DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2020

Nomor: 20
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 47/Permentan/KP.240/8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1724); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
6.Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Analis Ketahanan Pangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
7.Analisis Ketahanan Pangan adalah kegiatan analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
8.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
14.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit.
15.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Analis Ketahanan Pangan yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
16.Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
17.Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.
18.Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara Capaian SKP dalam bentuk persentase dengan Target Angka Kredit.
19.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Analis Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas jabatan.
20.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
21.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
22.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
23.Karya Tulis adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Ketahanan Pangan baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Ketahanan Pangan.
24.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
25.Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 2

(1)Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis ketahanan pangan pada unit organisasi yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Pemerintah.
(2)Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 3

(1)Tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
(2)Kegiatan analisis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Jenjang Jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, terdiri atas:

a.Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama: 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
b.Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda: 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
c.Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya: 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan
d.Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama: 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 5

(1)Penghitungan kebutuhan Analis Ketahanan Pangan dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap 1 (satu) tahun.
(2)Penghitungan Kebutuhan Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator:
1. a.kuantitas data ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan;
2. b.tipe unit kerja pelaksana;
3. c.kondisi ketahanan pangan; dan
4. d.jumlah cadangan pangan.
(3)Penghitungan kebutuhan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
1. a.melakukan inventarisasi butir kegiatan dan Angka Kredit Analis Ketahanan Pangan per jenjang jabatan;
2. b.menghitung perkiraan frekuensi Hasil Kerja atau output Analis Ketahanan Pangan per tahun sesuai dengan jenjang jabatan;
3. c.menghitung beban kerja butir kegiatan dengan cara mengalikan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan frekuensi Hasil Kerja atau output kegiatan per tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b, pada jenjang jabatan yang bersangkutan; dan
4. d.menghitung total beban kerja pada jenjang jabatan dengan menjumlahkan seluruh beban kerja butir kegiatan dan membagi dengan Target Angka Kredit yang harus dicapai masing-masing jenjang jabatan setiap tahun.
(4)Penghitungan kebutuhan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan dengan tahapan:
1. a.menghitung nilai standardisasi data, meliputi:
  1. 1.indikator intensitas dan beban kerja;
  2. 2.indeks ketahanan pangan; dan
  3. 3.indeks cadangan pangan;
2. b.menghitung nilai indeks komposit dari masing- masing data indikator yang distandardisasi; dan
3. c.mengubah nilai indeks komposit menjadi data yang diinterpretasikan pada nilai rata-rata dan standar deviasi tertentu.
(5)Jumlah Analis Ketahanan Pangan dari nilai indeks komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan.
(6)Rincian penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan validasi hasil perhitungan dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan.
(2)Hasil validasi penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah.
(2)Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan validasi oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah.
(3)Hasil validasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan hasil perhitungan berdasarkan indikator kuantitas data ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan tidak melebihi hasil perhitungan berdasarkan indikator tipe unit kerja pelaksana, kondisi ketahanan pangan, dan jumlah cadangan pangan.
(4)Hasil validasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 8

(1)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ditetapkan oleh:
1. a.Presiden, untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama; dan
2. b.Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
(2)Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, kecuali bagi jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.

Pasal 9

Usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan pertama, dengan melampirkan:

a.salinan surat keputusan calon PNS;
b.salinan surat keputusan PNS;
c.salinan pakta integritas;
d.salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
e.salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
f.salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
g.daftar riwayat hidup.

Pasal 10

(1)PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi ketentuan meliputi:
1. a.calon PNS setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
2. b.Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian ditetapkan sebesar 0 (nol);
3. c.kegiatan tugas jabatan yang telah dilaksanakan oleh PNS sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dapat ditetapkan sebagai Angka Kredit untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat;
4. d.PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan harus mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan fungsional di bidang analisis ketahanan pangan; dan
5. e.Analis Ketahanan Pangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat diatas.
(2)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, Pejabat Pembina Kepegawaian wajib membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.
(3)Dalam hal terdapat Analis Ketahanan Pangan yang belum mengikuti dan lulus diklat lebih dari 3 (tiga) tahun sebagaimana pada ayat (1) huruf e maka Pejabat Pembina Kepegawaian wajib membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 47/Permentan/KP.240/8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1724); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
6.Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Analis Ketahanan Pangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
7.Analisis Ketahanan Pangan adalah kegiatan analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
8.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
14.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit.
15.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Analis Ketahanan Pangan yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
16.Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
17.Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.
18.Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara Capaian SKP dalam bentuk persentase dengan Target Angka Kredit.
19.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Analis Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas jabatan.
20.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
21.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
22.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
23.Karya Tulis adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Ketahanan Pangan baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Ketahanan Pangan.
24.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
25.Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 2

