DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 73 Tahun 2014

Nomor: 73
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Oktober 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Pertahanan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diberikannya Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Warga Negara Asing, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 2 Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 819); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 819) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

2014, No.1635 3 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan kepada setiap orang yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.
2.Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan Negara.
4.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
5.Kas Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara.
7.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
8.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI. 8A. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara asing.
9.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
10.Upacara lainnya adalah upacara resmi diluar hari besar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
11.Tim Peneliti adalah Tim Kementerian Pertahanan yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Medali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan 4 untuk:
1. a.perorangan; atau
2. b.lembaga.
(2)Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Prajurit;
2. b.PNS Kemhan;
3. c.WNI; dan
4. d.WNA.
(3)Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.institusi pemerintah;
2. b.kesatuan; dan
3. c.organisasi.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Medali untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Medali ukuran besar; dan
2. b.Medali ukuran kecil.
(2)Medali ukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai pada acara yang dilaksanakan pada siang hari.
(3)Medali ukuran kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai pada acara yang dilaksanakan pada malam hari.
(4)Ketentuan Medali ukuran besar dan Medali ukuran kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan terdiri atas:

a.persyaratan umum;
b.persyaratan khusus perorangan;
c.persyaratan khusus lembaga; dan 2014, No.1635 5
d.persyaratan khusus WNA.
1. 5.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Persyaratan khusus WNA untuk memperoleh Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d apabila:

a.berjasa dalam menjalin dan meningkatkan kualitas kerja sama di bidang pertahanan; dan
b.menyumbangkan pemikiran atau gagasan di bidang pertahanan.
1. 6.Setelah Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Pengajuan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan bagi WNA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a.WNA yang dinominasikan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti Kemhan;
b.WNA yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan kepada Menteri; dan
c.Menteri menetapkan WNA yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6 Paraf:
1. 1.Kasubdit Gelhor :
2. 2.Dir SDM :
3. 3.Kabag um :
4. 4.Sesditjen :
5. 5.Karo TU :
6. 6.Kabag TU Duk Menteri :
7. 7.Kabag TU Duk Wamen :
8. 8.Kabag TU Duk Sekjen : Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA /tertanda AMIR SYAMSUDIN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diberikannya Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Warga Negara Asing, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
6.Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 819); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 819) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

2014, No.1635 3 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan kepada setiap orang yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.
2.Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan Negara.
4.Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
5.Kas Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara.
7.Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
8.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI. 8A. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara asing.
9.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
10.Upacara lainnya adalah upacara resmi diluar hari besar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
11.Tim Peneliti adalah Tim Kementerian Pertahanan yang bertugas melaksanakan penelitian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Medali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan 4 untuk:
1. a.perorangan; atau
2. b.lembaga.
(2)Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Prajurit;
2. b.PNS Kemhan;
3. c.WNI; dan
4. d.WNA.
(3)Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.institusi pemerintah;
2. b.kesatuan; dan
3. c.organisasi.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Medali untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Medali ukuran besar; dan
2. b.Medali ukuran kecil.
(2)Medali ukuran besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai pada acara yang dilaksanakan pada siang hari.
(3)Medali ukuran kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai pada acara yang dilaksanakan pada malam hari.
(4)Ketentuan Medali ukuran besar dan Medali ukuran kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan terdiri atas:

a.persyaratan umum;
b.persyaratan khusus perorangan;
c.persyaratan khusus lembaga; dan 2014, No.1635 5
d.persyaratan khusus WNA.
1. 5.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Persyaratan khusus WNA untuk memperoleh Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d apabila:

a.berjasa dalam menjalin dan meningkatkan kualitas kerja sama di bidang pertahanan; dan
b.menyumbangkan pemikiran atau gagasan di bidang pertahanan.
1. 6.Setelah Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Pengajuan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan bagi WNA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a.WNA yang dinominasikan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti Kemhan;
b.WNA yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan kepada Menteri; dan
c.Menteri menetapkan WNA yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6 Paraf:
1. 1.Kasubdit Gelhor :
2. 2.Dir SDM :
3. 3.Kabag um :
4. 4.Sesditjen :
5. 5.Karo TU :
6. 6.Kabag TU Duk Menteri :
7. 7.Kabag TU Duk Wamen :
8. 8.Kabag TU Duk Sekjen : Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA /tertanda AMIR SYAMSUDIN

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 73 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 14A

Pasal 23A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 14A

Pasal 23A

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2018