DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2016, No.398 Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
5.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 175); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENGIRIMAN PASUKAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DUNIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pasukan adalah personel Tentara Nasional Indonesia yang disusun dalam satuan tugas atau unit.
2.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
3.Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia adalah Pengerahan TNI dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Lembaga Internasional resmi.
4.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
5.Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2016, No.398
8.Materiil adalah semua peralatan dan perlengkapan yang dibawa oleh kontingen untuk mendukung pelaksanaan tugas Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.
9.Alat Utama Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Alut TNI adalah alat peralatan yang digunakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
10.Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
11.Tituler adalah gelar atau pangkat (umumnya pada militer) yang diberikan kepada seseorang di luar kalangan militer berkaitan dengan tugas yang mengharuskan adanya pejabat yang memiliki pangkat militer.
12.Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah selain Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diakui secara global/Internasional.
13.Organisasi Regional adalah Organisasi antar Pemerintah dalam suatu kawasan tertentu.
14.Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian yang selanjutnya disingkat TKMPP adalah wadah pembahasan menyiapkan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

a.sebagai pedoman Kemhan dan TNI dalam pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia; dan
b.mewujudkan mekanisme kerja dan koordinasi guna menunjang keberhasilan pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia. www.peraturan.go.id 2016, No.398

BAB II

DASAR PENGIRIMAN PASUKAN

Pasal 3

Kebijakan politik luar negeri Indonesia meliputi:

a.mewujudkan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri bangsa;
b.meningkatkan peran Indonesia di tingkat internasional, dalam pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Dunia; dan
c.ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia:

a.pengiriman Pasukan TNI dalam melaksanakan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia merupakan persetujuan Pemerintah atas dasar kebijakan politik luar negeri, sekaligus berperan sebagai duta bangsa di bidang pertahanan;
b.tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan tanpa keberpihakan di antara dua pihak yang bertikai, serta tidak sedikitpun memberatkan salah satu pihak;
c.berdasarkan persetujuan dari negara setempat dan/atau kelompok yang bertikai untuk dilaksanakan misi;
d.operasi pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan berdasarkan legalitas resmi dari lembaga Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan atau lembaga internasional lainnya;
e.penggunaan kekuatan bersenjata merupakan tindakan untuk membela diri, apabila mendapat serangan dari salah satu pihak atau dua pihak yang bertikai, sesuai dengan aturan pelibatan yang berlaku di TNI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
f.merebut simpati rakyat, sebagai wujud dan sikap TNI yang dilaksanakan dalam bersosialisasi guna www.peraturan.go.id 2016, No.398 menciptakan kondisi aman dan tenteram di daerah misi;
g.pelaksanaan operasi dilakukan secara serentak dan terpadu dalam satu kesatuan dengan menggunakan tindakan yang terukur secara profesional; dan
h.pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia yang terlibat, dijamin dapat bergerak bebas di daerah misi.

Pasal 5

Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia meliputi:

a.misi pengawasan gencatan senjata dilaksanakan dalam rangka memelihara kondisi gencatan senjata dari pihak- pihak yang bersengketa sesuai dengan perjanjian gencatan senjata kedua belah pihak yang bersengketa baik di darat, laut, dan udara;
b.misi pelucutan senjata dan demobilisasi dalam rangka untuk menurunkan intensitas pertikaian, mengurangi kekuatan senjata, dan menarik senjata-senjata dari pihak yang bersengketa;
c.misi perlindungan keamanan dan keselamatan dalam rangka untuk menjamin keamanan dan keselamatan rakyat, pejabat sangat sangat penting/Very-Very Important Person (VVIP), pengamanan instalasi serta melindungi rakyat dari tekanan dan kekerasan dari pihak yang bersengketa;
d.misi rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan untuk perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana di daerah misi;
e.misi pembangunan dilaksanakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah misi;
f.misi penegakan hukum dan ketertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Militer TNI yang melaksanakan fungsi dan asasinya untuk menegakan fungsi hukum dan ketertiban khususnya disiplin militer bagi seluruh personel di area misi Perserikatan Bangsa-Bangsa; atau
g.misi khusus merupakan misi pendekatan masyarakat civil-military coordination (civic mission), misi pelayanan kesehatan/Community Outreach Program (COP), dan misi www.peraturan.go.id 2016, No.398 Tim monitoring international/International Monitoring Team (IMT) dilaksanakan untuk menyelesaikan tugas- tertentu sesuai dengan mandat dan standar misi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Internasional dan/atau Regional atas persetujuan Pemerintah.

Pasal 6

(1)Bentuk penugasan:
1. a.perseorangan; dan
2. b.Pasukan.
(2)Bentuk penugasan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.personel perseorangan yang bertugas sebagai ahli militer (military expert on mission) untuk melaksanakan tugas sebagai penasehat militer (military advisor), perwira penghubung (military liaison officer), pengamat militer (arms monitor dan military observer);
2. b.personel sipil perseorangan yang bertugas pada jabatan tertentu dalam organisasi Satuan Tugas TNI Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia Perserikatan Bangsa Bangsa, Organisasi Internasional dan/atau regional, diberi status pangkat militer Tituler.
(3)Penugasan Pasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk Satuan Tugas TNI.

BAB III

POKOK KEBIJAKAN

Pasal 7

Kebijakan Misi Pemeliharan Perdamaian Dunia meliputi pengiriman, penarikan, rotasi dan pengadaan Materiil. www.peraturan.go.id 2016, No.398

Pasal 8

(1)Pengiriman Pasukan TNI pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia dilaksanakan atas permintaan:
1. a.Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
2. b.Organisasi Internasional; dan/atau
3. c.Organisasi Regional.
(2)Pengiriman Pasukan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi dan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Internasional, dan/atau Organisasi Regional.

Pasal 9

(1)Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai Pasukan pemelihara perdamaian sesuai dengan ketentuan BAB VI Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
(2)Ketentuan BAB VI Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.persetujuan para pihak yang bertikai;
2. b.ketidakberpihakan;
3. c.tanpa penggunaan kekuatan bersenjata;
4. d.pembelaan diri; dan
5. e.mempertahankan mandat.

Pasal 10

Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a.kepentingan nasional;
b.pertimbangan politis;
c.keamanan, keselamatan personel, dan Materiil; dan
d.ketersediaan dukungan personel, Materiil, peralatan, dan pendanaan. www.peraturan.go.id 2016, No.398

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2016, No.398 Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
5.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 175); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENGIRIMAN PASUKAN MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DUNIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pasukan adalah personel Tentara Nasional Indonesia yang disusun dalam satuan tugas atau unit.
2.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
3.Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia adalah Pengerahan TNI dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Lembaga Internasional resmi.
4.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
5.Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan. www.peraturan.go.id 2016, No.398
8.Materiil adalah semua peralatan dan perlengkapan yang dibawa oleh kontingen untuk mendukung pelaksanaan tugas Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.
9.Alat Utama Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Alut TNI adalah alat peralatan yang digunakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
10.Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
11.Tituler adalah gelar atau pangkat (umumnya pada militer) yang diberikan kepada seseorang di luar kalangan militer berkaitan dengan tugas yang mengharuskan adanya pejabat yang memiliki pangkat militer.
12.Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah selain Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diakui secara global/Internasional.
13.Organisasi Regional adalah Organisasi antar Pemerintah dalam suatu kawasan tertentu.
14.Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian yang selanjutnya disingkat TKMPP adalah wadah pembahasan menyiapkan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

a.sebagai pedoman Kemhan dan TNI dalam pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia; dan
b.mewujudkan mekanisme kerja dan koordinasi guna menunjang keberhasilan pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia. www.peraturan.go.id 2016, No.398

BAB II

DASAR PENGIRIMAN PASUKAN

Pasal 3

Kebijakan politik luar negeri Indonesia meliputi:

a.mewujudkan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri bangsa;
b.meningkatkan peran Indonesia di tingkat internasional, dalam pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Dunia; dan
c.ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia:

a.pengiriman Pasukan TNI dalam melaksanakan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia merupakan persetujuan Pemerintah atas dasar kebijakan politik luar negeri, sekaligus berperan sebagai duta bangsa di bidang pertahanan;
b.tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan tanpa keberpihakan di antara dua pihak yang bertikai, serta tidak sedikitpun memberatkan salah satu pihak;
c.berdasarkan persetujuan dari negara setempat dan/atau kelompok yang bertikai untuk dilaksanakan misi;
d.operasi pemeliharaan perdamaian dunia dilaksanakan berdasarkan legalitas resmi dari lembaga Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan atau lembaga internasional lainnya;
e.penggunaan kekuatan bersenjata merupakan tindakan untuk membela diri, apabila mendapat serangan dari salah satu pihak atau dua pihak yang bertikai, sesuai dengan aturan pelibatan yang berlaku di TNI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
f.merebut simpati rakyat, sebagai wujud dan sikap TNI yang dilaksanakan dalam bersosialisasi guna www.peraturan.go.id 2016, No.398 menciptakan kondisi aman dan tenteram di daerah misi;
g.pelaksanaan operasi dilakukan secara serentak dan terpadu dalam satu kesatuan dengan menggunakan tindakan yang terukur secara profesional; dan
h.pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia yang terlibat, dijamin dapat bergerak bebas di daerah misi.

Pasal 5

Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia meliputi:

a.misi pengawasan gencatan senjata dilaksanakan dalam rangka memelihara kondisi gencatan senjata dari pihak- pihak yang bersengketa sesuai dengan perjanjian gencatan senjata kedua belah pihak yang bersengketa baik di darat, laut, dan udara;
b.misi pelucutan senjata dan demobilisasi dalam rangka untuk menurunkan intensitas pertikaian, mengurangi kekuatan senjata, dan menarik senjata-senjata dari pihak yang bersengketa;
c.misi perlindungan keamanan dan keselamatan dalam rangka untuk menjamin keamanan dan keselamatan rakyat, pejabat sangat sangat penting/Very-Very Important Person (VVIP), pengamanan instalasi serta melindungi rakyat dari tekanan dan kekerasan dari pihak yang bersengketa;
d.misi rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan untuk perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana di daerah misi;
e.misi pembangunan dilaksanakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah misi;
f.misi penegakan hukum dan ketertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Militer TNI yang melaksanakan fungsi dan asasinya untuk menegakan fungsi hukum dan ketertiban khususnya disiplin militer bagi seluruh personel di area misi Perserikatan Bangsa-Bangsa; atau
g.misi khusus merupakan misi pendekatan masyarakat civil-military coordination (civic mission), misi pelayanan kesehatan/Community Outreach Program (COP), dan misi www.peraturan.go.id 2016, No.398 Tim monitoring international/International Monitoring Team (IMT) dilaksanakan untuk menyelesaikan tugas- tertentu sesuai dengan mandat dan standar misi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Internasional dan/atau Regional atas persetujuan Pemerintah.

Pasal 6

(1)Bentuk penugasan:
1. a.perseorangan; dan
2. b.Pasukan.
(2)Bentuk penugasan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.personel perseorangan yang bertugas sebagai ahli militer (military expert on mission) untuk melaksanakan tugas sebagai penasehat militer (military advisor), perwira penghubung (military liaison officer), pengamat militer (arms monitor dan military observer);
2. b.personel sipil perseorangan yang bertugas pada jabatan tertentu dalam organisasi Satuan Tugas TNI Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia Perserikatan Bangsa Bangsa, Organisasi Internasional dan/atau regional, diberi status pangkat militer Tituler.
(3)Penugasan Pasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk Satuan Tugas TNI.

BAB III

POKOK KEBIJAKAN

Pasal 7

Kebijakan Misi Pemeliharan Perdamaian Dunia meliputi pengiriman, penarikan, rotasi dan pengadaan Materiil. www.peraturan.go.id 2016, No.398

Pasal 8

(1)Pengiriman Pasukan TNI pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia dilaksanakan atas permintaan:
1. a.Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
2. b.Organisasi Internasional; dan/atau
3. c.Organisasi Regional.
(2)Pengiriman Pasukan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi dan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Internasional, dan/atau Organisasi Regional.

Pasal 9

(1)Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai Pasukan pemelihara perdamaian sesuai dengan ketentuan BAB VI Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
(2)Ketentuan BAB VI Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.persetujuan para pihak yang bertikai;
2. b.ketidakberpihakan;
3. c.tanpa penggunaan kekuatan bersenjata;
4. d.pembelaan diri; dan
5. e.mempertahankan mandat.

Pasal 10

Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a.kepentingan nasional;
b.pertimbangan politis;
c.keamanan, keselamatan personel, dan Materiil; dan
d.ketersediaan dukungan personel, Materiil, peralatan, dan pendanaan. www.peraturan.go.id 2016, No.398

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

DASAR PENGIRIMAN PASUKAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

POKOK KEBIJAKAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

DASAR PENGIRIMAN PASUKAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

POKOK KEBIJAKAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2020