DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019

Nomor: 29
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
10.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
6.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8.Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
9.Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Analis Ketahanan Pangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.
10.Analisis Ketahanan Pangan adalah kegiatan analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
11.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
15.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit.
16.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Analis Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas jabatan.
17.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
18.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
19.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
20.Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Ketahanan Pangan baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Ketahanan Pangan.
21.Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
22.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Pasal 2

(1)Analis Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis ketahanan pangan pada unit organisasi yang membidangi analisis ketahanan pangan pada Instansi Pemerintah.
(2)Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
(3)Kedudukan Analis Ketahanan Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

(1)Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
1. a.Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
2. b.Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
3. c.Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan
4. d.Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama.
(3)Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yaitu melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu analisis ketahanan pangan yang meliputi analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

Pasal 8

(1)Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
1. a.Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, meliputi:
  1. 1.melakukan identifikasi dan inventarisasi data ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
  2. 2.mengolah data/informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
  3. 3.melakukan identifikasi dan inventarisasi data wilayah rentan rawan pangan;
  4. 4.mengolah data/informasi wilayah rentan rawan pangan;
  5. 5.melakukan identifikasi dan inventarisasi data kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi;
  6. 6.mengolah data/informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi;
  7. 7.melakukan identifikasi dan inventarisasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;
  8. 8.mengolah data/informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;
  9. 9.melakukan identifikasi dan inventarisasi data akses pangan;
  10. 10.mengolah data/informasi data akses pangan;
  11. 11.melakukan identifikasi dan inventarisasi data stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang;
  12. 12.mengolah data/informasi stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang;
  13. 13.melakukan identifikasi dan inventarisasi data kelembagaan distribusi pangan;
  14. 14.mengolah data/informasi kelembagaan distribusi pangan;
  15. 15.melakukan identifikasi dan inventarisasi data pola/jaringan distribusi pangan;
  16. 16.mengolah data/informasi pola/jaringan distribusi pangan;
  17. 17.melakukan identifikasi dan inventarisasi data harga dan stok pangan;
  18. 18.mengolah data/informasi harga dan stok pangan;
  19. 19.melakukan identifikasi dan inventarisasi data pasokan dan harga pangan;
  20. 20.mengolah data/informasi pasokan dan harga pangan;
  21. 21.melakukan identifikasi dan inventarisasi data cadangan pangan pemerintah;
  22. 22.melakukan identifikasi dan inventarisasi data cadangan pangan masyarakat;
  23. 23.mengolah data/informasi cadangan pangan pemerintah;
  24. 24.mengolah data/informasi cadangan pangan masyarakat;
  25. 25.melakukan identifikasi dan inventarisasi data kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi fisik lumbung;
  26. 26.mengolah data/informasi kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi fisik lumbung;
  27. 27.melakukan identifikasi dan inventarisasi data konsumsi pangan;
  28. 28.mengolah data/informasi konsumsi pangan;
  29. 29.melakukan identifikasi dan inventarisasi data potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
  30. 30.mengolah data/informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
  31. 31.melakukan identifikasi dan inventarisasi data penganekaragaman pangan;
  32. 32.mengolah data/informasi penganekaragaman pangan;
  33. 33.melakukan identifikasi dan inventarisasi data keamanan pangan segar;
  34. 34.mengolah data/informasi keamanan pangan segar;
  35. 35.mengolah data/informasi prognosa neraca pangan;
  36. 36.mengolah data/informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
  37. 37.menyusun bahan informasi dibidang ketahanan pangan;
  38. 38.melakukan penyusunan pedoman/panduan/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan; dan
  39. 39.menyusun bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan.
2. b.Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, meliputi:
  1. 1.mengolah dan menganalisis data/informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
