DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013

Nomor: 20
Tahun: 2013
Ditetapkan: 30 Mei 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kepada setiap orang yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan perlu diberi Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan;
c.bahwa Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud huruf b diberikan oleh Kementerian Pertahanan untuk menumbuhkan kebanggaan, keteladanan dan semangat di dalam masyarakat; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.819 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.819 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan kepada setiap orang yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.
2.Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan Negara.
4.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
5.Kas Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara.
7.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
8.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
9.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
10.Upacara lainnya adalah upacara resmi diluar hari besar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
11.Tim Peneliti adalah Tim Kementerian Pertahanan yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.819 4

BAB II

TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

Pasal 2

Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan terdiri atas:

a.Medali; dan
b.Piagam.

Pasal 3

(1)Medali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk:
1. a.perorangan; dan
2. b.lembaga.
(2)Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Prajurit;
2. b.PNS Kemhan; dan
3. c.WNI.
(3)Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri atas:
1. a.institusi pemerintah;
2. b.kesatuan; dan
3. c.organisasi.

Pasal 4

Medali untuk perorangan dan untuk lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dimasukkan dalam kotak.

Pasal 5

Kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

a.terbuat dari kayu Mahoni ekslusif;
b.panjang kemasan183 mm (seratus delapan puluh tiga milimeter);
c.lebar kemasan113 mm (seratus tigabelas milimeter);
d.tebal kemasan 30 mm (tiga puluh milimeter);
e.di luar kemasan terdapat Lambang Negara Garuda Pancasila; dan
f.di dalam kemasan terdapat tempat meletakkan medali, dibawahnya tertulis www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.819 5 “PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN DARI MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA”.

Pasal 6

Medali untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Medali untuk lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disertakan pada waktu penganugerahan Medali Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan.
(2)Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TIM PENELITI

Pasal 9

Tim Peneliti terdiri atas:

a.ketua dijabat oleh Dirjen Kuathan Kemhan;
b.sekretaris dijabat oleh Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan;
c.anggota dijabat oleh:
1. 1.Karopeg Setjen Kemhan;
2. 2.Karo TU Setjen Kemhan; dan
3. 3.Kasubdit Gelhor Dit SDM Ditjen Kuathan Kemhan.

Pasal 10

(1)Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas memberikan pertimbangan atau mengusulkan kepada Menteri dalam hal pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan.
(2)Tim Peneliti dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)Tim Peneliti dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.819 6

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kepada setiap orang yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan perlu diberi Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan;
c.bahwa Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud huruf b diberikan oleh Kementerian Pertahanan untuk menumbuhkan kebanggaan, keteladanan dan semangat di dalam masyarakat; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.819 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
7.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.819 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan kepada setiap orang yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.
2.Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan Negara.
4.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
5.Kas Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara.
7.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
8.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
9.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
10.Upacara lainnya adalah upacara resmi diluar hari besar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
11.Tim Peneliti adalah Tim Kementerian Pertahanan yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.819 4

BAB II

TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

Pasal 2

Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan terdiri atas:

a.Medali; dan
b.Piagam.

Pasal 3

(1)Medali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk:
1. a.perorangan; dan
2. b.lembaga.
(2)Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Prajurit;
2. b.PNS Kemhan; dan
3. c.WNI.
(3)Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri atas:
1. a.institusi pemerintah;
2. b.kesatuan; dan
3. c.organisasi.

Pasal 4

Medali untuk perorangan dan untuk lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dimasukkan dalam kotak.

Pasal 5

Kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

a.terbuat dari kayu Mahoni ekslusif;
b.panjang kemasan183 mm (seratus delapan puluh tiga milimeter);
c.lebar kemasan113 mm (seratus tigabelas milimeter);
d.tebal kemasan 30 mm (tiga puluh milimeter);
e.di luar kemasan terdapat Lambang Negara Garuda Pancasila; dan
f.di dalam kemasan terdapat tempat meletakkan medali, dibawahnya tertulis www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.819 5 “PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN DARI MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA”.

Pasal 6

Medali untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Medali untuk lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disertakan pada waktu penganugerahan Medali Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan.
(2)Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TIM PENELITI

Pasal 9

Tim Peneliti terdiri atas:

a.ketua dijabat oleh Dirjen Kuathan Kemhan;
b.sekretaris dijabat oleh Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan;
c.anggota dijabat oleh:
1. 1.Karopeg Setjen Kemhan;
2. 2.Karo TU Setjen Kemhan; dan
3. 3.Kasubdit Gelhor Dit SDM Ditjen Kuathan Kemhan.

Pasal 10

(1)Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas memberikan pertimbangan atau mengusulkan kepada Menteri dalam hal pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan.
(2)Tim Peneliti dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)Tim Peneliti dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.819 6

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 73 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 73 Tahun 2014