DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019

Nomor: 07
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Februari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 2019, No.185 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
6.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/ KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 735); 2019, No.185
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/ SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1083); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.
2.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
3.Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
4.Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum 2019, No.185 Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
7.Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
8.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
9.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10.Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya adalah lembaga masyarakat desa yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang utamanya di bidang perkebunan dan dikukuhkan melalui akta notaris.
11.Indonesian Sustainable Palm Oil (Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
12.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
13.Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh BPDPKS. 2019, No.185
14.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan.
15.Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang menggunakan Dana dari BPDPKS.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memperhatikan kebijakan Komite Pengarah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pengembangan sumber daya manusia;
b.penelitian dan pengembangan;
c.peremajaan;
d.sarana dan prasarana; dan
e.organisasi.

BAB II

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

(1)Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, profesionalisme, kemandirian, dan daya saing; dan
2. b.meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan. 2019, No.185
(2)Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pendidikan;
2. b.pelatihan; dan
3. c.penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 5

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui pemberian beasiswa dan penguatan kelembagaan pendidikan di bidang kelapa sawit.

Pasal 6

(1)Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada:
1. a.Pekebun;
2. b.keluarga Pekebun; dan
3. c.ASN yang bertugas di bidang kelapa sawit.
(2)Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memiliki prestasi atau tidak mampu secara ekonomi.
(3)Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pelatihan teknis, manajerial, kewirausahaan, dan/atau pelatihan lainnya.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekebun, keluarga Pekebun, penyuluh, tenaga pendamping, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan/atau masyarakat sekitar kebun. 2019, No.185
(3)Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk tingkat:
1. a.pusat, oleh Menteri;
2. b.provinsi, oleh gubernur;
3. c.kabupaten/kota, oleh bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangan.
(4)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang kompeten.
(5)Pelatihan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a dilaksanakan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 8

Penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan kepada Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan masyarakat.

Pasal 9

Penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimaksudkan untuk memberikan bimbingan, konsultasi, edukasi, dan advokasi sejak perencanaan perkebunan sampai dengan pengolahan hasil kelapa sawit.

Pasal 10

(1)Kebutuhan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas 2019, No.185 daerah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas daerah provinsi.
(2)Kepala Dinas daerah provinsi melaksanakan verifikasi usulan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
(4)Dalam hal tertentu, Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atau Kepala Dinas daerah provinsi dapat mengajukan usulan langsung kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1)Direktur Jenderal melaksanakan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dan Kepala Dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penerbitan rekomendasi teknis oleh Direktur Jenderal.
(3)Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan kepada BPDPKS.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 2019, No.185 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
6.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/ KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 735); 2019, No.185
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/ SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1083); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.
2.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
3.Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
4.Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum 2019, No.185 Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
7.Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
8.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
9.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10.Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya adalah lembaga masyarakat desa yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang utamanya di bidang perkebunan dan dikukuhkan melalui akta notaris.
11.Indonesian Sustainable Palm Oil (Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
12.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
13.Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh BPDPKS. 2019, No.185
14.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan.
15.Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang menggunakan Dana dari BPDPKS.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memperhatikan kebijakan Komite Pengarah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pengembangan sumber daya manusia;
b.penelitian dan pengembangan;
c.peremajaan;
d.sarana dan prasarana; dan
e.organisasi.

BAB II

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

(1)Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, profesionalisme, kemandirian, dan daya saing; dan
2. b.meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan. 2019, No.185
(2)Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pendidikan;
2. b.pelatihan; dan
3. c.penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 5

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui pemberian beasiswa dan penguatan kelembagaan pendidikan di bidang kelapa sawit.

Pasal 6

(1)Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada:
1. a.Pekebun;
2. b.keluarga Pekebun; dan
3. c.ASN yang bertugas di bidang kelapa sawit.
(2)Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memiliki prestasi atau tidak mampu secara ekonomi.
(3)Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pelatihan teknis, manajerial, kewirausahaan, dan/atau pelatihan lainnya.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekebun, keluarga Pekebun, penyuluh, tenaga pendamping, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan/atau masyarakat sekitar kebun. 2019, No.185
(3)Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk tingkat:
1. a.pusat, oleh Menteri;
2. b.provinsi, oleh gubernur;
3. c.kabupaten/kota, oleh bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangan.
(4)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang kompeten.
(5)Pelatihan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a dilaksanakan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

(1)Kebutuhan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas 2019, No.185 daerah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas daerah provinsi.
(2)Kepala Dinas daerah provinsi melaksanakan verifikasi usulan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
(4)Dalam hal tertentu, Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atau Kepala Dinas daerah provinsi dapat mengajukan usulan langsung kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1)Direktur Jenderal melaksanakan verifikasi usulan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dan Kepala Dinas daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penerbitan rekomendasi teknis oleh Direktur Jenderal.
(3)Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan kepada BPDPKS.