DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, masih terdapat kekurangan sehingga perlu diganti; 2022, No.185
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); 2022, No.185
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.
2.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit. 2022, No.185
3.Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
4.Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5.Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
6.Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
7.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
9.Kelembagaan Pekebun Lainnya adalah lembaga yang di bentuk dengan kegiatan usaha di bidang perkebunan serta memiliki akta notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan 2022, No.185 perundang-undangan.
11.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
12.Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas BPDPKS.
13.Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh BPDPKS.
14.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan.
15.Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang menggunakan Dana dari BPDPKS.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memperhatikan program Pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pengembangan sumber daya manusia;
b.penelitian dan pengembangan;
c.peremajaan; dan
d.sarana dan prasarana. 2022, No.185

BAB II

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

(1)Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, profesionalisme, kemandirian, dan daya saing; dan
2. b.meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan.
(2)Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pendidikan;
2. b.pelatihan;
3. c.penyuluhan; dan
4. d.pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 5

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui beasiswa dan penguatan kelembagaan pendidikan di bidang kelapa sawit.

Pasal 6

(1)Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada:
1. a.Pekebun;
2. b.keluarga Pekebun; dan
3. c.sumber daya manusia lainnya yang berkaitan dengan perkelapasawitan. 2022, No.185
(2)Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki prestasi dan/atau tidak mampu secara ekonomi.
(3)Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk pelatihan teknis, manajerial, kewirausahaan, dan/atau pelatihan lainnya.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekebun, keluarga Pekebun, penyuluh, petugas pendamping, aparatur sipil negara, dan/atau masyarakat sekitar kebun.
(3)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang kompeten.

Pasal 8

Penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan kepada Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan masyarakat.

Pasal 9

Penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimaksudkan untuk memberikan bimbingan, konsultasi, edukasi, dan advokasi sejak perencanaan perkebunan sampai dengan pengolahan hasil kelapa sawit. 2022, No.185

Pasal 10

(1)Kebutuhan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas daerah provinsi.
(2)Kepala Dinas daerah provinsi melaksanakan verifikasi usulan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
(4)Dalam hal tertentu, Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atau Kepala Dinas daerah provinsi dapat mengajukan usulan langsung kepada Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, masih terdapat kekurangan sehingga perlu diganti; 2022, No.185
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); 2022, No.185
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.
2.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit. 2022, No.185
3.Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah Pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
4.Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5.Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
6.Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
7.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
9.Kelembagaan Pekebun Lainnya adalah lembaga yang di bentuk dengan kegiatan usaha di bidang perkebunan serta memiliki akta notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10.Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan 2022, No.185 perundang-undangan.
11.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
12.Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas BPDPKS.
13.Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh BPDPKS.
14.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan.
15.Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan, serta sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang menggunakan Dana dari BPDPKS.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memperhatikan program Pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pengembangan sumber daya manusia;
b.penelitian dan pengembangan;
c.peremajaan; dan
d.sarana dan prasarana. 2022, No.185

BAB II

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

(1)Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, profesionalisme, kemandirian, dan daya saing; dan
2. b.meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan.
(2)Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pendidikan;
2. b.pelatihan;
3. c.penyuluhan; dan
4. d.pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 5

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui beasiswa dan penguatan kelembagaan pendidikan di bidang kelapa sawit.

Pasal 6

(1)Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada:
1. a.Pekebun;
2. b.keluarga Pekebun; dan
3. c.sumber daya manusia lainnya yang berkaitan dengan perkelapasawitan. 2022, No.185
(2)Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki prestasi dan/atau tidak mampu secara ekonomi.
(3)Kriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk pelatihan teknis, manajerial, kewirausahaan, dan/atau pelatihan lainnya.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekebun, keluarga Pekebun, penyuluh, petugas pendamping, aparatur sipil negara, dan/atau masyarakat sekitar kebun.
(3)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang kompeten.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

(1)Kebutuhan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas daerah provinsi.
(2)Kepala Dinas daerah provinsi melaksanakan verifikasi usulan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
(4)Dalam hal tertentu, Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atau Kepala Dinas daerah provinsi dapat mengajukan usulan langsung kepada Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025