DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Mei 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit; 2020, No.504 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
6.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan 2020, No.504 Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 833); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 833), diubah sebagai berikut: 2020, No.504
1.Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 12A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.
2.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
3.Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
4.Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
7.Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban 2020, No.504 untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
8.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
9.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10.Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya adalah lembaga masyarakat desa yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang utamanya di bidang perkebunan dan dikukuhkan melalui akta notaris.
11.Indonesian Sustainable Palm Oil (Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
12.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana. 12A. Surveyor adalah lembaga atau badan usaha yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan dipilih oleh BPDPKS.
13.Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh BPDPKS.
14.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan. 2020, No.504
15.Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pengembangan sumber daya manusia;
b.penelitian dan pengembangan;
c.peremajaan; dan
d.sarana dan prasarana.
1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 29 dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Tenaga/petugas pendamping dan surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berfungsi sebagai konsultan di bidang teknis dan administrasi untuk menjamin usulan dari wilayah kerjanya memenuhi persyaratan sesuai pedoman.
(2)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Kegiatan peremajaan kelapa sawit dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Pekebun secara mandiri atau swadaya melalui Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya;
2. b.Pekebun melalui Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya bekerja sama dengan mitra kerja Pekebun; atau 2020, No.504
3. c.mitra kerja Pekebun.
(2)Pekebun secara mandiri atau swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib bermitra terutama dalam menyalurkan tandan buah segar yang dihasilkan dengan unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di wilayah peremajaan;
(3)Mitra kerja Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di wilayah peremajaan;
(4)Dalam hal tidak terdapat perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di wilayah peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana peremajaan dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang terjangkau secara teknis.

5.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dilakukan untuk menjamin peremajaan tanaman dapat terlaksana sesuai standar teknis.
(2)Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan BPDPKS.
(3)Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu.
(4)Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang melalui Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, dan Direktorat Jenderal. 2020, No.504
(5)Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi oleh BPDPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Dana yang disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam hal pelaksanaan pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BPDPKS menyusun sistem informasi pelaksanaan peremajaan secara daring.

6.Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Pengajuan peremajaan harus memenuhi syarat:
1. a.Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya:
  1. 1.beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) pekebun; atau
  2. 2.memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektar, dengan hamparan lahan berada dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer yang dilengkapi dengan koordinat; dan
2. b.Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaanya.
(2)Poktan/Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
(3)Dalam hal Poktan/Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdaftar di Simluhtan, Dinas kabupaten/kota menerbitkan surat keterangan.
(4)Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota. 2020, No.504
(5)Bantuan yang diberikan pada Pekebun paling luas 4 (empat) hektar per-kepala keluarga.
(6)Anggota Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melengkapi rekening bank, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7.Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 47A dan Pasal 47B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

(1)Selain pengusulan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, pengusulan peremajaan dapat dilakukan oleh Surveyor.
(2)Pengusulan peremajaan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemenuhan dokumen pengusulan Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang memenuhi persyaratan.
(3)Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Surveyor.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
(5)Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan berupa pemberkasan, verifikasi, pengusulan rekomendasi teknis kepada Direktur Jenderal, pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dalam peremajaan kelapa sawit.

Pasal 47B

(1)Usulan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A disampaikan oleh surveyor kepada Direktur Jenderal. 2020, No.504
(2)Direktur Jenderal setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi usulan dari Surveyor.
(3)Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(4)Apabila hasil verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
1. a.memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BPDPKS, atau
2. b.tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Surveyor dengan tembusan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dan Kepala Dinas daerah provinsi.
(5)Usulan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara daring.

8.Pasal 63 dihapus. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2020, No.504 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2020 MENTERI PERTANIAN ttd SYAHRUL YASIN LIMPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
6.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan 2020, No.504 Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 833); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 07 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 833), diubah sebagai berikut: 2020, No.504
1.Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 12A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.
2.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
3.Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
4.Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
7.Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban 2020, No.504 untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
8.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
9.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10.Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya adalah lembaga masyarakat desa yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang utamanya di bidang perkebunan dan dikukuhkan melalui akta notaris.
11.Indonesian Sustainable Palm Oil (Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
12.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana. 12A. Surveyor adalah lembaga atau badan usaha yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan dipilih oleh BPDPKS.
13.Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh BPDPKS.
14.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan. 2020, No.504
15.Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pengembangan sumber daya manusia;
b.penelitian dan pengembangan;
c.peremajaan; dan
d.sarana dan prasarana.
1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 29 dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Tenaga/petugas pendamping dan surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berfungsi sebagai konsultan di bidang teknis dan administrasi untuk menjamin usulan dari wilayah kerjanya memenuhi persyaratan sesuai pedoman.
(2)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Kegiatan peremajaan kelapa sawit dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Pekebun secara mandiri atau swadaya melalui Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya;
2. b.Pekebun melalui Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya bekerja sama dengan mitra kerja Pekebun; atau 2020, No.504
3. c.mitra kerja Pekebun.
(2)Pekebun secara mandiri atau swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib bermitra terutama dalam menyalurkan tandan buah segar yang dihasilkan dengan unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di wilayah peremajaan;
(3)Mitra kerja Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di wilayah peremajaan;
(4)Dalam hal tidak terdapat perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di wilayah peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana peremajaan dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang terjangkau secara teknis.

5.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dilakukan untuk menjamin peremajaan tanaman dapat terlaksana sesuai standar teknis.
(2)Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan BPDPKS.
(3)Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu.
(4)Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang melalui Dinas daerah kabupaten/kota, Dinas daerah provinsi, dan Direktorat Jenderal. 2020, No.504
(5)Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi oleh BPDPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Dana yang disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam hal pelaksanaan pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) BPDPKS menyusun sistem informasi pelaksanaan peremajaan secara daring.

6.Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Pengajuan peremajaan harus memenuhi syarat:
1. a.Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya:
  1. 1.beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) pekebun; atau
  2. 2.memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektar, dengan hamparan lahan berada dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer yang dilengkapi dengan koordinat; dan
2. b.Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaanya.
(2)Poktan/Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a harus terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
(3)Dalam hal Poktan/Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdaftar di Simluhtan, Dinas kabupaten/kota menerbitkan surat keterangan.
(4)Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota. 2020, No.504
(5)Bantuan yang diberikan pada Pekebun paling luas 4 (empat) hektar per-kepala keluarga.
(6)Anggota Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melengkapi rekening bank, fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7.Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 47A dan Pasal 47B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

(1)Selain pengusulan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, pengusulan peremajaan dapat dilakukan oleh Surveyor.
(2)Pengusulan peremajaan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemenuhan dokumen pengusulan Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang memenuhi persyaratan.
(3)Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Surveyor.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
(5)Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan berupa pemberkasan, verifikasi, pengusulan rekomendasi teknis kepada Direktur Jenderal, pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dalam peremajaan kelapa sawit.

Pasal 47B

(1)Usulan peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A disampaikan oleh surveyor kepada Direktur Jenderal. 2020, No.504
(2)Direktur Jenderal setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi usulan dari Surveyor.
(3)Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(4)Apabila hasil verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
1. a.memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BPDPKS, atau
2. b.tidak memenuhi persyaratan, disampaikan kembali kepada Surveyor dengan tembusan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota dan Kepala Dinas daerah provinsi.
(5)Usulan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara daring.

8.Pasal 63 dihapus. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2020, No.504 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2020 MENTERI PERTANIAN ttd SYAHRUL YASIN LIMPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA