DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Maret 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 999

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor: B/228/M.KT.01/2019 tanggal 11 Maret 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.peraturan.go.id 2019, No.314

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksudkan dengan:

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
2.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
3.Pertahanan Militer adalah pertahanan yang bertumpu pada TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung melalui mobilisasi yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer.
4.Pertahanan Nirmiliter adalah peran serta kementerian/ lembaga di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan ancaman yang berdimensi legislasi. www.peraturan.go.id 2019, No.314
5.Doktrin Pertahanan adalah suatu ajaran tentang prinsip fundamental yang memberi arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan.
6.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara.
7.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit TNI yang ditugaskan di Kemhan.
8.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan TNI yang pengangkatannya, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Kemhan merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan dipimpin oleh Menteri berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi: www.peraturan.go.id 2019, No.314

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemhan;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan;
e.pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
f.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
g.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
h.pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan;
i.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
j.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kemhan terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Inspektorat Jenderal;
c.Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
d.Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
e.Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
f.Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
g.Badan Sarana Pertahanan;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan;
i.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
j.Badan Instalasi Strategis Pertahanan;
k.Staf Ahli Bidang Politik; www.peraturan.go.id 2019, No.314
l.Staf Ahli Bidang Ekonomi;
m.Staf Ahli Bidang Sosial;
n.Staf Ahli Bidang Keamanan;
o.Pusat Kelaikan;
p.Pusat Data dan Informasi;
q.Pusat Rehabilitasi; dan
r.Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 6

(1)Sekretariat Jenderal selanjutnya disebut Setjen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;.
(2)Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal disebut Sekjen.

Pasal 7

Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh UO di lingkungan Kemhan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Setjen menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kemhan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemhan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kemhan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; www.peraturan.go.id 2019, No.314
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 9

Setjen terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Keuangan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Hukum;
d.Biro Tata Usaha dan Protokol;
e.Biro Umum;
f.Biro Hubungan Masyarakat;
g.Biro Organisasi dan Tata Laksana; dan
h.Biro Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Biro Perencanaan dan Keuangan selanjutnya disebut Rorenku adalah unsur pelaksana sebagian fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan disebut Karorenku mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan UO Kemhan.

Isi peraturan

Teks999PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor: B/228/M.KT.01/2019 tanggal 11 Maret 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksudkan dengan:

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
2.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
3.Pertahanan Militer adalah pertahanan yang bertumpu pada TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung melalui mobilisasi yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer.
4.Pertahanan Nirmiliter adalah peran serta kementerian/ lembaga di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan ancaman yang berdimensi legislasi. www.peraturan.go.id 2019, No.314
5.Doktrin Pertahanan adalah suatu ajaran tentang prinsip fundamental yang memberi arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan.
6.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara.
7.Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit TNI yang ditugaskan di Kemhan.
8.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan TNI yang pengangkatannya, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Kemhan merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan dipimpin oleh Menteri berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi: www.peraturan.go.id 2019, No.314

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemhan;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan;
e.pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
f.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
g.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
h.pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan;
i.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
j.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kemhan terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Inspektorat Jenderal;
c.Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
d.Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
e.Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
f.Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
g.Badan Sarana Pertahanan;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan;
i.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
j.Badan Instalasi Strategis Pertahanan;
k.Staf Ahli Bidang Politik; www.peraturan.go.id 2019, No.314
l.Staf Ahli Bidang Ekonomi;
m.Staf Ahli Bidang Sosial;
n.Staf Ahli Bidang Keamanan;
o.Pusat Kelaikan;
p.Pusat Data dan Informasi;
q.Pusat Rehabilitasi; dan
r.Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 6

(1)Sekretariat Jenderal selanjutnya disebut Setjen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;.
(2)Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal disebut Sekjen.

Pasal 7

Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh UO di lingkungan Kemhan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Setjen menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kemhan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemhan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kemhan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; www.peraturan.go.id 2019, No.314
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 9

Setjen terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Keuangan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Hukum;
d.Biro Tata Usaha dan Protokol;
e.Biro Umum;
f.Biro Hubungan Masyarakat;
g.Biro Organisasi dan Tata Laksana; dan
h.Biro Peraturan Perundang-Undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2020