DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2018

Nomor: 30
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penghargaan Dharma Pertahanan; www.peraturan.go.id 2018, No.1905 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan Dharma Pertahanan adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan kepada perorangan dan lembaga yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.
2.Medali adalah Penghargaan Dharma Pertahanan yang berbentuk lingkaran dibuat dari tembaga disepuh emas menggambarkan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh.
3.Trofi adalah Penghargaan Dharma Pertahanan yang berbentuk dua telapak tangan penopang bola bulat bergambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan penopang berbentuk kotak.
4.Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang Penghargaan Dharma Pertahanan yang ditandatangai oleh Menteri Pertahanan. www.peraturan.go.id 2018, No.1905
5.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
6.Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNA.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
10.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji.
12.Tim Peneliti adalah Tim Kemhan yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Penghargaan Dharma Pertahanan.

BAB II

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

Pasal 2

(1)Wewenang penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan berada pada Menteri.
(2)Penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.peraturan.go.id 2018, No.1905

Pasal 3

(1)Penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan diberikan kepada:
1. a.perorangan; dan
2. b.lembaga.
(2)Penghargaan Dharma Pertahanan yang diberikan kepada perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Prajurit;
2. b.Anggota Polri;
3. c.Pegawai ASN;
4. d.WNI; dan
5. e.WNA.
(3)Penghargaan Dharma Pertahanan yang diberikan kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.institusi pemerintah;
2. b.kesatuan; dan
3. c.organisasi.

Pasal 4

Untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan harus memenuhi:

a.persyaratan umum; dan
b.persyaratan khusus.

Pasal 5

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.berjasa untuk kemajuan di bidang pengembangan pertahanan dalam bentuk operasi, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, atau karya ilmiah pada kegiatan berskala nasional atau internasional;
b.melahirkan gagasan atau pemikiran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan; www.peraturan.go.id 2018, No.1905
c.menghasilkan karya besar yang bermanfaat untuk pengembangan teknologi dan industri di bidang pertahanan; dan/atau
d.berjasa dalam membantu kelancaran kegiatan yang berhubungan dengan bidang pertahanan.

Pasal 6

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.persyaratan khusus perorangan;
b.persyaratan khusus lembaga; dan
c.persyaratan khusus WNA.

Pasal 7

Persyaratan khusus perorangan untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a.setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.berkelakuan baik; dan
c.memiliki integritas moral yang baik dan dapat diteladani.

Pasal 8

Persyaratan khusus lembaga untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

a.berjasa di bidang pertahanan dan berdampak pada tugas di lingkungan tugasnya; dan/atau
b.berjasa dalam menciptakan atau merubah kondisi suatu wilayah yang tidak kondusif menjadi daerah kondusif sehingga berdampak pada ketahanan wilayah.

Pasal 9

Persyaratan khusus WNA untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas: www.peraturan.go.id 2018, No.1905

a.berjasa dalam menjalin dan meningkatkan kualitas kerja sama di bidang pertahanan; dan/atau
b.menyumbangkan pemikiran atau gagasan di bidang pertahanan.

Pasal 10

Penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan diberikan berupa:

a.Medali;
b.Trofi; dan
c.Piagam.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penghargaan Dharma Pertahanan adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan kepada perorangan dan lembaga yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.
2.Medali adalah Penghargaan Dharma Pertahanan yang berbentuk lingkaran dibuat dari tembaga disepuh emas menggambarkan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh.
3.Trofi adalah Penghargaan Dharma Pertahanan yang berbentuk dua telapak tangan penopang bola bulat bergambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan penopang berbentuk kotak.
4.Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang Penghargaan Dharma Pertahanan yang ditandatangai oleh Menteri Pertahanan. www.peraturan.go.id 2018, No.1905
5.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
6.Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNA.
7.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
10.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji.
12.Tim Peneliti adalah Tim Kemhan yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Penghargaan Dharma Pertahanan.

BAB II

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

Pasal 2

(1)Wewenang penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan berada pada Menteri.
(2)Penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. www.peraturan.go.id 2018, No.1905

Pasal 3

(1)Penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan diberikan kepada:
1. a.perorangan; dan
2. b.lembaga.
(2)Penghargaan Dharma Pertahanan yang diberikan kepada perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Prajurit;
2. b.Anggota Polri;
3. c.Pegawai ASN;
4. d.WNI; dan
5. e.WNA.
(3)Penghargaan Dharma Pertahanan yang diberikan kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.institusi pemerintah;
2. b.kesatuan; dan
3. c.organisasi.

Pasal 4

Untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan harus memenuhi:

a.persyaratan umum; dan
b.persyaratan khusus.

Pasal 5

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.berjasa untuk kemajuan di bidang pengembangan pertahanan dalam bentuk operasi, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, atau karya ilmiah pada kegiatan berskala nasional atau internasional;
b.melahirkan gagasan atau pemikiran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan; www.peraturan.go.id 2018, No.1905
c.menghasilkan karya besar yang bermanfaat untuk pengembangan teknologi dan industri di bidang pertahanan; dan/atau
d.berjasa dalam membantu kelancaran kegiatan yang berhubungan dengan bidang pertahanan.

Pasal 6

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.persyaratan khusus perorangan;
b.persyaratan khusus lembaga; dan
c.persyaratan khusus WNA.

Pasal 7

Persyaratan khusus perorangan untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a.setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.berkelakuan baik; dan
c.memiliki integritas moral yang baik dan dapat diteladani.

Pasal 8

Persyaratan khusus lembaga untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

a.berjasa di bidang pertahanan dan berdampak pada tugas di lingkungan tugasnya; dan/atau
b.berjasa dalam menciptakan atau merubah kondisi suatu wilayah yang tidak kondusif menjadi daerah kondusif sehingga berdampak pada ketahanan wilayah.

Pasal 9

Persyaratan khusus WNA untuk memperoleh Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas: www.peraturan.go.id 2018, No.1905

a.berjasa dalam menjalin dan meningkatkan kualitas kerja sama di bidang pertahanan; dan/atau
b.menyumbangkan pemikiran atau gagasan di bidang pertahanan.

Pasal 10

Penganugerahan Penghargaan Dharma Pertahanan diberikan berupa:

a.Medali;
b.Trofi; dan
c.Piagam.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 73 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 73 Tahun 2014