DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 31 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban dan larangan, hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan peyampaian keputusan hukuman disiplin, berlakunya hukuman disiplin, pendokumentasian keputusan hukuman disiplin dan upaya administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Menteri Perindustrian selaku pejabat pembina kepegawaian diberikan kewenangan

Menetapkan

menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
5. 6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3.Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.
4.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Jam Kerja Pegawai.
5.Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
6.Jam Kerja Pegawai adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi PPPK.
7.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
8.Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
11.Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disingkat PyBM adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

PPPK wajib:

a.setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN;
e.menjaga netralitas;
f.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
g.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
h.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
i.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
j.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPPK wajib:

a.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi;
b.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
c.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
d.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai;
f.menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
g.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
h.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; dan
j.mengikuti orientasi PPPK bagi yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 4

PPPK dilarang:

a.menyalahgunakan wewenang;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c.menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Menteri;
d.bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Menteri;
e.bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh Menteri;
f.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
g.melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.melakukan kegiatan yang merugikan negara;
i.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
j.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k.menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
l.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
n.melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
o.memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
p.memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:
1. 1.ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain; dan/atau
4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
q.memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dengan cara:
1. 1.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
2. 2.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
r.memberikan dukungan kepada calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
s.memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara:
1. 1.terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
2. 2.menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
3. 3.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
4. 4.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 5

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicantumkan dalam perjanjian kerja bagi PPPK.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 6

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 7

(1)Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
1. a.Hukuman Disiplin ringan;
2. b.Hukuman Disiplin sedang; dan
3. c.Hukuman Disiplin berat.
(2)Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
2. b.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
3. c.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(4)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
2. b.pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.
(5)Format surat keputusan Hukuman Disiplin tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan kepada PPPK yang melakukan pelanggaran atas kewajiban:

a.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
b.melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
c.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
d.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
e.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
h.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
i.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yang berdampak pada unit kerja berupa:
1. 1.teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. 2.teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. 3.pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
j.menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
k.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; dan
l.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i yang dilakukan terhadap pegawai pada satu unit kerja.

Pasal 9

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan kepada PPPK yang melakukan pelanggaran atas kewajiban:

a.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
b.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
c.melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
d.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
e.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
f.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
g.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
h.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
i.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
j.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
k.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
l.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yang dilakukan pejabat administrasi dan pejabat fungsional;
m.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa:
1. 1.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. 2.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. 3.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
n.menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
o.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
p.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terhadap pegawai di luar unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
q.mengikuti orientasi PPPK bagi yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j.

Pasal 10

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan kepada PPPK yang melakukan pelanggaran atas kewajiban:

a.setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat;
b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
c.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
d.melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
e.menjaga netralitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e;
f.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
g.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
h.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
i.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf i apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
j.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
k.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
l.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
m.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
n.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa:
1. 1.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
2. 2.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja;
o.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h; dan
p.bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terhadap masyarakat di luar lingkungan Kementerian Perindustrian.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018