  2. 2.mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah rentan rawan pangan;
  3. 3.mengolah dan menganalisis data/informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi;
  4. 4.mengolah dan menganalisis data/informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;
  5. 5.mengolah dan menganalisis data/informasi akses pangan;
  6. 6.mengolah dan menganalisis data/informasi stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang;
  7. 7.mengolah dan menganalisis data/informasi kelembagaan distribusi pangan;
  8. 8.mengolah dan menganalisis data/informasi pola/jaringan distribusi pangan;
  9. 9.mengolah dan menganalisis data/informasi harga dan stok pangan;
  10. 10.mengolah dan menganalisis data/informasi pasokan dan harga pangan;
  11. 11.mengolah dan menganalisis data/informasi prognosa neraca pangan;
  12. 12.mengolah dan menganalisis data/informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
  13. 13.mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan pemerintah;
  14. 14.mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan masyarakat;
  15. 15.mengolah dan menganalisis data/informasi kelembagaan cadangan pangan dan infrastruktur cadangan pangan;
  16. 16.mengolah dan menganalisis data/informasi konsumsi pangan;
  17. 17.menganalisis pola konsumsi pangan;
  18. 18.menganalisis pola pangan harapan;
  19. 19.menganalisis situasi konsumsi pangan dan gizi;
  20. 20.menganalisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan;
  21. 21.menyusun peta pola konsumsi pangan;
  22. 22.mengolah dan menganalisis data/informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
  23. 23.mengolah dan menganalisis data/informasi penganekaragaman pangan;
  24. 24.mengolah dan menganalisis data/informasi keamanan pangan segar;
  25. 25.menyusun bahan informasi di bidang ketahanan pangan;
  26. 26.melakukan penyusunan pedoman/panduan/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan;
  27. 27.menyusun bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan; dan
  28. 28.melakukan kegiatan bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan substansi di bidang ketahanan pangan.
3. c.Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, meliputi:
  1. 1.melakukan analisis dan kajian ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
  2. 2.melakukan analisis dan kajian kerawanan pangan;
  3. 3.melakukan analisis dan kajian penanganan/ mitigasi rentan rawan pangan;
  4. 4.melakukan analisis dan kajian peningkatan akses pangan masyarakat;
  5. 5.melakukan penyusunan metodologi analisis wilayah rentan rawan pangan;
  6. 6.melakukan analisis dan kajian distribusi pangan;
  7. 7.melakukan analisis dan kajian pasokan, stock dan harga pangan;
  8. 8.melakukan analisis dan kajian prognosa neraca pangan;
  9. 9.melakukan analisis dan kajian struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
  10. 10.melakukan analisis dan kajian cadangan pangan pemerintah;
  11. 11.melakukan analisis dan kajian cadangan pangan masyarakat;
  12. 12.melakukan analisis dan kajian konsumsi pangan;
  13. 13.melakukan analisis dan kajian potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
  14. 14.melakukan analisis dan kajian penganekaragaman konsumsi pangan;
  15. 15.melakukan analisis dan kajian keamanan pangan segar;
  16. 16.menyusun naskah akademik terkait peraturan di bidang ketahanan pangan;
  17. 17.menyusun bahan informasi dibidang ketahanan pangan;
  18. 18.melakukan penyusunan pedoman/panduan/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan;
  19. 19.menyusun bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan; dan
  20. 20.melakukan kegiatan bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan substansi di bidang ketahanan pangan.
4. d.Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama, meliputi:
  1. 1.menyusun konsep model/ desain pengembangan di bidang ketahanan pangan;
  2. 2.menyusun instrumen baru/pengembangan di bidang ketahanan pangan;
  3. 3.menyusun konsep rencana strategis jangka pendek/menengah di bidang ketahanan pangan;
  4. 4.melakukan pengembangan kajian antisipatif dan responsif tentang kebijakan ketahanan pangan;
  5. 5.mengevaluasi kebijakan dan/atau program ketahanan pangan;
  6. 6.melakukan kajian dampak kebijakan/program di bidang ketahanan pangan;
  7. 7.menyusun model indeks ketahanan pangan Indonesia;
  8. 8.menyusun road map di bidang ketahanan pangan;
  9. 9.melakukan kajian naskah akademik terkait peraturan di bidang ketahanan pangan;
  10. 10.mengevaluasi dan menyempurnakan peraturan di bidang ketahanan pangan;
  11. 11.menyiapkan policy brief (risalah kebijakan) di bidang ketahanan pangan sesuai penugasan pimpinan;
  12. 12.menyusun bahan informasi hasil kajian di bidang ketahanan pangan untuk dipublikasikan di media massa nasional/ internasional;
  13. 13.Melakukan kajian harmonisasi standar/ kebijakan/komitmen nasional/regional/ internasional di bidang ketahanan pangan;
  14. 14.menyusun bahan informasi dibidang ketahanan pangan;
  15. 15.melakukan penyusunan pedoman/panduan/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan pangan; dan
  16. 16.menyiapkan bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan; dan
  17. 17.melakukan kegiatan bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan substansi di bidang ketahanan pangan.
(2)Analis Ketahanan Pangan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Rincian uraian kegiatan setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 9

