Pasal 8

(1)Distribusi Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:
1. a.jaringan distribusi Pelaku Usaha; dan/atau
2. b.badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh Menteri.
(2)Mekanisme distribusi Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PEMBIAYAAN PENYEDIAAN

Pasal 9

(1)Dalam memenuhi penyediaan Minyak Goreng Curah dengan harga terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil, Pelaku Usaha mendapat Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah dari BPDPKS.
(2)Besaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih HAK dengan HET.
(3)HAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada harga rata-rata crude palm oil pada lelang dalam negeri dalam satu bulan terakhir. http://jdih.kemenperin.go.id/

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah, Pelaku Usaha mengajukan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah kepada BPDPKS.
(2)Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara online melalui SIINas dengan mengunggah dokumen yang paling sedikit berupa:
1. a.laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor dan/atau pengecer; dan
2. b.faktur pajak.
(3)Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat dibantu oleh surveyor independen.
(5)Surveyor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS berdasarkan permintaan Direktur Jenderal.
(6)Direktur Jenderal menyampaikan surat permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah dan hasil verifikasi kepada BPDPKS secara elektronik.
(7)BPDPKS melakukan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah kepada Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah dan hasil verifikasi diterima oleh BPDPKS.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan harga terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil, perlu mengatur penyediaan minyak goreng curah;
c.bahwa untuk menjamin ketersediaan dan memenuhi kebutuhan minyak goreng curah dengan harga terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pendanaan guna menjamin ketersediaan minyak goreng curah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
6.Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); http://jdih.kemenperin.go.id/
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1655);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT, USAHA MIKRO, DAN USAHA KECIL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Goreng Sawit adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2.Minyak Goreng Curah adalah Minyak Goreng Sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek.
3.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit.
4.Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi Minyak Goreng Curah kepada konsumen akhir di pasar rakyat dan/atau tempat penjualan eceran lainnya. http://jdih.kemenperin.go.id/
5.Harga Acuan Keekonomian yang selanjutnya disingkat HAK adalah harga ekonomi dari Minyak Goreng Curah yang ditawarkan di pasaran pada tingkat provinsi yang ditetapkan oleh BPDPKS berdasarkan keputusan rapat koordinasi teknis bidang perekonomian.
6.Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah adalah dana yang disalurkan oleh BPDPKS untuk menutup selisih antara HAK dan HET Minyak Goreng Curah.
7.Pelaku Usaha adalah badan usaha yang memproduksi Minyak goreng curah.
8.Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasaan data dan/atau informasi industri.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.

BAB II

PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH

Pasal 2

Pasal 3

(1)Penyediaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
(2)Jangka waktu penyediaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi komite pengarah BPDPKS.

Pasal 4

Pelaku Usaha wajib turut serta dalam penyediaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

(1)Dalam menyediakan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelaku Usaha harus melakukan pendaftaran secara online melalui SIINas.
(2)Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mengisi data pada laman SIINas.
(3)Data yang harus diisi dalam laman SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
1. a.nama perusahaan;
2. b.nomor pokok wajib pajak;
3. c.perizinan berusaha;
4. d.kapasitas produksi;
5. e.rencana produksi;
6. f.rencana penggunaan bahan baku crude palm oil; dan
7. g.rencana distribusi. http://jdih.kemenperin.go.id/
(4)Rencana penggunaan bahan baku crude palm oil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f paling sedikit memuat informasi:
1. a.jumlah bahan baku crude palm oil; dan
2. b.asal bahan baku crude palm oil.
(5)Rencana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf g paling sedikit memuat informasi:
1. a.jumlah Minyak Goreng Curah yang akan didistribusikan;
2. b.profil jaringan distribusi;
3. c.lokasi tujuan distribusi di kabupaten/kota; dan
4. d.waktu pelaksanaan distribusi.

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pendaftaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim teknis.
(3)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.Direktorat Jenderal Industri Agro; dan
2. b.Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.
(4)Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal:
1. a.memberikan nomor registrasi kepada Pelaku Usaha melalui SIINas dalam hal pendaftaran telah lengkap dan benar; atau
2. b.menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan pendaftaran tidak diterima kepada Pelaku Usaha melalui SIINas dalam hal pendaftaran tidak lengkap dan/atau tidak benar. http://jdih.kemenperin.go.id/
(5)Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan bukti penetapan sebagai penyedia Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS.
(6)Pelaku Usaha dapat mencetak nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui laman SIINas.
(7)Pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pendaftaran lengkap dan benar diterima oleh SIINas.
(8)Berdasarkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pelaku usaha menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS secara elektronik melalui SIINas.
(9)Direktur Jenderal menyampaikan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Direktur Utama BPDPKS melalui sistem elektronik.
(10)Direktur Utama BPDPKS menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan Minyak Goreng Curah dengan Pelaku Usaha paling lama 5 (lima) hari kerja sejak mendapatkan nomor registrasi dan perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 7

Pelaku Usaha yang telah memperoleh nomor registrasi dan melakukan perjanjian pembiayaan penyediaan dengan BPDPKS: http://jdih.kemenperin.go.id/

a.wajib menyediakan dan mendistribusikan Minyak Goreng Curah bagi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil; dan
b.dilarang mendistribusikan Minyak Goreng Curah ke industri besar atau industri menengah, mengemas ulang, dan/atau mengekspor Minyak Goreng Curah.

Pasal 8

(1)Distribusi Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:
1. a.jaringan distribusi Pelaku Usaha; dan/atau
2. b.badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh Menteri.
(2)Mekanisme distribusi Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

PEMBIAYAAN PENYEDIAAN

Pasal 9

(1)Dalam memenuhi penyediaan Minyak Goreng Curah dengan harga terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil, Pelaku Usaha mendapat Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah dari BPDPKS.
(2)Besaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih HAK dengan HET.
(3)HAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada harga rata-rata crude palm oil pada lelang dalam negeri dalam satu bulan terakhir. http://jdih.kemenperin.go.id/

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah, Pelaku Usaha mengajukan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah kepada BPDPKS.
(2)Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara online melalui SIINas dengan mengunggah dokumen yang paling sedikit berupa:
1. a.laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor dan/atau pengecer; dan
2. b.faktur pajak.
(3)Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat dibantu oleh surveyor independen.
(5)Surveyor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS berdasarkan permintaan Direktur Jenderal.
(6)Direktur Jenderal menyampaikan surat permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah dan hasil verifikasi kepada BPDPKS secara elektronik.
(7)BPDPKS melakukan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah kepada Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah dan hasil verifikasi diterima oleh BPDPKS.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022