DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Februari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 999

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor: B/35/M.KT.01/2017 tanggal 30 Januari 2017;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); www.peraturan.go.id 2017, No.444

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksudkan dengan:

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
2.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah warga negara Indonesia yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersejata.
3.Pertahanan Militer adalah pertahanan yang bertumpu pada Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung melalui mobilisasi yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer.
4.Pertahanan Nir Militer adalah peran serta Kementerian/Lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, www.peraturan.go.id 2017, No.444 politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan ancaman yang berdimensi legislasi.
5.Doktrin Pertahanan adalah suatu ajaran tentang prinsip- prinsip fundamental yang memberi arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan.
6.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. dalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, Unit Organisasi TNI Angkatan Laut dan Unit Organisasi TNI Angkatan Udara.
7.Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan.
8.PNS Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang pengangkatannya, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam susunan organisasi.
10.Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan, adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. www.peraturan.go.id 2017, No.444

Pasal 3

Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemhan;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan;
e.pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
f.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
g.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
h.pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan;
i.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
j.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kemhan terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Inspektorat Jenderal;
c.Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan; www.peraturan.go.id 2017, No.444
d.Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
e.Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
f.Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
g.Badan Sarana Pertahanan;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan;
i.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
j.Badan Instalasi Strategis Pertahanan;
k.Staf Ahli Bidang Politik;
l.Staf Ahli Bidang Ekonomi;
m.Staf Ahli Bidang Sosial;
n.Staf Ahli Bidang Keamanan;
o.Pusat Data dan Informasi;
p.Pusat Kelaikan;
q.Pusat Rehabilitasi; dan
r.Pelaksana Tugas Pertahanan di Daerah.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 6

(1)Sekretariat Jenderal selanjutnya disebut Setjen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
(2)Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal disebut Sekjen.

Pasal 7

Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemhan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Setjen menyelenggarakan fungsi: www.peraturan.go.id 2017, No.444

a.koordinasi kegiatan Kemhan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemhan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kemhan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 9

Setjen terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Hukum;
d.Biro Tata Usaha dan Protokol;
e.Biro Umum;
f.Biro Hubungan Masyarakat;
g.Biro Layanan Pengadaan; dan
h.Biro Keuangan.

Pasal 10

Biro Perencanaan selanjutnya disebut Ro Ren adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan disebut Karoren mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pembinaan dan penataan organisasi dan tata www.peraturan.go.id 2017, No.444 laksana Kemhan.

Isi peraturan

Teks999PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor: B/35/M.KT.01/2017 tanggal 30 Januari 2017;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksudkan dengan:

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
2.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah warga negara Indonesia yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersejata.
3.Pertahanan Militer adalah pertahanan yang bertumpu pada Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung melalui mobilisasi yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer.
4.Pertahanan Nir Militer adalah peran serta Kementerian/Lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, www.peraturan.go.id 2017, No.444 politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, dan ancaman yang berdimensi legislasi.
5.Doktrin Pertahanan adalah suatu ajaran tentang prinsip- prinsip fundamental yang memberi arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan.
6.Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. dalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi TNI Angkatan Darat, Unit Organisasi TNI Angkatan Laut dan Unit Organisasi TNI Angkatan Udara.
7.Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan.
8.PNS Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang pengangkatannya, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam susunan organisasi.
10.Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemhan;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan;
e.pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
f.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
g.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
h.pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan;
i.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
j.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kemhan terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Inspektorat Jenderal;
c.Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan; www.peraturan.go.id 2017, No.444
d.Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
e.Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
f.Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
g.Badan Sarana Pertahanan;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan;
i.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
j.Badan Instalasi Strategis Pertahanan;
k.Staf Ahli Bidang Politik;
l.Staf Ahli Bidang Ekonomi;
m.Staf Ahli Bidang Sosial;
n.Staf Ahli Bidang Keamanan;
o.Pusat Data dan Informasi;
p.Pusat Kelaikan;
q.Pusat Rehabilitasi; dan
r.Pelaksana Tugas Pertahanan di Daerah.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 6

(1)Sekretariat Jenderal selanjutnya disebut Setjen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
(2)Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal disebut Sekjen.

Pasal 7

Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemhan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Setjen menyelenggarakan fungsi: www.peraturan.go.id 2017, No.444

a.koordinasi kegiatan Kemhan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemhan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kemhan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 9

Setjen terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Hukum;
d.Biro Tata Usaha dan Protokol;
e.Biro Umum;
f.Biro Hubungan Masyarakat;
g.Biro Layanan Pengadaan; dan
h.Biro Keuangan.