Hasil kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

a.Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, meliputi:
1. 1.paket data ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
2. 2.laporan hasil pengolahan data/informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
3. 3.paket data wilayah rentan rawan pangan;
4. 4.laporan hasil pengolahan data/informasi wilayah rentan rawan pangan;
5. 5.paket data kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi;
6. 6.laporan hasil pengolahan data/informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi;
7. 7.paket data penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;
8. 8.laporan hasil pengolahan data/informasi penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;
9. 9.paket data akses pangan;
10. 10.laporan hasil pengolahan data/informasi data akses pangan;
11. 11.paket data stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang;
12. 12.laporan hasil pengolahan data/informasi stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang;
13. 13.paket data kelembagaan distribusi pangan;
14. 14.laporan hasil pengolahan data/ informasi kelembagaan distribusi pangan;
15. 15.paket data pola/jaringan distribusi pangan;
16. 16.laporan hasil pengolahan data/informasi pola/ jaringan distribusi pangan;
17. 17.paket data harga dan stok pangan;
18. 18.laporan hasil pengolahan data/informasi harga dan stok pangan;
19. 19.paket data pasokan dan harga pangan;
20. 20.laporan hasil pengolahan data/informasi pasokan dan harga pangan;
21. 21.paket data cadangan pangan pemerintah;
22. 22.paket data cangan pangan masyarakat;
23. 23.laporan hasil pengolahan data/informasi cadangan pangan pemerintah;
24. 24.laporan hasil pengolahan data/informasi cadangan pangan masyarakat;
25. 25.paket data kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi fisik lumbung;
26. 26.laporan hasil pengolahan data/informasi kelembagaan cadangan pangan dan infrastruktur cadangan pangan;
27. 27.paket data konsumsi pangan;
28. 28.laporan hasil pengolahan data/informasi konsumsi pangan;
29. 29.laporan hasil identifikasi dan inventarisasi data potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
30. 30.laporan hasil pengolahan data/informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
31. 31.laporan hasil identifikasi dan inventarisasi data penganekaragaman pangan;
32. 32.laporan hasil pengolahan data/informasi penganekaragaman pangan;
33. 33.paket data keamanan pangan segar;
34. 34.laporan hasil pengolahan data/informasi keamanan pangan segar;
35. 35.laporan hasil pengolahan data/informasi prognosa neraca pangan;
36. 36.laporan hasil pengolahan data/informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
37. 37.hasil penyusunan bahan informasi di bidang ketahanan pangan;
38. 38.konsep pedoman/panduan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/modul jurnal di bidang ketahanan pangan; dan
39. 39.paket data bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan.
b.Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, meliputi:
1. 1.laporan hasil analisis data/informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
2. 2.laporan hasil analisis data/informasi wilayah rentan rawan pangan;
3. 3.laporan hasil analisis data/informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi;
4. 4.laporan hasil analisis data/informasi penanganan/ mitigasi rentan rawan pangan;
5. 5.laporan hasil analisis data/informasi akses pangan;
6. 6.laporan hasil analisis data/informasi stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan pedagang;
7. 7.laporan hasil analisis data/informasi kelembagaan distribusi pangan;
8. 8.laporan hasil analisis data/informasi pola/jaringan distribusi pangan;
9. 9.laporan hasil analisis data/informasi harga dan stok pangan;
10. 10.laporan hasil analisis data/informasi pasokan dan harga pangan;
11. 11.laporan hasil analisis data/informasi prognosa neraca pangan;
12. 12.laporan hasil analisis data/informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
13. 13.laporan hasil analisis data/informasi cadangan pangan pemerintah;
14. 14.laporan hasil analisis data/informasi cadangan pangan masyarakat;
15. 15.laporan hasil analisis data/informasi kelembagaan cadangan pangan dan infrastruktur cadangan pangan;