(1)Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis ketahanan pangan pada unit organisasi yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Pemerintah.
(2)Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 3

(1)Tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
(2)Kegiatan analisis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Jenjang Jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, terdiri atas:

a.Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama: 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
b.Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda: 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
c.Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya: 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan
d.Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama: 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 5

(1)Penghitungan kebutuhan Analis Ketahanan Pangan dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap 1 (satu) tahun.
(2)Penghitungan Kebutuhan Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator:
1. a.kuantitas data ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan;
2. b.tipe unit kerja pelaksana;
3. c.kondisi ketahanan pangan; dan
4. d.jumlah cadangan pangan.
(3)Penghitungan kebutuhan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
1. a.melakukan inventarisasi butir kegiatan dan Angka Kredit Analis Ketahanan Pangan per jenjang jabatan;
2. b.menghitung perkiraan frekuensi Hasil Kerja atau output Analis Ketahanan Pangan per tahun sesuai dengan jenjang jabatan;
3. c.menghitung beban kerja butir kegiatan dengan cara mengalikan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan frekuensi Hasil Kerja atau output kegiatan per tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b, pada jenjang jabatan yang bersangkutan; dan
4. d.menghitung total beban kerja pada jenjang jabatan dengan menjumlahkan seluruh beban kerja butir kegiatan dan membagi dengan Target Angka Kredit yang harus dicapai masing-masing jenjang jabatan setiap tahun.
(4)Penghitungan kebutuhan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan dengan tahapan:
1. a.menghitung nilai standardisasi data, meliputi:
  1. 1.indikator intensitas dan beban kerja;
  2. 2.indeks ketahanan pangan; dan
  3. 3.indeks cadangan pangan;
2. b.menghitung nilai indeks komposit dari masing- masing data indikator yang distandardisasi; dan
3. c.mengubah nilai indeks komposit menjadi data yang diinterpretasikan pada nilai rata-rata dan standar deviasi tertentu.
(5)Jumlah Analis Ketahanan Pangan dari nilai indeks komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan.
(6)Rincian penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan validasi hasil perhitungan dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan.
(2)Hasil validasi penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Ketahanan Pangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah.
(2)Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan validasi oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah.
(3)Hasil validasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan hasil perhitungan berdasarkan indikator kuantitas data ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan tidak melebihi hasil perhitungan berdasarkan indikator tipe unit kerja pelaksana, kondisi ketahanan pangan, dan jumlah cadangan pangan.
(4)Hasil validasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Daerah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 8

(1)Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ditetapkan oleh:
1. a.Presiden, untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama; dan
2. b.Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
(2)Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, kecuali bagi jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.

Pasal 9

Usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan pertama, dengan melampirkan:

a.salinan surat keputusan calon PNS;
b.salinan surat keputusan PNS;
c.salinan pakta integritas;
d.salinan keterangan sehat jasmani dan rohani;
e.salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
f.salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
g.daftar riwayat hidup.

Pasal 10

(1)PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi ketentuan meliputi:
1. a.calon PNS setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
2. b.Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian ditetapkan sebesar 0 (nol);
3. c.kegiatan tugas jabatan yang telah dilaksanakan oleh PNS sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dapat ditetapkan sebagai Angka Kredit untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat;
4. d.PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan harus mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan fungsional di bidang analisis ketahanan pangan; dan
5. e.Analis Ketahanan Pangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat diatas.
(2)Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, Pejabat Pembina Kepegawaian wajib membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.
(3)Dalam hal terdapat Analis Ketahanan Pangan yang belum mengikuti dan lulus diklat lebih dari 3 (tiga) tahun sebagaimana pada ayat (1) huruf e maka Pejabat Pembina Kepegawaian wajib membuat surat pernyataan yang disertai dengan alasan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019