16. 16.laporan hasil analisis data/informasi konsumsi pangan;
17. 17.laporan hasil analisis pola konsumsi pangan dan laporan analisis konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
18. 18.buku direktori perkembangan konsumsi pangan;
19. 19.laporan analisis situasi konsumsi pangan dan gizi;
20. 20.laporan analisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan;
21. 21.peta pola konsumsi pangan;
22. 22.laporan hasil analisis data/informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
23. 23.laporan hasil analisis data/informasi penganekaragaman pangan;
24. 24.laporan hasil analisis data/informasi keamanan pangan segar;
25. 25.laporan hasil penyusunan bahan informasi di bidang ketahanan pangan;
26. 26.konsep pedoman/panduan/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis /modul jurnal di bidang ketahanan pangan; dan
27. 27.laporan hasil analisis bahan kebijakan di bidang ketahanan pangan.
28. 28.laporan hasil bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan substansi di bidang ketahanan pangan.
c.Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, meliputi:
1. 1.laporan hasil kajian ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
2. 2.laporan hasil kajian kerawanan pangan;
3. 3.laporan hasil kajian penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;
4. 4.laporan hasil kajian peningkatan akses pangan masyarakat;
5. 5.konsep metodologi analisis wilayah rentan rawan pangan;
6. 6.laporan hasil kajian distribusi pangan;
7. 7.laporan hasil kajian pasokan, stok dan harga pangan;
8. 8.laporan hasil kajian prognosa neraca pangan;
9. 9.laporan hasil kajian struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
10. 10.laporan hasil kajian cadangan pangan pemerintah;
11. 11.laporan hasil kajian cadangan pangan masyarakat;
12. 12.laporan hasil kajian konsumsi pangan;
13. 13.laporan hasil kajian potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;
14. 14.laporan hasil kajian penganekaragaman konsumsi pangan;
15. 15.laporan hasil kajian keamanan pangan segar;
16. 16.konsep naskah akademik terkait peraturan di bidang ketahanan pangan.
17. 17.laporan hasil penyusunan bahan informasi di bidang ketahanan pangan;
18. 18.konsep pedoman/panduan/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis /modul jurnal di bidang ketahanan pangan; dan
19. 19.konsep kebijakan di bidang ketahanan pangan.
20. 20.laporan hasil bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan substansi di bidang ketahanan pangan.
d.Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama, meliputi:
1. 1.konsep model/desain pengembangan di bidang ketahanan pangan;
2. 2.instrumen baru/pengembangan di bidang ketahanan pangan;
3. 3.konsep rencana strategis jangka pendek/menengah di bidang ketahanan pangan;
4. 4.laporan pengembangan kajian antisipatif dan responsif tentang kebijakan ketahanan pangan;
5. 5.laporan evaluasi kebijakan dan/atau program ketahanan pangan;
6. 6.laporan hasil kajian dampak kebijakan/program di bidang ketahanan pangan;
7. 7.model indeks ketahanan pangan indonesia;
8. 8.konsep road map (panduan) di bidang Ketahanan Pangan;
9. 9.konsep naskah akademik terkait peraturan di bidang ketahanan pangan;
10. 10.laporan hasil evaluasi dan penyempurnaan peraturan di bidang ketahanan pangan;
11. 11.policy brief (risalah kebijakan) di bidang ketahanan pangan sesuai penugasan pimpinan;
12. 12.naskah hasil kajian di bidang ketahanan pangan untuk dipublikasikan di media massa nasional/internasional;
13. 13.laporan hasil kajian harmonisasi standar/ kebijakan/ komitmen nasional/ regional/ internasional di bidang ketahanan pangan;
14. 14.laporan hasil analisis informasi di bidang ketahanan pangan;
15. 15.konsep pedoman/panduan/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis /modul jurnal di bidang ketahanan pangan; dan
16. 16.konsep rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan; dan
17. 17.laporan hasil bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan substansi di bidang ketahanan pangan.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Ketahanan Pangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Ketahanan Pangan yang berada satu sampai dengan dua tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2020